MAKASSAR, BKM–Di akhir tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mulai mengkritisi kinerja dari organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya realisasi dari sejumlah program. Dewan menilai kinerja sejumlah OPD mengecewakan karena minim realisasi, bahkan selalu menyeberang tahun.
Dewan bahkan meminta program pemerintah kota yang tidak jalan dan terkesan mubazir diberhentikan saja di tahun 2023 mendatang.
Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, menegaskan, sudah dipastikan ada banyak program yang dikerjakan OPD tahun 2022 akan menyeberang tahun 2023. Selain program yang bersifat urgen, dewan bakal melakukan penyetopan anggaran dan dialihkan ke program membantu masyarakat miskin di Kota Makassar.
“Ada banyak program utamanya di dinas yang nilai anggarannya besar, tapi di tengah jalan tidak berjalan sesuai rancangan. Wajar jadinya ketika masyarakat mempertanyakan itu, ke pemerintah kota selaku pemilik program,” ungkapnya, Kamis (15/12).
Apalagi, lanjut legislator Fraksi Nasdem DPRD Makassar ini, pelayanan dasar pemerintah akan dinilai buruk jika tidak sanggup menjalankan program yang telah dicanangkan di 2023. Terlebih lagi, ada banyak program fisik dengan nilai pagu anggaran di 2023 sebesar Rp 900 Milliar.
“Kita tanya pemerintah kenapa program yang dicanangkan tahun ini tidak berhasil mereka jalankan. Sementara pelayanan itu adalah dasar penilaian pemerintah mampu tidak mengurus rakyat,” tegasnya.
Sebenarnya, kata Rudi, sampai evaluasi nanti dewan akan tanyakan dulu ke pemkot ada apa dengan programnya di 2022 dan bagaimana nanti di 2023. “Kalau kami sih berharap agar dokumen anggaran yang sudah dibahas bersama dengan kami bisa dijalankan di 2023, kalau tidak sanggup stop saja dan tidak usah dianggarkan lagi,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar Nasir Rurung juga menilai, program yang diusulkan pemkot kurang perencanaan dan bahkan terkesan gagal perencanaan, dimana hanya mampu mengusulkan program namun tak mampu dijalankan dengan baik dipelaksanaannya.
“Artinya begini, program yang sudah dibahas dalam APBD Perubahan 2022 segera dilaksanakan Pemkot Makassar dan harus tuntas di akhir tahun. Termasuk program perbaikan jalan, perbaikan kantor, drainase, dan program lainnya itu. Jangan berpikir bisa ji menyeberang tahun,” ucapnya.
Selain itu dirinya juga akan melihat di evaluasi akhir tahun sejauh mana kinerja pemkot dalam menjalankan programnya. Sehingga kedepan program pemkot tidak hanya sekadar program belakang, melainkan program yang betul-betul membantu masyarakat Makassar khususnya masyarakat miskin.
“Itulah yang saya katakan kemarin-kemarin bahwa semua program yang diusulkan kemarin bersama dalam pembahasan anggaran APBD 2023, sudah harus dilaksanakan tender dini dan dokumen sudah harus dipersiapkan, administrasi yang selalu terkendala cepat diatasi. Karena jangan sampai program nantinya terkesan mubazir anggaran ji,” bebernya.
Pihaknya juga, ujar Nasir, meminta OPD serius melaksanakan program.Jangan melahirkan program kalau tidak mampu jalankan. Bikin program yang realistis saja, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menengah kebawah,”tuturnya. (ita)
