MAKASSAR, BKM — Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, bahwa pihaknya akan berupaya mewujudkan seluruh keberadaan mal pelayanan publik di masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan hingga 2023.
“Hadirnya wakil presiden ini sebagai bentuk support pemerintah pusat, sehingg kita harap MPP ini bisa dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin meminta seluruh kabupaten/kota untuk segera menghadirkan mall pelayanan publik (MPP).
“Kita harapkan di tahun 2022 dan 2023 terbangun semua mall pelayanan publik (MPP),” ujar Wapres dalam kunjungan kerjanya ke Sulsel di Kantor Gubernur, Senin (31/1),lalu.
Apalagi Pemprov Sulsel telah memiliki MPP yang menjadi Provinsi pertama di Indonesia dengan sistem OSS. Dalam menghadirkan mal pelayanan publik ini dengan pendekatan sistem digital ini melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor OPD teknis. Mall Pelayanan Publik (MPP) Sulsel pun menerapkan sistem Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan data ke dalam pusat database nasional. Sehingga data yang telah masuk ke dalam sistem akan tersimpan.
Selain Sulsel, daerah lainnya sudah menghadirkan MPP, seperti DKI Jakarta dan Sulteng. Hadirnya MPP Sulsel ini pun untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat, mengingat masih 3 daerah, yakni Palopo, Barru dan Selayar.
Ia pun menyampaikan atas hadirnya Mall Pelayanan Publik (MPP) di beberapa titik di Sulsel harus lebih ditingkatkan. “Harus ditingkatkan untuk jadi lebih baik. Dibutuhkan perhatian serius bagi Kepala Daerah untuk pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik harus senantiasa dievaluasi,” ungkapnya.
Orang nomor dua di Indonesia itu mendorong hadirnya MPP dengan digitalisasi dan terintegrasi dengan berbagai pelayanan publik. “Penyelenggaraan MPP tidak harus bangun baru. Bisa menggunakan bangunan lama dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan (sistem) digitalisasi dan terintegrasi dengan layanan berbagai instansi,” pungkasnya.
Dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik, maka akan memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun investor. “Kita ingin pelayanan publik ini benar-benar mudah, cepat, tidak berbelit-belit, tanpa ada pungli. Ini akan berpengaruh pada kepercayaan investor dan kepuasan masyarakat. Ini bagian daripada reformasi di birokrasi kita,” jelasnya.(jun)
