MAKASSAR, BKM — Aksi demo mahasiswa di Makassar yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memasuki hari kedua, Selasa (6/9). Mereka kembali melakukan penutupan (blokade) ruas jalan di depan kampus masing-masing.
Seperti yang terpantau di Jalan Urip Sumoharjo depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Universitas Bosowa (Unibos). Demikian pula di depan kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh).
Mahasiswa yang mengenakan jas almamaternya masing-masing juga membakar ban bekas. Mereka menyuarakan tuntutannya agar pemerintah meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM. Karena hal itu sangat memberatkan rakyat banyak.
Akibat aksi demo yang disertai blokade jalan ini, para pengendara yang hendak melintas, terpaksa harus putar haluan untuk mencari jalan alternatif.
Aksi demo juga berlangsung di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Mahasiswa menggelar aksi dalam dua gelombang. Mereka terus berorasi menyesalkan keputusan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM. Menurut korlap aksi, kenaikan harga BBM dapat menimbulkan inflasi dan menambah kesengsaraan masyarakat.
Para mahasiswa akhirnya bubar, karena tidak ada anggota yang menerima mereka. Berbeda pada hari sebelumnya, di mana para perwakilan mahasiswa sempat diterima oleh anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Rismawati Kadir Nyampa.
Karena jumlah massa aksi hanya lebih sedikit, membuat aparat kepolisian dari Ditsamapta Polda Sulsel juga tidak bekerja ekstra siaga.
Sejak Senin (5/9), Ditsamapta Polda Sulsel menurunkan sedikitnya 237 personel yang disebar di beberapa titik untuk mengamankan aksi demo yang ada di Kota Makassar, termasuk di dedung DPRD Sulsel. ”Iya, ada 237 personel yang kita turunkan untuk mengawal jalannya aksi,” ujar AKP Ade Firmansya yang didampingi AKP Laode serta Aiptu Idrawan.
Bahas Inflasi
Sehari sebelumnya, pada Senin sore (5/9), Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Forkopimda Sulsel, termasuk Pangdam XIV Hasanuddin yang baru, Mayjen TNI Totok Imam Santoso hadir secara virtual di Rumah Jabatan Gubernur pada Rapat Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi (TPID). Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian.
Juga hadir mengikuti rapat, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ada pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta perwakilan Panglima TNI.
Rakor membahas terkait inflasi, terutama yang berhubungan dengan pengurangan subsidi. Pemerintah sendiri telah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat guna mengantisipasi dampak kenaikan BBM.
“Hal yang berhubungan beberapa jenis bahan bakar sumber energi yang bersubsidi dan berkompensasi yang dinaikkan harganya. Memang perlu kita antisipasi secara bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah, terutama bagi masyarkat kita yang kurang mampu,” kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, bantalan sosial untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM, yakni Bansos yang dikelola oleh Kemensos. Di antaranya BLT, refocusing dana 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, dana reguler APBD yang dianggarkan pemda masing-masing (BTT dan Bansos), serta dana desa maksimal 30 persen yang digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi.
“Artinya, ini ada peluang untuk membantu masyarakat masing-masing,” ujarnya.
Selanjutnya, terkait tindak lanjut arahan presiden, oleh Kemendagri menerbitkan surat edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah. Poinnya, kepala daerah dapat mengambil tindakan tertentu dalam keandaan mendesak yang sangat dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Adapun solusi pengendalian inflasi, isu pengendalian inflasi dijadikan isu priorotas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi covid-19, komunikasi publik, aktifkan TPID, aktifkan Satgas Pangan, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Juga melaksanakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerja sama antardaerah, intensifkan jaringan pengaman sosial, BPS dan Bank Indonesia Provinsi untuk mengumumkan angka inflasi.
“Kami akan bacakan nanti tiap bulan. Kemendagri bersama BPS dan Bank Indonesia setiap bulan akan membacakan inflasi tingkat provinsi. Biar masyarakat tahu mana kepala daerah yang bisa bekerja mengendalikan,” terangnya.
Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, presiden telah memutuskan bahwa akan ada pengalihan subsidi dan kompensasi agar menjadi lebih tepat saran dan berkeadilan.
Ia menjelaskan latar belakang pengalihan ini.
Dalam APBN 2022 sesungguhnya telah dialokasikan anggaran subsidi dan kompensasi Rp152 triliun. Namun beberapa bulan lalu dengan terjadinya eskalasi di tingkat dunia dan terjadi perubahan kurs, maka diestimasi kebutuhan Rp502 triliun. Kebutuhan ini naik tiga kali lipat dari perhitungan awal. Namun melihat harga minyak yang lebih tinggi lagi dan kurs Rp14.750 serta estimasi peningkatan konsumsi akibat adanya pemulihan ekonomi berjalan, maka konsumsi energinya meningkat, maka diperkirakan akan terjadi peningkatan subsidi di level Rp698 triliun.
“Penerima BBM bersubsidi kita sebagian besar adalah kelompok masyarakat yang lebih mampu yang memiliki kendaraan bermotor. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita alihkan sebagian,” jelasnya.
Sedangkan Kementerian Sosial menjelaskan mengenai skema rencana kerjanya dalam rangka untuk memperkuat jaring pengamanan sosial. Sementara Kementerian Tenaga Kerja terkait rencana pengelolaan subsidi upah bagi pekerja dan buruh dalam rangka mempertahankan daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat kenaikan harga BBM. (rif-jun)
