Delapan Parpol Bangun Koalisi Permanen

SEBANYAK delapan partai politik tengah menggagas koalisi permanen di DPRD Provinsi Sulsel saat ini. Hal tersebut merupakan buntut dari perseteruan dan adu kekuatan partai pendukung hak angket, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak mendukung hak angket.
Kedelapan partai yang menggagas koalisi permanen yakni Golkar, Nasdem, Gerindra, dan Demokrat. Termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Adapun Partai Amanat Nasional (PAN) juga tetap dipertimbangkan, lantaran ada tiga dari sembilan legislatornya yang hadir pada rapat paripurna digelarnya hak angket. Jika ketiga legislator PAN tidak datang, maka dipastikan rapat paripurna ditunda. Bahkan bisa saja dibatalkan.
Koalisi permanen ini disebut-sebut akan ditindakjanjuti pada penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sulsel hasil pemilu legislatif (pileg) 17 April 2019 lalu. Tak hanya itu, koalisi ini juga diyakini bisa berlanjut pada pilgub Sulsel 2024 nanti.
Informasi yang dikumpulkan koran ini, PDIP dan PKS yang masing-masing meraih delapan kursi, kemungkinan besar tidak mendapatkan jatah pimpinan AKD. Ketua Fraksi Golkar Sulsel HA Kadir Halid tak menampik jal itu.
“Iya, karena kita memang telah membangun koalisi permanen, sedang PKS dan PDIP menolak,” ujar Kadir, Senin (24/6).
Sementara legislator Partai Demokrat Sulsel Selle KS Dalle, hanya tertawa menanggapi isu tersebut. Menurut dia, pihaknya masih fokus mengawal kerja kerja panitia hak angket.
“Untuk sementara kita fokus mengawal kerja-kerja panitia angket dulu. Soal komposisi pimpinan AKD tidak ada hubungan sebab akibat dengan “kebersamaan” lintas fraksi saat pengambilan keputusan di paripurna angket,” jelas sekretaris Komisi B DPRD Sulsel ini.
Politisi Partai Nasdem Arum Spink, juga menanggapi santai isu koalisi permanen yang bisa berujung pada penetapan AKD hingga pilgub mendatang. “Saya kira ini dinamika dari situasi politik saat ini. Sebelum pengisian AKD kan tentu ada pelantikan lebih dulu,” ujar Pipink, panggilan Arum Spink.
Olehnya itu, mantan sekretaris DPW Nasdem Sulsel ini berharap, pihaknya mesti taat apa yang disampaikan pimpinan partai maupun pimpinan fraksinya. “Kita akan tunduk dan patuh, baik itu dari pimpinan partai maupun fraksi,” jelasnya.
Soal koalisi yang akan berlanjut ke pembahasan penentuan AKD dan pilgub, menurut Pipink, hal itu bisa saja menjadi pra kondisi sebelum masuk ke pembahasan nanti. “Tentu itu bisa saja terjadi pra kondisi. Secara pribadi, soliditas teman-teman amat sangat membantu. Kita juga ingin membangun pola komunikasi yang selama ini telah tercipta,” ucapnya.
Legislator Partai Gerindra Sulsel Rusdin Tabi hanya berujar pendek menanggapi kemungkinan tersebut. “Oh… kalau itu nanti dilihat,” jelas ketua Fraksi Gerindra Sulsel ini.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hengki Yasin tak tegas dengan koalisi permanen. “Saya kira tidak ada koalisi permanen di DPRD Sulsel. Tadi di paripurna hak angket itu koalisi fraksi yang mendukung penggunaan hak angket berkoalisi untuk tujuan itu saja. Kalau menurut saya, tidak ada hal-hal yang mengarah kepada hal lain dalam koalisi itu. Seperti pembagian pimpinan AKD dan sebagainya,” jelas Hengky. (rif)