MAKASSAR, BKM — Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar belum maksimal. Buktinya, mendekati akhir triwulan dua tahun 2022 ini, penyerapan anggarannya masih sangat rendah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan memaparkan, untuk realisasi belanja per 27 Mei 2022 baru 14 persen atau pada angka sekitar Rp735 miliar.
“Seyogyanya, memasuki bulan Juni, angka belanja modal sudah harus mendekati 40 persen dari total keseluruhan,” ungkap Dakhlan saat memberi laporan ke Wali Kota Makassar, Sabtu (28/5) di kediaman pribadinya.
Dia melanjutkan, ada beberapa OPD yang realisasi dan penyerapan anggarannya masih di bawah 10 persen. Malahan, ada yang masih di bawah 2 persen.
OPD dengan realisasi anggaran sangat rendah adalah Dinas Pekerjaan Umum. Realisasinya baru sekitar 1,8 persen. Padahal instansi itu mengelola cukup banyak anggaran. Tercatat pagu Dinas PU tertinggi kedua dari OPD lain, yakni Rp897 miliar.
Sementara OPD dengan penyerapan anggaran di bawah 10 persen, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan 8,31 persen, Dinas Koperasi 8,02 persen, Dinas Perdagangan 9,54 persen, dan Dinas Dukcapil 9,62 persen.
Selanjutnya, kata Dakhlan, terkait pendapatan, hingga memasuki akhir semester satu ini, tercatat baru mencapai angka 27,22 persen.
Selain penyerapan anggarannya paling minim, Dinas PU juga dilaporkan belum menindaklanjuti beberapa temuan BPK terkait laporan penggunaan APBD 2021.
Berdasarkan laporan Kepala Inspektorat Makassar Andi Asma Sulistia Ekayanti, dari 24 rekomendasi temuan BPK yang harus ditindaklanjuti, tinggal dua OPD yang tersisa temuannya. Masing-masing Dinas Perpustakaan dan Dinas PU.
Untuk Dinas Perpustakaan, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah pengembalian dana. Sementara di Dinas PU terkait kegiatan-kegiatan yang ‘salah kamar’.
“Di Dinas Perpustakaan, masih ada temuan sisa pembayaran yang jadi bagian dari kerugian daerah. Sementara di PU, terkait kegiatan-kegiatan yang salah kamar,” kata wanita yang akrab disapa Eka ini.
Mendengar laporan soal kinerja PU yang tidak maksimal, Danny tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia memberi peringatan dan mewanti-wanti seluruh jajaran di instansi tersebut agar lebih serius dalam bekerja. Khususnya bagi para pejabatnya.
Orang nomor satu Pemkot Makassar itu mengancam akan mengganti para pejabatnya jika memang sudah bosan dan tidak maksimal lagi dalam bekerja.
“Saya menduga pejabat-pejabat di Dinas PU sudah bosan berada di posisinya, sehingga program juga tidak berjalan secara maksimal. Kalau begitu, nanti kita rombak besar-besaran saja,” ungkap Danny.
Dia menekankan semua pejabat, mulai dari eselon II hingga eselon IV akan dievaluasi. Yang tidak berkinerja baik akan diganti.
“Kelemahan besar di PU ini adalah perencanaan. Terlalu lamako barangkali di PU jadi bosan-bosan mako juga kasih jalan program,” pungkasnya.
Dianny juga mengingatkan seluruh OPD lainnya untuk memacu kerjanya. “Saya ingatkan kepada SKPD yang masih kurang (realisasi anggaran). Seperti PU, kenapakah itu belum ditender-tender itu jalan apa semua,” tanya Danny.
Dia juga menginstruksikan OPD yang masih belum menyelesaikan rekomendasi atau temuan BPK untuk segera menindaklanjutinya. Jangan dibiarkan berlarut-larut.
Termasuk juga kesalahan slot anggaran yang menyebabkan BPK memberi catatan-catatan agar jangan sampai ke depan ada lagi anggaran yang salah kamar. Dia menilai itu terjadi karena adanya kesalahan perencanaan. Jangan biarkan kebodohan tersebut membuat susah ke depan.
“Jangan sampai kebodohan mereka bikin susah kita ke depan. Jangan berulang-ulang bikin sesuatu yang memalukan,” tandas Danny. (rhm)
