WATAMPONE, BKM — 20 warga Lappa Cenrana Kecamatan Bengo Kabupaten Bone hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialami saat ini. Betapa tidak, harapan untuk menikmati listrik belum kesampaian.
Padahal dari 20 warga di desa ini sudah membayar Rp 4 juta per rumah kepada pihak PLN Cabang Watampone. Sejumlah kalangan tak terkecuali LSM LP2LH pun sangat menyayangkan kenapa hal ini sampai terjadi. LP2LH menduga ada kongkalikong antara oknum di PLN dengan pihak rekanan.
Proyek listrik di wilayah ini merupakan program pemerintah berupa program listrik masuk desa. Di sejumlah lokasi di kawasan yang sama listrik di desanya sudah tersambung dan dinikmati warga. Namun di Desa Lappa hingga kini belum ada tanda-tanda penyambungan jaringan listrik.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LP2LH Andi Syamsu Alam, Rabu (3/2) mengatakan warga di desa ini sudah membayar seluruh biaya instalasi dan biaya lainya termasuk biaya penyambungan yang nilainya mencapai Rp 4 juta lebih per rumah.
”Yang kita tidak habis pikir di desa lain sudah menyala di Lappa tidak sama sekali. Ini ada apa,” jelas Syamsu.
Di desa Ale Kalee misalnya listriknya sudah menyala. Setiap rumah di desa ini dibebani pembayaran hingga Rp 7 juta.”Saya melihat kasus ini sengaja dipersulit agar muncul kesan bahwa biar bayaranya mahal kalau menggunakan salah rekanan tertentu pasti cepat menyala. Hal ini terbukti, karena yang membayar 4 juta lebih, hingga kini belum menyala. Padahal kendalanya sudah tidak ada,” tambahnya. Sementara yang membayar Rp 7 juta semuanya sudah menyala. Hal ini menguatkan indikasi kuat jika memang adanya permainan.
Manajer Jaringan PT PLN (Persero) Cabang Watampone Nugroho saat dikonfirmasi BKM, Rabu (3/2) mengakui jika pihaknya sudah tidak ada masalah lagi dengan warga. Jaringan menuju lokasi 20 rumah warga Lappa Cenrana sudah bisa menyala.
”Harusnya sih sudah disambung dan bisa menyala. Karena setahu saya tidak ada lagi kendala disana,” jelas Nugroho.
Nugroho menambahkan penundaan penyambungan jaringan karena ada anggapan pembayarannya terlalu murah dan ada oknum yang terlibat, itu tidak boleh terjadi dan itu salah besar.
”Bagi kami mau bayar mahal atau mau murah itu urusan instalator. Tarif yang dipasang jangan mencekik. Karena sudah ada standar baku soal pembayaran. Kalau sampai ada yang membayar Rp 7 juta itu kelewatan,” jelas Nugroho.
Soal adanya permainan dengan oknum di PLN oleh instalator yang memasang tarif mahal, itu belum kami dapat laporannya. Tapi akan kami cek informasi itu,”tambahnya.
Ditambahkannya dalam hal penyambungan jaringan itu sudah menjadi PLN di ringkat rayon. Namun jika sudah terjadi masalah kami pasti akan memberikan teguran.
Nugroho juga mengaku pihaknya sudah melakukan konfirmasi kepada pertugas di lapangan terkait lambannya penyambungan jaringan karena ada tiang yang bengkok. ”Katanya ada tiang yang bengkok sehingga terlambat disambung. Tapi itu tidak masuk akal. Makanya saya langsung intruksikan untuk segera disambungkan jaringannya apalagi disana sudah tak masalah lagi baik dari aspek administrasi maupun biaya. Warga juga sudah terlalu lama menunggu,” jelas Nugroho. (mir/B)
