JAKARTA, BKM — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI turun melakukan investigasi untuk mengetahui konflik yang terjadi pascapemungutan suara di Pemilukada Kabupaten Gowa.
Ketua Bawaslu Republik Indonesia (RI) Muhammad saat ditemui BKM di Jakarta, kemarin mengatakan, investigasi dilakukan sejak Minggu (14/12).
Dia mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim untuk mendampingi Bawaslu Sulsel untuk merespon situasi yang terjadi di Kabupaten Gowa.
“Kami ingin tahu, apa sebenarnya yang dipersoalkan pasangan calon agar penanganannya bisa difokuskan. Bawaslu turun untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pilkada di Gowa sebagai bentuk pengawasan aktif,” kata Muhammad, usai Rapat Kabinet Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara, Senin (14/12).
Menyikapi situasi yang memanas tersebut, dia menghimbau agar pihak yang merasa tidak puas memasukkan laporan secara resmi ke Bawaslu. Dia menyayangkan, sikap pihak yang tidak puas terhadap hasil Pilkada Kabupaten Gowa yang lebih banyak melakukan aksi demonstrasi di lapangan dari pada melapor secara resmi.
Menurutnya, secara institusi negara, Bawaslu bekerja berdasarkan aturan. Pihaknya memiliki waktu lima hari setelah laporan dimasukkan untuk melakukan kajian terhadap pelanggaran yang dimaksud. “Tahap berikutnya, kami akan mengeluarkan rekomendasi tersebut,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kisruh Pemilukada Kabupaten Gowa.
Mendagri mengatakan, pemerintah siap memfasilitasi apa yang menjadi keputusan KPU dan Bawaslu.
“Jika memang buktinya cukup, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. KPU dan Bawaslu sepakat, kami tidak masalah,” ujarnya.
Pihaknya, kata dia, bertugas memfasilitasi pemilukada yang diulang maupun tertunda di lima daerah hari.
“Batas waktu 21 hari, sesuai Undang-Undang,” tambahnya.
Terkait pembiayaan, Tjahjo mengatakan akan menggunakan anggaran APBD, namun pihaknya siap mendukung apabila anggaran tersebut tidak mencukupi.
“Soal anggaran, daerah siap, kalau daerah tidak ada, bisa minjam dengan mekanisme hibah,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengajak pihak yang bertikai di Pemilukada Gowa untuk mengikuti proses yang telah diatur lembaga pemilihan umum. Jika ada yang komplain terhadap hasil pilkada, sebaiknya diserahkan pada proses hukum.
“Tidak boleh terjadi anarkisme. Apapun keputusan yang diambil lembaga penyelenggara pemilu, sesuai aturan hukum yang berlaku harus diikuti,” tegasnya.
Empat Paslon Dukung Langkah Bawaslu
Tim pemenangan dari empat pasangan calon (paslon) di Pemilukada Gowa mengaku berharap agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Bawaslu Sulsel dapat turun langsung untuk melakukan investigasi atas terjadinya praktik kecurangan untuk memenangkan paslon tertentu.
Tim pemenangan nomor urut 4, Ridwan Gading mengatakan bahwa kalau panwaslu Gowa tak mampu menyelesaikan tuntutan masyarakat, maka Bawaslu RI dan Bawaslu Sulsel sangatlah perlu turun tangan.
“Kami sangat mengharapkan Bawaslu RI dan Bawaslu Sulsel turun melakukan investigasi atas seluruh temuan pelanggaran yang mesti diselesaikan. Kenapa kita sangat harapkan agar azas demokrasi dalam berpolitik memiliki kharisma yang baik dan memiliki etika tentunya. Buat apa didirikan lembaga pengawas kalau toh akhirnya tidak bisa menangani hal seperti ini,” kata Ridwan, Senin (14/12).
Ridwan mengemukakan pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti sejumlah pelanggaran beberapa pihak dari paslon lain. Diantaranya ada 45 ribu pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih padahal ada dalam DPT. “Pelanggaran lainnya tidak terbilang lagi. Itulah yang kami siapkan bukti-bukti pendukungnya termasuk kasus hilangnya kotak suara di Pallangga,” tambahnya.
Arfandy Palallo mengatakan, pihak Djaman-Ta mengapresiasi jika Bawaslu turun tangan apalagi ada ditemukan DPT yang dianggap bodong dan tidak juga ditindaklanjuti oleh yang berwenang.
“Kami sangat berterima kasih dan sangat mengharapkan semua masalah di Pilkada ini selesai dengan baik. Kami bukan tidak terima kekalahan tapi kami mau kalah terhormat artinya kalah karena tidak dicurangi,” tandas Arfandy Palallo yang dihubungi via ponselnya.
Sementara itu, Muh Arkam tim pemenangan paslon nomor urut 1, mengatakan, perjuangan mereka untuk membongkar kecurangan akan terus dilakukan. Arkam juga membantah jika selama ini adanya reaksi para pendukung karena diarahkan. “Itu tidak benar. Mereka sebagai pendukung fanatik turun sendiri melakukan aksi tanpa dikerahkan,”jelas Arkam.
Mencekam
Pantauan BKM, aksi demontrasi yang di lakukan warga Gowa mengatasnamakan Gerakan Penyelamatan Suara Rakyat kembali turun ke jalan dan fokus di depan Kantor Panwaslu dan KPU Gowa, kemarin.
Ratusan massa berkumpul menuntut dilakukan Pemilukada ulang karena banyaknya kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis. “Gowa memang wilayah kecil dari Indonesia, tapi ingat di sejarah tertulis, tanpa kerajaan Gowa, Soekarno tidak mampu membentuk Indonesia dengan NKRI-nya,”ujar budayawan Dg Tayang.
Warga lainnya, Dg Intang menegaskan bila tidak ada lagi orang yang dipercaya di Gowa, baik Panwaslu, Kepolisian maupun KPU, karena semua diam seperti tidak ada terjadi apa apa.
Maka dari itu, Dg Intang menganggap bahwa hanya Jokowi lah pahlawan rakyat, yang bisa menegakkan kebenaran dan keadilan di Gowa.
Dg Intang malah membentang sebuah spanduk dengan tulisan “Jokowi, Help Me” di lokasi aksi.
Meski demikian, dalam tiga hari ini suasana arus lalulintas di poros Jalan Andi Mallombassang di kota Sungguminasa itu kini mulai lancar kendati masih ada seratusan massa yang melakukan unjuk rasa. Sebelumnya, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Pudji Hartanto telah mengultimatum para pengunjuk rasa untuk tidak anarkis.
Kapolres Gowa, AKBP Rio Indra Lesmana yang juga mendampingi kapolda saat melakukan pertemuan di Balla Lompoa meminta agar tidak ada pengerahan massa lagi.
Muh Ridwan Gading, tim pemenangan nomor urut 4, mengatakan perjuangan dalam memperjuangkan kebenaran masih akan terus dilakukan pihaknya. “Insya Allah peluang itu masih ada karena kecurangan massif ditangani Badan Inteljen Negara dan Bawaslu dan KPU pusat,” kata Ridwan Gading.(rhm-sar-rif/cha/b)
