MAKASSAR, BKM– Program pembangunan yang masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak semua berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya. Yang menonjol ‘prestasinya’ hanyalah mutasi pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pergantian penjabat (pj) wali kota Makassar.
Hal itu ditegaskan Herman, peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan Kopel, belakangan publik banyak menyoroti mengenai pergantian pj wali kota Makassar serta mutasi pejabat yang dilakukan Pemprov Sulsel.
“Kalau mengenai program atau capaian kerja Pemerintah Provinsi Sulsel, kami melihat tidak ada yang nyata. Semua masih semula. Justru, yang getol dibicarakan atau disorot publik adalah mengenai pergantian mutasi pejabat. Termasuk pergantian pj wali kota,” ungkap Herman kepada BKM, Senin (21/12).
Selain mutasi pejabat, kata Herman, publik juga banyak menyoroti mengenai rencana pembangunan gedung perkantoran, yakni Twin Tower Makassar yang berlokasi di kawasan Centerpoint of Indonesia (CoI). Terlebih rencana membangun gedung Twin Tower Makassar tidak masuk ke dalam RPJMD.
“Harusnya kan program yang masuk dalam RPJMD itu dulu yang diprioritaskan. Kenapa rencana di luar dari RPJMD yang semangat sekali ingin diselesaikan. Itu sorotan publik,” tambahnya.
Dia pun berpesan kepada pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah untuk memprioritaskan dan menyelesaikan RPJMD. Yang semestinya sudah ada yang nampak dan dapat dirasakan masyarakat sekarang ini.
“Yang masuk dalam RPJMD harus diprioritaskan. Bukan rencana program yang tiba-tiba datangnya tanpa ada persetujuan lagi dari dewan,” tandasnya.
Legislator Puji Kinerja Pemprov
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel Darmawangsyah Muin, menilai jika secara general, di sepanjang tahun 2020 ini relatif sudah cukup baik dan progresif. Ini dapat dilihat indikatornya melalui berbagai kebijakan yang diambil pemprov, dalam hal ini gubernur pada berbagai sektor strategis. Misalnya, untuk birokrasi, pemprov terus berupaya meningkatkan kinerja ASN, reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Pemprov Sulsel juga terus melakukan perbaikan secara bertahap, serta mengikuti arahan Kementerian PAN-RB. Gubernur dan wakil gubernur memiliki program untuk reformasi birokrasi, yakni Sulsel Bersih Melayani,” ujar Darmawangsyah Muin, Senin (21/12).
Di bidang kesehatan, lanjutnya, pemprov memiliki kinerja yang baik. Terlebih karena tahun 2020 ini berlangsung wabah pandemi covid-19.
Salah satu indikator keberhasilan pemprov, yakni pernyataan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menilai Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sukses dalam menangani penyebaran covid-19. NA disebutkan telah berupaya serius dalam membangun kerja sama berbagai komponen masyarakat demi suksesnya pengentasan penyebaran covid-19.
“Ini tentu merupakan bentuk keberhasilan gubernur dalam membangun kerja sama yang kuat anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas, dan tenaga kesehatan dalam menangani covid-19 di Sulsel,” jelas legislator Partai Gerindra Sulsel ini.
Meski begitu, kata dia, tantangan kondisi saat ini tetap membutuhkan kefokusan, komitmen dan keberpihakan secara obyektif agar persoalan kesehatan, khususnya penanganan virus covid-19 dapat lebih optimal lagi ke depan.
Untuk bidang ekonomi, pertanian dan ketahanan pangan, pemprov masih mengandalkan sektor pangan sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah. Gubernur dinilai mampu mempertahankan produksi pertanian di Sulsel yang masih on the track, bahkan masih surplus.
“Dapat kita lihat pada kuartal II/2020, kinerja ekonomi Sulsel minus 3,87 persen. Kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sulsel tumbuh positif di kisaran 3,07 persen. Ini pula yang terus didorong pemprov bahwa menghadapi isu resesi, agar Sulsel tetap solid dan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang unggul dari sisi sektor pangan,” jelasnya.
Sementara untuk sektor pembangunan infrastruktur, pemprov memberikan atensi besar dalam upaya akselerasi pembangunan. Selain itu, sektor pelayanan publik terus berjalan walaupun selama tahun 2020 ini tengah diperhadapkan pandemi covid-19. Namun pemprov terus mendorong akselerasi dan berkomitmen untuk menjadikan Sulsel sebagai daerah yang ramah investasi. Hingga akhirnya mendapatkan apresiasi penghargaan bidang pengembangan infrastruktur di daerah terpencil. Ini merupakan sebuah capaian yang harus terus mendapatkan dukungan dari kita semua.
Disektor pendidikan, pembangunan SDM dan upaya dalam peningkatan IPM, pemprov dan gubernur secara eksplisit mendorong inovasi dan kreasi untuk keluar dari seluruh persoalan pendidikan yang sedang terjadi saat ini dalam kondisi terbatas. Visi gubernur dalam hal peningkatan literasi juga dibuktikan dengan berbagai bantuan yang didistribusikan ke seluruh kabupaten kota. Pemprov juga memberikan perhatian khusus terhadap nasib para guru dan menstimulasi semua pemangku kepentingan untuk melahirkan berbagai bentuk inovasi.
“Seluruh capaian kinerja Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah harus kita apresiasi, sekaligus kita dorong agar dapat ditingkatkan. Saya selaku bagian dari pemerintah yang berada di lembaga legislatif siap mensupport dan bersama-sama pemprov membangun Sulsel yang lebih maju lagi di tahun-tahun berikutnya,” tandas sekretaris DPD Gerindra Sulsel ini.
Legislator Partai Nasdem yang juga Ketua Komisi B DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, menilai jika kinerja Pemprov Sulsel di tahun 2020 ini cukup berat. Karena menghadapi pandemi covid-19 dan juga persoalan ekonomi yang turut serta di dalamnya.
“Karena itu perlu dipikirkan program inovatif di tahun 2021. Sehingga optimis pertumbuhan ekonomi di tahun 20121 masih bisa tumbuh,” ujar Cicu, panggilan akrab Andi Rachmatika Dewi. (arf-rif)
