Tiga Kabupaten Belum Cairkan Dana Desa

MAKASSAR, BKM — Sejak tahun 2015, pemerintah mengucurkan dana desa yang nilainya cukup fantastis dan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Provinsi Sulsel. Nilainya mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Data dari Dinas Pembinaan Masyarakat Desa Sulsel, selama lima tahun terakhir, dana desa untuk 2.255 desa yang berasal dari APBN untuk daerah ini terus mengalami kenaikan.
Pada 2015, anggaran dana desa untuk Sulsel hanya Rp635 miliar. Kemudian tahun 2016 naik menjadi Rp1,4 triliun. 2017 meningkat menjadi Rp1,8 triliun. Lalu 2018 yaitu Rp1,9 triliun, dan 2019 naik menjadi Rp2,35 triliun.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, Dinas Pembinaan Masyarakat Desa Sulsel Rais Rahman mengungkapkan, untuk 2019 ini, hingga 26 November, realisasi dana desa di Sulsel sudah mencapai 90,43 persen, atau sekitar Rp2,13 triliun.
Hanya saja, menurutnya, dari 21 kabupaten penerima dana desa di Sulsel, masih ada tiga kabupaten yang belum mencairkan dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yaitu Luwu, Luwu Utara, dan Tana Toraja.
“Tapi itu bukan masalah. Biasanya itu, hanya karena masalah administrasi sehingga dananya belum cair. Nanti anggaran akan tetap cair, dan biasanya akan diberi waktu sampai ini cair semua,” ungkap Rais.
Ia menjelaskan, ada pun fokus penggunaan dana desa tahun ini, untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Untuk tahun 2020 peruntukannya sama saja. Kegiatannya di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketiga sasaran tersebut, sesuai kebutuhan desa yang disepakati melalui musyawarah desa,” jelas Rais.
Ia juga menambahkan, jika dana desa yang fokus menyelesaikan masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa itu, juga tergantung dari pemerintah dan masyarakat desa.
“Jadi kembali ke desa masing-masing, sesuai kebutuhan mereka. Bisa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM, dan pemberdayaan masyarakat,” tandas Rais. (rhm/rus)