PPN Untia Terkendala Air Bersih dan Pegawai

MAKASSAR, BKM — Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Untia hingga saat ini belum bisa beroperasi maksimal karena berbagai kendala. Salah satunya terkait fasilitas atau sarana yang belum memadai.
Kendati demikian, menurut Kepala PPN Untia Andi Mannojengi, bukan berarti tidak ada kegiatan sama sekali. Dia mengklaim, dengan kondisi yang ada saat ini, pelabuhan perikanan yang berada di bawah tanggung jawabnya itu tetap eksis. Dalam sehari, tiga hingga lima kapal ikan dengan kapasitas diatas 10 grosstonase (GT) berlabuh di pelabuhan tersebut.
Dengan kondisi yang ada saat ini, PPN Untia juga sudah memberi kontribusi atau pemasukan ke negara sebesar Rp150 jutaan tahun 2018 lalu. Target tersebut juga optimistis bisa dipenuhi tahun ini.
Dia meyakini masa depan PPN cukup cerah. Apalagi saat ini sudah ada tanda tangan kontrak dengan 19 investor yang menyewa lahan dan membangun sarana, baik gudang maupun tempat penampungan hasil laut. Termasuk investor yang sudah mengeskpor 400 ton rumput laut kering ke negara tujuan.
Dia menekankan, eksis tidaknya PPN Untia jangan hanya dilihat dari sepi tidaknya, atau berapa kapal yang sandar di sana. Namun harus dilihat secara keseluruhan. PPN Untia juga jangan dibandingkan dengan Pelabuhan Paotere, di mana segala jenis kapal bisa sandar di sana, baik kecil maupun besar.
“Kalau PPN Untia memang ada spesifikasinya. Khusus kapal ikan dengan kapasitas diatas 10 GT,” ungkapnya, Rabu (4/12).
Hingga saat ini, lanjutnya, sudah ada fasilitas pabrik es dan sistem pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN) di sana. “Kalau pabrik es baru beroperasi empat bulan lalu,” ungkapnya.
Lebih jauh dia mengemukakan, yang masih menjadi kekurangan PPN Untia saat ini adalah ketersediaan sarana air bersih dan tenaga operasional di sana. Namun jangan khawatir, karena rencananya, tahun depan sudah akan dibangun fasilitas penyulingan air.
Sudah ada investor yang akan melaksanakan penyulingan air tersebut dengan investasi Rp17 miliar. Pengusaha tersebut adalah yang selama ini mengelola dan memasok air hotel yang ada di Nusa Dua, Bali.
Selain itu, sampai saat ini, PPN Untia belum memiliki kelembagaan dengan jumlah pegawai hanya 13 orang. Masing-masing tiga orang ASN, termasuk dirinya. Sisanya 10 orang adalah tenaga kontrak. Padahal idealnya, untuk pekerjaan yang ada saat ini, dibutuhkan 31 orang.
“Itu pun baru 70 persen pekerjaan yang bisa jalan. Rata-rata itu pelabuhan perikanan butuh sampai 70 orang karyawan,” ungkapnya.
Sebelumnya, ada wacana jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana mengambil alih pengelolaan PPN Untia. Gubernur HM Nurdin Abdullah mengatakan pelabuhan Untia masih kurang diminati investor lantaran minimnya fasilitas. Pemprov sudah mengusulkan ke Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk dikelola.
“Kita sudah usulkan, tinggal tunggu persetujuan dari kementerian. Karena kita tidak bisa apa-apa sebelum serah terima. Sementara diinvetarisir apa kendalanya lalu dilaporkan,” kata Nurdin.
Pemprov, kata Nurdin, sangat optimis pelabuhan perikanan yang diresmikan oleh Jokowi tahun 2016 itu bisa dikembangkan. Nantinya fokus untuk industri perikanan dan akan diintegrasikan dengan pelabuhan ekspor MNP.
“Kan tinggal pengoperasiannya saja. Ini kan masih di bawah kementerian. Kalau sudah diserahkan, tinggal buat regulasinya. Kita ingin secepatnya,” tandas Nurdin. (rhm/rus)