MAKASSAR, BKM — Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulawesi Selatan diminta untuk memperhatikan dan mengikuti secara detail belanja daerah, serta mempercepat realisasi belanja APBD. Juga memperbesar pembelian produk dalam negeri, khususnya UMKM.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 di Kantor Gubernur, Kamis (1/12). Ia mengutip penyampaian dari Presiden Joko Widodo ketika menyerahkan DIPA dan TKDD secara virtual.
”Bapak Presiden menekankan terhadap penanganan inflasi, kebijakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan melaksanakan belanja produk lokal, hingga pelaksanaan program padat karya,” kata Andi Sudirman.
Ia juga meminta setiap pemda untuk membelanjakan anggaran yang sudah diterima dengan efisien agar seluruh perencanaan bisa terlaksana.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Rp52,77 triliun belanja negara (APBN) yang terdiri dari DIPA dan TKDD ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 secara virtual dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023. Selanjutnya kami juga menyerahkan DIPA dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023 kepada Satuan Kerja Provinsi Sulsel dan kabupaten/kota se-Sulsel. Sekaligus menyerahkan penghargaan WTP LKPD Tahun 2021,” kata Andi Sudirman.
Diharapkan agar alokasi anggaran dapat segera terealisasi untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. ”Kalau anggaran itu tidak pernah cukup, cuma kita kan tahu juga kondisi pusat. Kita juga saling paham. Kita juga begitu ke kabupaten/kota. Kita mengoptimalkan, mengefisienkan, dan membelanjakan yang sudah di tangan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak terlaksana,” tandasnya.
DIPA untuk kementerian/lembaga (K/L) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) TA 2023 dari pemerintah pusat sebesar Rp3.061,2 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp52,77 triliun dialokasikan bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp23,11 triliun dan alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp29,66 triliun.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel Syaiful, menyampaikan pagu belanja pemerintah pusat dialokasikan kepada 43 K/L yang terdiri atas 760 Satuan Kerja (Satker)
.
Dari alokasi tersebut, belanja barang dan belanja modal memiliki porsi sebesar 61,58 persen atau sebesar Rp14,23 triliun. Sedangkan sisanya terdiri atas belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.
“Belanja pegawai sebesar Rp8,80 triliun, belanja modal Rp5,64 triliun, belanja barang Rp8,59 triliun, dan bantuan sosial sebesar Rp75,37 miliar,” ungkap Syaiful.
Sementara, alokasi TKD untuk pemerintah daerah terdiri atas beberapa komponen. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp948,64 miliar (3,20 persen), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp18,42 triliun (62,10 persen), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp2,45 triliun.
Kemudian DAK Non Fisik Rp5,63 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp218,64 miliar (0,74 persen), serta Dana Desa sebesar Rp1,99 triliun (6,71 persen).
Secara keseluruhan, alokasi TKD mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp29,50 triliun. Kendati begitu, ada beberapa komponen yang mengalami penurunan, seperti DAK Fisik dan Dana Desa. Pada tahun 2022 ini, alokasi DAK Fisik mencapai Rp3,45 triliun, dan Dana Desa Rp2,12 triliun.
Syaiful menjelaskan, hal itu disebabkan adanya penyesuaian terhadap angka defisit APBN. Dengan penyesuaian itu, maka beberapa porsi anggaran terkoreksi.
“Tahun 2022 ini adalah tahun terakhir defisit boleh melampaui peraturan perundangan-undangan. Tahun 2023 kita kembali kepada ketentuan yang ada bahwa defisit itu harus di bawah 3 persen,” katanya.
“Dengan mengembalikan porsi defisit itu, maka tentu ada penyesuaian di beberapa porsi anggaran yang kita siapkan. Tidak hanya K/L, termasuk TKD dan DD,” imbuh Syaiful.
Lebih jauh, untuk memastikan pelaksanaan APBN 2023 dapat menjadi alat kebijakan fiskal yang memadai, maka diperlukan adanya upaya bersama-sama untuk memastikan pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawabannya dijalankan secara sinergi, berkualitas, profesional dan akuntabel.
Beberapa highlight dalam persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2023, kata dia, perlu memastikan beberapa hal. Antara lain percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang, dan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.
“Termasuk penetapan pejabat perbendaharaan seperti KPA, PPK, bendahara, dan PPSPM, apabila terdapat perubahan,” pungkasnya.
DAU Kelurahan Pemkot Rp30 Miliar
Dari angka Rp23,11 triliun untuk TKD, Pemerintah Kota Makassar kecipratan Rp2 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan Rp153 miliar dibandingkan tahun 2022 yang besarnya Rp1,85 triliun.
Penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, kemarin.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengatakan secara keseluruhan dana transfer dari pusat mengalami kenaikan. Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari Rp1,25 triliun menjadi Rp1,38 triliun. Begitu juga Dana Bagi Hasil (DBH) naik dari Rp106,7 miliar menjadi Rp127,95 miliar. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun depan Rp48,6 miliar, sedangkan 2022 hanya Rp47,02 miliar.
Sementara DAK Non-Fisik pada tahun ini hanya Rp442,54 miliar, dan tahun depan mengalami kenaikan menjadi Rp447,26 miliar.
“DID sampai hari ini belum ada pengumuman. Tapi karena tahun kemarin kita sudah WTP, harusnya kita dapat,” ujar Helmy.
Helmy juga mengungkapkan TKD 2023, Kota Makassar sudah mendapatkan anggaran dana kelurahan. Nilainya Rp30 miliar melalui DAU. “Dana kelurahan sudah masuk di dana transfer untuk tahun depan. Itu nilainya Rp30 miliar, nanti kita sebar di 153 kelurahan,” tuturnya.
Helmy juga menambahkan untuk tahun depan, Pemkot Makassar telah mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp500 juta untuk masing-masing kelurahan. “Anggaran itu akumulasi dari APBD dan APBN yang Rp30 miliar. Jadi ada kurang lebih Rp300 juta setiap kelurahan yang kita anggarkan untuk dana kelurahan,” tutupnya.
Usai menerima dana transfer dari pusat, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengingatkan kepada seluruh stakeholder agar mempercepat tender dini. “Kita mau anggaran yang diberikan pemerintah pusat itu bisa terserap maksimal. Makanya saya tekankan tender dini,” ujar Danny Pomanto.
Danny tidak ingin ada proyek atau program yang dianggarkan melalui dana transfer dari pusat tidak berjalan. “Ini akan saya kawal, apalagi DAK Fisik itu harus dilaksanakan. Tidak ada alasan,” tegasnya. (jun-rhm)
