MAKASSAR, BKM — Panitia seleksi (pansel) lelang jabatan eselon II Pemkot Makassar sudah mengumumkan nama-nama pejabat yang lolos tiga besar. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto sudah memegang nama mereka.
Sesuai rencana, pejabat yang terpilih akan dilantik akhir Desember 2021 ini. Tapi sebelum masuk ke pelantikan, ada berapa tahapan yang harus dilewati.
Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto menerangkan, ada beberapa persuratan dan pengajuan izin yang harus dilakukan terlebih dahulu. Di antaranya, Pemkot Makassar harus bersurat ke Dirjen Dukcapil terkait pengisian jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Jadi kita tidak boleh sembarang mengganti kepala Dinas Dukcapil. Harus ada izin terlebih dahulu dari Dirjen Dukcapil,” kata Danny saat ditemui di Hotel Claro Makassar, Kamis (16/12).
Selain itu, Inspektorat juga harus bersurat ke provinsi perihal rencana pelantikan. Dan tak lupa, Pemkot Makassar terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari seluruh pimpinan fraksi di DPRD Makassar. “Jadi ada tiga proses yang harus kita lakukan ini. Tapi yang jelas bulan ini selesai,” ungkap Danny.
Dia mengaku, hingga saat ini belum menetapkan nama yang akan dijadikan kepala OPD dari hasil rekomendasi pansel. “Saya bertapa dulu. Insyaallah. Tiga besar ini kan tiga nilai tertinggi. Saya kemarin sudah dikasih nilainya. Tapi belum ada yang dipilih di antara mereka,” tambahnya.
Namun dia memberi gambaran, pejabat yang akan dipilih nantinya harus memiliki loyalitas dan akhlak yang baik. Dia tidak mau pilih pejabat yang sekadar pintar saja.
“Saya kedepankan loyalitas. Itumi saya bilang yang saya pilih adalah yang benar akhlaknya. Bukan yang pintar. Kalau yang pintar kadang-kadang susah dikasih benar,” terang Danny.
Untuk menghilangkan keraguan jika proses lelang jabatan by design, Danny menekankan jika prosesnya sudah berlangsung fair dan tidak ada intervensi. “Buktinya, orang (camat) yang saya kasih berhenti kemarin, ada yang masuk tiga besar. Saya tidak intervensi. Banyak yang patotoai masuk juga. Artinya ini fair, dan mudah-mudahan ini diterima,” tuturnya.
Selain akan melantik pejabat hasil lelang jabatan, rencananya dalam beberapa hari ke depan, Danny juga akan melakukan resetting terhadap lurah-lurah saat ini. “Pokoknya tunggumi. Saya akan tuntaskan Desember ini. Termasuk lurah-lurah juga. Banyak memang pekerjaan yang harus kita hadapi saat ini,” tandas Danny.
Sementara itu Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Makassar, Vivi Andriani Amri menjelaskan, saat ini pihaknya sementara mempersiapkan persuratan terkait izin pelantikan ke sejumlah stakeholder terkait. ”Semua persuratan terkait permohonan ijin sementara kami persiapkan,” ujarnya kepada BKM saat dihubungi, kemarin.
Persuratan yang dilakukan di antaranya pengajuan izin pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ada dua jabatan yang harus dikonsultasikan dan diajukan ijin khusus sebelum pejabatnya dilantik.
“Untuk jabatan Inspektur harus sepengetahuan dan konsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Sementara untuk jabatan kepala Dinas Dukcapil, harus minta izin dulu ke Dirjen Dukcapil,” kata Vivi.
Pihaknya juga bersurat ke Pemprov Sulsel. Selain melaporkan hasil pelaksanaan lelang jabatan, Pemkot Makassar juga mengajukan izin untuk melakukan pelantikan. Begitu juga ke Kemendagri dan KASN.
Sementara khusus untuk pengisian jabatan sekretaris dewan (sekwan), pemkot terlebih dahulu mengajukan surat ke fraksi-fraksi di DPRD Makassar. “Sementara proses semuami itu,” ungkapnya.
Saat ini, tambah Vivi, pihaknya juga terus melakukan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Terkait dengan laporan pelaksanaan, apa-apa yang perlu dipersiapkan. Itu kita konsultasikan ke KASN,” tandas Vivi. (rhm)
