MAKASSAR, BKM — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersikap terkait kisruh pengumuman hasil seleksi Laskar Pelangi. Rencananya hari ini, Rabu (9/3), dewan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pemanggilan tersebut dilakukan karena dewan menilai organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut bertanggung jawab dengan banyaknya laporan menyusul banyaknya yang tidak lulus dalam seleksi.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar Supratman, mengungkap bahwa polemik terkait pengumuman Laskar Pelangi menuai konflik di masing-masing OPD. Untuk mencoba mencegah masalah ke depannya, dewan menggelar RDP dengan memanggil pihak BKPSDM.
“Insyaallah kita agendakan RDP, Rabu (9/3). Kita memanggil BKPSDM pemkot untuk menjelaskan kenapa ujian kemarin hanya menjadi landasan kelulusan. Bahkan banyak tenaga kontrak lama yang penilaiannya disamakan dengan tenaga kontrak yang baru diterima,” terang Supratman di gedung DPRD Makassar, Selasa (8/3).
Diakui legislator Fraksi Nasdem DPRD Makassar ini, pihaknya banyak sekali mendapat laporan dari sejumlah OPD sejak hasil seleksi Laskar Pelangi itu diumumkan. Seperti banyaknya tenaga kontrak yang tidak lolos seleksi, padahal sudah lama mengabdi di pemerintahan.
“Jadi ini pemkot tidak memberikan nilai tambah ke pegawai yang lama. Harusnya ada nilai tambah dari masing-masing OPD. Termasuk masa kerja yang sudah 17 tahun dan yang berprestasi,” jelasnya.
Ia kemudian mencontohkan pegawai kebersihan yang bertugas di TPA Antang hingga menggelar demo. ”Saya koordinasi ke beberapa camat yang sudah merekomendasikan anggotanya lulus, tapi faktanya ada orang yang malas justru lulus,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi A DPRD Makassar Kasrudi. Kata dia, seharusnya sebelum diumumkan ke publik terkait hasil seleksi Laskar Pelangi, pemkot terlebih dahulu meminta saran dan pendapat dari dewan sebagai bentuk pengawasan. Selain itu, berkoordinasi dengan semua OPD terkait hasil seleksi Laskar Pelangi dan menjelaskan mekanisme penilaian kelulusan.
“Tentu ini harus ada yang bertanggung jawab jika timbul persoalan seperti itu, karena ada orang-orang yang direkomendasikan justru tidak lulus. Karena sudah terlanjur beredar dan menjadi polemik. Inilah yang saya maksud terlalu lama, sehingga yang tidak lulus kaget dan kelabakan tidak ada pekerjaan lain. Terutama bagi mereka yang sudah lama mengabdi ke pemkot,” tandasnya. (ita)
