MAKASSAR, BKM — Setelah vakum selama dua tahun akibat pandemi covid-19 terjadi, Kementerian Lingkungan Hidup kembali akan melakukan penilaian Adipura ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tahapan itu rencananya digelar September mendatang.
Berbagai persiapan dilakukan Pemkot Makassar. Khususnya dalam membenahi 16 indikator atau titik penilaian.
Namun, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pesimis jika daerah yang dipimpinnya bisa meraih Adipura tahun ini. Alasannya, karena pengelolaan TPA yang tidak diurus dengan baik.
Dia menilai instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak maksimal bekerja dalam melakukan pengelolaan TPA yang berlokasi di Tamangapa, Kecamatan Manggala tersebut.
“Kalau soal kebersihan dan lainnya bisa kita kejar. Namun mengenai TPA, saya rasa agak sulit itu. Saya lihat instansi terkait tak maksimal bekerja. Jadi saya agak pesimis karena TPA tidak diurusi dengan baik,” ungkap Danny.
Sebenarnya, kata orang nomor satu Makassar itu, di luar indikator TPA, semua cukup bagus dan memenuhi syarat. Namun tetap yang menjadi kunci penilaian untuk meraih Adipura adalah pengelolaan TPA yang baik.
“Kalau TPA, saya lihat tidak ada upaya apa-apa. Tidak ada usaha dan tidak dianggarkan juga,” tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Aryati Puspasari Abadi, mengatakan bahwa berdasarkan penilaian awal yakni kesesuaian dokumen, selanjutnya dilihat dari kondisi lapangan, dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulsel, nilai Makassar paling tinggi. Namun itu di luar penilaian TPA. Padahal TPA penyumbang bobot yang cukup besar dalam penilaian Adipura.
Dia mengakui jika kondisi TPA Makassar masih konvensional. Sementara yang menjadi prasyarat minimal TPA sudah controlled landfill, di mana sampah harus ditimbun dengan lapisan tanah minilai setiap tujuh hari. Namun itu tidak dilakukan oleh DLH.
“Tapi kami berusaha untuk berbenah semaksimal sumber daya yang kita miliki di TPA. Apa yang bisa kami benahi. Jika melihat kondisi TPA di daerah lain, tidak ada yang ideal,” ungkap wanita yang akrab disapa Puspa.
Diapun berharap banyak agar program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sudah bisa berjalan secepatnya. Karena jika proyek tersebut sudah dilaksanakan otomatis akan jadi treatment ke TPA, karena sampah yang ada di sana akan dijadikan sumber bahan bakar untuk energi listrik.
Selain TPA, titik penilaian Adipura di antaranya pasar, jalan, drainase, taman, sekolah, kantor-kantor, kanal, dan beberapa indikator lainnya.
Lambat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menilai pengelolaan sampah di TPA Antang sangat lambat. Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diminta untuk memberdayaan RT/RW dalam proses pemilahan sampah.
Anggota Komisi C DPRD Makassar Fasruddin Rusli, menegaskan tidak boleh ada kata pemisis jika ingin bekerja. Kata dia, kerja DLH harusnya dimaksimalkan. Kenapa seorang pemimpin pesimis untuk mendapatkan Piala Adipura? Jika bawahannya tak bisa bekerja, lebih baik diganti.
“Tidak boleh seperti itu. Kita harus optimis. Sebenarnya kita tahuji semua bagaimana mengatasi pengelolaan sampah di TPA Antang ini. Pertanyaannya, DLH mau kerja tidak? Apalagi program pemilahan sampah yang dilakukan Pak Wali di tahun sebelumnya bisa dilaksanakan. Kenapa sekarang tidak dijalankan lagi,” terang Farsuddin, Kamis (18/8).
Legislator Fraksi PPP DPRD Makassar ini menambahkan, untuk perluasan TPA Antang baru tahun ini akan dilakukan pembebasan lahan. Sementara sampah setiap harinya menumpuk dan jumlahnya terus meningkat.
Hal senada disampaikan Kasrudi, anggota DPRD Makassar dari dapil IV yang meliputi Panakkukang dan Manggala. Ia menyebut pengelolaan sampah di TPA Antang terlalu lambat dan sulit mengantisipasi sampah yang masuk ke pembuangan. Sementara koordinasi yang dilakukan ke UPTD juga berkurang.
“Sekarang itu pengelolaan sampah di sana terlalu lambat. Penumpukan mobil sampah yang mau masuk hampir setiap hari terjadi. DLH juga tidak memaksimalkan kerjanya. Bagaimana tidak, solusinya sudah mereka tahu tapi tidak direalisasikan,” cetusnya.
Legislator Fraksi Gerindra DPRD Makassar ini juga menyoal tentang belum adanya UPTD yang dapat mengalakkan pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPA Antang. “Harusnya digaungkan lagi, sampah sebelum dibuang di TPA itu sebaiknya dipilah dulu. Di sini kita harus berdayakan RT/RW. Kita tetap harus optimis Piala Adipura bisa didapat, kalau kita mau maksimalkan kerja RT/RW kita,” tandasnya. (rhm-ita)
