MAKASSAR, BKM — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI akan membentuk 200 ribu tim guna mendampingi ibu hamil. Tim ini nantinya terdiri dari PKK, bidan serta kader. Mereka akan betul-betul akan mengawal seorang ibu selama kehamilan.
”Dari hasil pemetaan yang kita lakukan, terdapat 5 juta ibu hamil setiap tahun di seluruh Indonesia. Untuk itu kami akan mengusulkan ke Bappenda dan Kementerian Keuangan rencana pembentukan 200 ribu tim guna mendampingi ibu hamil,” terang Kepala BKKBN Pusat Dr (HC) dr Hasto Wardoyo ketika berkunjung ke Makassar, Jumat (11/6).
Pendampingan tersebut dinilai penting, karena menurut Hasto, terkadang ada ibu hamil yang tidak mematuhi saran dari kader ataupun petugas. Misalnya, tidak mengonsumsi obat ataupun vitamin yang diberikan saat hamil. Kondisi ini berpotensi memicu kelahiran anak stunting.
Hasto yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamariani, menguraikan tentang hasil pendataan keluarga 2021 (PK21) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia 1 April hingga 31 Mei lalu. ”Saya senang dan gembira datang ke Makassar ini, karena pendataan keluarganya sudah mencapai lebih dari 90 persen. Nanti batas akhirnya 21 Juni saya percaya, di bawah koordinasi kaper bisa mencapai 100 persen,” tandas Hasto.
Sebelumnya, bertempat di Hotel Imperial Aryaduta Makassar, Hasto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendengarkan penjelasan terkait pelaksanaan PK21 di Sulsel. Andi Rita didampingi pejabat BKKBN Sulsel memaparkan hasil pendataan tersebut.
Selain Makassar, Hasto juga berkunjung ke Kabupaten Takalar. Diapun memberi apresiasi, karena PK21 di daerah tersebut sudah mencapai 100 persen.
”Pentingnya data PK21 ini, karena ada 67 variabel di dalamnya. Sudah masuk semua. By name by address. Bisa diketahui siapa yang kurang sejahtera. Siapa yang berpotnsi melahirkan anak stunting. Siapa yang KBnya sukses dan tidak. Berapa anaknya. Semua terpetakan di situ. Kalau kita ingin tahu kondisi keluarga, semua ada di situ. Bisa memanggil data kapan saja dan di mana. Ini data ril yang sifatnya sensus. Semua warga didatangi. Ada 36 juta lebih kepala keluarga di seluruh Indonesia yang didatangi,” jelas Hasto, sembari berterima kasih kepada gubernur, wali kota dan bupati karena telah mendukung pelaksanaan PK21.
Walau begitu, Hasto mengakui ada kendala yang dihadapi selama proses pendataan keluarga berlangsung. Seperti persoalan sinyal yang mengganggu input data. Solusi yang ditempuh, pendataan tetap dilakukan dengan menggunakan hardcopy. Setelah itu diinput di tempat lain.
Kesulitan kedua sifatnya normatif, yakni geografi wilayah yang berbeda-beda. Tidak mudah untuk menjangkaunya.
”Yang ketiga ini justru terjadi di daerah perkotaan yang padat penduduk. Kebersamaannya sudah kurang. Terkadang sudah didatangi namun orangnya tidak ada,” ungkap Hasto.
Hasto juga mengungkap kebijakan yang telah diambil BKKBN terkait pengelolaan anggaran. Alokasi dana untuk menggerakkan calon-calon akseptor yang sebelumnya ditaruh di provini, telah dialihkan ke kabupaten/kota. Hanya saja, penyerapannya tidak cepat.
”Sering sudah dikasih uang di bulan Januari, penyerapannya nanti di bulan Mei. Padahal pelayanan harusnya berjalan di bulan Januari, sementara pembayarannya tidak boleh dirapel. Sewaktu ditaruh di provinsi lancar, karena benar-benar dibelanjakan. Sekarang mekanismenya panjang. Itu kelemahannya,” tandas Hasto. (*/rus)
