JIKA menyebut menyebut nama Syamsuddin Alimsyah, pasti yang terbayang di benak kita adalah Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi. Yah, organisasi nirlaba itu salah satu yang cukup konsen dan aktif melakukan pemantauan dan mengkritisi kinerja anggota legislatif atau para wakil rakyat.
Laporan: Rahmawati Amri
Syamsuddin Alimsyah, Pendiri Kopel Sulawesi (1)SYAMSUDDIN ALIMSYAH merupakan salah satu pengagas lahirnya Kopel, dan hingga saat ini masih melaksanakan perannya, sama seperti ketika baru dibentuk. Ia dikenal sebagai salah satu koordinator yang menanamkan pondasi kuat terhadap keberlangsungan Kopel.
Ikhwal berdirinya Kopel, kata mantan jurnalis di Harian Berita Kota Makassar itu, tidak terlepas dari gerakan reformasi, yang salah satunya adalah mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi atau lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah.
Konsekuensi perubahan sistem pemerintahan memberikan kewenangan DPRD yang sangat kuat dalam kedudukannya sebagai bagian dari unsur pemerintahan yang menjalankan fungsi cek and balances terhadap jalannya pemerintahan.
Oleh karenanya, bagi Syamsuddin, kapasitas dan kapabilitas serta integritas anggota DPRD menjadi keharusan. Syamsuddin Alimsyah, Pendiri Kopel Sulawesi (1)Sayangnya, harapan itu masih jauh.
“Olehnya itu, bersama dengan teman wartawan lain, termasuk saya sendiri saat itu wartawan Berita Kota yang bertugas meliput keseharian DPRD mendesak segera ada lembaga yang memantau DPRD,” kenangnya.
DPRD sebagai lembaga wakil rakyat harus dijaga moralnya, ditingkatkan kapasitasnya dan terpenting diingatkan akan mandatnya memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Atas dasar itu, akhirnya 10 Maret 2000, sepakatlah didirikan Kopel Sulawesi. “Pendirinya sembilan orang. Semua wartawan, hanya dua orang dari mahasiwa,” sebutnya.
Dia menuturkan, sebenarnya kehadiran Kopel saat itu mengalir saja. Saat awal pembentukan lembaga ini, dia tetap aktif sebagai jurnalis. Namun seiring perkembangan, rupanya tidak bisa lagi ditawar, Kopel sudah terlanjur dibutuhkan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang sedang dibangun di tanah air.
Syamsuddin Alimsyah, Pendiri Kopel Sulawesi (1)“Tuntutan itulah kemudian akhirnya memaksa saya harus fokus di Kopel,” jelasnya.
Saat ini,organisasi tersebut terus diminta mengembangkan sayapnya ke berbagai daerah. Bahkan sekarang ini, Kopel sudah hadir di lima provinsi, termasuk kantor perwakilan di Jakarta. Namanya juga berubah menjadi Kopel Indonesia.
Dia menekankan, Kopel satu-satunya lembaga NGO membuka perwakilan di beberapa daerah, termasuk Jakarta tapi pusatnya tetap Makassar.
Banyak suka duka yang harus dialami Syamsuddin dalam membesarkan Kopel dan menjaga konsistensi NGO itu.
“Kalau mau cerita Kopel, tidak sertamerta seperti sekarang. Kami dulu juga ngontrak. Bahkan berpindah-pindah. Numpang di rumah orang karena tidak mampu bayar kontrakan. Boro-boro mau mikir gaji,” jelasnya.
Namun dia mengaku bersyukur karena teman-teman di Kopel tetap solid dan ikhlas menjaga lembaga itu. Berkat ketekunan dan manajemen yang kuat, Kopel sekarang sudah memiliki kantor tetap. Bahkan di Malino, pihaknya sudah membangun camp demokrasi seluas satu hektare lebih. Tanah itu bisa dipakai oleh siapa saja sepanjang dalam rangka perkuatan demokrasi.
Dia mengaku, sukses Kopel tentu bukan tanpa sebab. Semua karena keikhlasan teman-teman bekerja secara optimal. Menempatkan Kopel sebagai gerakan, medan jihad untuk mewujudkan Indonesia lebih baik. Indonesia yang bebas korupsi.
“Cita cita ini memang menjadi penting bagi kami. Oleh karenanya, manajemen lembaga juga dikelola secara transparan,” jelasnya.
Setiap tahun Kopel diaudit akuntan publik. Sementara untuk peningkatan kapasitas staf ada program rutin di kantor. Selain juga program kerja sama untuk bertukar belajar pengalaman sesama aktivis atau pemerintahan di dunia luar. (*/rus)
