MAKASSAR, BKM — Penyerapan anggaran di lingkup Pemkot Makassar masih sangat rendah. Data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, hingga akhir semester 1, penyerapan anggaran baru mencapai 19,7 persen.
Total APBD Pemkot Makassar tahun ini sebesar Rp4,9 triliun. Artinya, yang baru terserap baru sekitar Rp967 miliar.
Kondisi itu membuat Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berang. Dia pun menebar ancaman tidak akan mencairkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ASN Pemkot Makassar jika serapannya masih rendah.
“Sebelum saya berangkat ke Australia, saya akan kumpulkan seluruh OPD. Mau saya kasih duduk baik-baik. Bagaimana caranya supaya serapan anggaran bisa bagus. Kalau tidak, terpaksa saya tahan TPP-nya,” ungkap Danny yang ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Jumat (1/7).
Danny menegaskan, pencairan TPP mulai ditahan untuk bulan Mei dan Juni. “Pencairan TPP baru akan dilakukan saat serapan anggaran OPD minimal 40 persen. Jadi kalau ada yang rendah, sabar-sabarmi dulu, TPP-mu ditahan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Muh Dakhlan mengatakan, jika hingga akhir tahun OPD hanya mampu realisasikan 40 persen, maka TPP terbayarkan hanya yang ditunda itu.
“Jadi realisasi TPP itu bergantung dari kinerja OPD, salah satunya serapan anggaran. Jika kinerja bagus, penyerapan anggaran maksimal, pembayaran akan disegerakan,” ujarnya.
Saat ini, ada 11 OPD yang mendapat rapor merah dengan kategori serapan dibawah 15 persen. Yakmi antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman. Dinas Sosial, Dinas Ketahan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanahan. Kemudian ada 30 SKPD yang masuk dalam kategori kuning antara 15 hingga 30 persen.
Sementara OPD yang serapan anggarannya diangka 30 hingga 40 persen hanya 10 OPD. Beberapa di antaranya Kecamatan Tamalate, Ujung Pandang, Manggala, Mariso, Biringkanaya, Sekretariat Daerah, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A), BPBD dan Pemadam Kebakaran.
Kisaran besaran TPP Makassar maksimalnya untuk sekretaris daerah Rp56.920.000, asisten Rp22.700.000, kepala bagian Rp16.290.000, kepala sub bagian Rp9.530.000, staf ahli Rp18.520.000, kepala badan/dinas Rp22.700.000, sekretaris Rp14.810.000, dan kepala bidang Rp11.450.000. Lalu tingkat camat Rp16.290.000, sekretaris kecamatan Rp11.450.000, kepala sub bagian perencana dan keuangan Rp8.660.000, kepala sub bagian umum dan kepegawaian Rp6.960.000, lurah Rp9.530.000, sekretaris lurah Rp6.960.000, serta kepala seksi kelurahan Rp6.960.000. (rhm)
