MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto kembali mempertanyakan kinerja para lurahnya dalam bekerja.
Orang nomor satu Makassar tersebut mengaku, tidak puas terhadap kerja-kerja para lurah dalam menangani pandemi covid melalui program Makassar Recover.
Dia mengatakan, dari 153 lurah yang ada, hanya empat yang mampu merealisasikan instruksinya dalam melakukan tracing warga.
“Jadi saya perintahkan para lurah, sebagai assement terakhir untuk memisahkan orang sakit dan sehat di wilayahnya masing-masing. Sampai hari ini, baru empat lurah yang bikin. Lurah-lurah ini agak berat. Karena tidak mampu komunikasikan dengan masyarakat,” ungkap Danny saat ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Kamis (19/8).
Dia pun mengeluarkan titah, siapapun yang mau jadi calon lurah, harus menunjukkan kinerjanya dalam mentracing warga. Minimal bisa memisahkan orang yang terkonfirmasi positif covid dengan orang sehat.
“Jadi saya sudah perintahkan, siapa yang mau jadi calon lurah, dalam sehari, satu saja dia bisa temukan orang terpapar covid. Ikrarkan begitu saja. Intinya, lurah penguasa wilayah. Dia harus tahu orang per orang. Dia harus komunikasi ke semua orang dan harus yakinkan orang perorang. Kalau tidak bisa, tidak usalah jadi lurah. Begitu kira-kira,” kata Danny.
Sejak awal dilantik, Danny sudah menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kinerja para lurah.
Sebelumnya, pria yang akrab disapa Danny itu telah mencopot 23 lurah dari jabatannya karena tidak menjalankan instruksi sesuai arahan Makassar Recover dalam pengendalian covid-19.
Lurah-lurah sekarang diarahkan harus melaporkan perhari proses tracingnya. Bisa menisahkan orang sakit dan sehat. “Kalau tidak bisa, tidak usah jadi lurah,” tegasnya.
Hal itu kata Danny, ditegaskan karena lurah belum mampu komunikasi dengan masyarakat terkait pengendalian Covid-19 yang dilakukan pemerintah saat ini.
“Lurah ini memang tidak kerja maksimal, nama yang OTG atau terkonfirmasi kan sudah ada, kenapa tidak maksimalkan itu untuk perbaiki tracing,” katanya.
Selain itu, kata Danny bagaimana pun kondisinya semua akan dievaluasi. Lelang jabatan dan evaluasi itu paling lambat September mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Muh Ansar, mengutarakan, peran aktif lurah untuk mengawal wilayahnya jadi atensi besar wali kota.
“Lurah harus aktif dan memiliki data-data pasti mengenai kondisi wilayahnya,” kata dia.
Sebab, jika tidak sesuai maka hak prerogatif wali kota dalam memberhentikan bisa dilakukan. (rhm)
