MAKASSAR, BKM — Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama (bukber) selama bulan Ramadan. Instruksi tersebut ditindaklanjuti Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.
Agenda itu ditiadakan menindaklanjuti Edaran Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang dikeluarkan 21 Maret 2023.
“Supaya tidak bias, maka buka puasa ini kita batalkan dan diganti dengan silaturahmi di lorong wisata. Kita tidak buka puasa di situ,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi yang digelar Jumat (24/3), Danny menyampaikan kepada seluruh pejabat dan ASN agar mematuhi instruksi orang nomor satu RI itu. Sebelum instruksi presiden keluar, Pemkot Makassar sudah merencanakan buka puasa bersama di lorong-lorong wisata.
Walaupun tidak jadi menggelar agenda buka puasa bersama, namun tidak menyurutkan semangat Pemkot Makassar untuk melakukan silaturrahmi dengan masyarakat. Konsepnya, Pemkot Makassar akan menjadwalkan turun ke lorong-lorong untuk menyapa warga, selanjutnya menyampaikan bingkisan sembako bagi yang betul-betul membutuhkan.
“Jadi, kita tadinya kan mau buka bersama di lorong-lorong. Tapi karena ada arahan dari presiden kita tidak melakukan buka puasa bersama, kita ubah menjadi silaturahmi,” ungkapnya saat diwawancara di Balai Kota, Jumat (24/3).
Konsep silaturrahmi yang digagas Danny adalah mengerahkan seluruh pejabat di lingkup Pemkot Makassar ke lorong-lorong. Silaturrahmi ini akan dilaksanakan sekali seminggu. Rencananya ada 100 lorong yang akan didatangi. Para pejabat yang ditugaskan turun ke lorong akan didampingi dai milenial yang akan berceramah jelang berbuka puasa.
Nantinya, pejabat yang turun ke lorong akan membawa sembako. Diprioritaskan kebutuhan pangan yang harganya sedang menanjak di pasar. Seperti saat ini, misalnya beras dan minyak goreng yang mengalami kenaikan harga.
Selanjutnya, sembako tersebut dibagikan kepada kaum dhuafa yang memang membutuhkan. Pemkot Makassar akan menyiapkan 50 paket sembako untuk setiap lorong wisata yang dikunjungi. Langkah itu diyakini cukup efektif karena selain silaturrahmi, Pemkot Makassar juga berupaya menjaga laju inflasi di tengah masyarakat.
Danny mengatakan, masyarakat jangan salah paham dengan perintah Presiden RI Joko Widodo. Kendati akan berstatus endemi, namun kasus covid-19 masih ada. Jangan sampai karena persoalan buka puasa bersama, kasusnya kembali akan meningkat.
Selain itu, kata Danny, sekarang sementara mencuat kasus hedonisme. Jangan sampai kegiatan buka puasa tersebut akan jadi ajang pameran mobil dan lainnya. “Sekarang ini kan isu hedonisme begitu tinggi. Banyak kasus-kasus hedon mencuat. Jangan sampai jadi pameran hedon, jadi pameran mobil segala macam,” ungkapnya.
Selain silaturrahmi lorong, sejumlah agenda keagamaan digagas selama bulan Ramadan. Danny menyebutkan ada empat item kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan selama bulan puasa. Yakni Salat Subuh Berjemaah, Tarawih Berjemaah di Balai Kota, Safari Ramadan, dan silaturahmi bersama warga di Lorong Wisata.
“Agenda puasa kita resmi akan dijalankan pekan depan. Saya berharap semua unsur dari OPD, lurah, camat, BUMD dan seluruh RT/RW harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kita ini,” kata Danny Pomanto.
Kegiatan ini, lanjut Danny, merupakan agenda rutin Pemkot Makassar setiap tahun selama bulan suci Ramadan. Tujuannya, untuk meningkatkan keimanan aparat pemerintah saat puasa.
“Format dakwahnya adalah kita mencairkan perbedaan-perbedaan dari ormas Islam. Saya berharap kultum dan ada empat penceramah. Muhammadiyah dan NU format tetap, ormas lain itu bergantian,” ujarnya.
Begitu juga dengan Salat Tarawih Berjemaah. Danny Pomanto mengimbau seluruh ASN dan Laskar Pelangi untuk ikut Tarawih Berjemaah di halaman Balai Kota Makassar setiap pekan.
Sedangkan kegiatan Safari Ramadan, Danny Pomanto mengintruksikan seluruh kepala OPD, sekertaris, hingga direktur BUMD menyebar ke masjid-masjid yang ada di Kota Makassar untuk melakukan ceramah singkat.
“Jadi Safari Ramadan itu harus ada tema yang kita akan disampaikan. Paling tidak program Jagai Anakta’ itu masih harus terus untuk kita gaungkan di masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Makassar Muhammad Syarief, menjelaskan bahwa agenda keagamaan Pemkot Makassar selama Ramadan hanya dilakukan tiga pekan. “Jadi salat Subuh, salat Tarawih, termasuk juga Safari Ramadan itu hanya kita lakukan selama tiga kali saja,” tuturnya.
Khusus untuk qari dan qariah saat Salat Subuh Berjemaah, Muhammad Syarief mengatakan akan melibatkan teman-teman penyandang disabilitas.
“Insyaallah qari dan qariah teman-teman tunanetra. Itu kita sudah rancang untuk undang mereka hadir di Salat Subuh Berjemaah,” ujar Syarief.
Pun juga dengan agenda Tarawih Berjamaah hingga silaturahmi di Lorong Wisata. Pihaknya juga telah mematangkan berbagai persiapan. Termasuk menyusun jadwal Safari Ramadan seluruh pejabat pemerintah. “Khusus untuk silaturahmi di Lorong Wisata, itu kita juga sudah persiapkan 100 dai,” tutupnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Sekeretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Andi Aslam Pattonangi mengatakan, kebijakan pusat merupakan sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Sebab kebijakan pusat merupakan acuan kebijakan daerah.
”Tidak boleh tidak diikuti, karena itu sifatnya nasional, harus dipatuhi. Pemprov bakal terapkan itu, karena kami berpedoman ke situ. Kecuali di belakang hari ada perubahan,” ujarnya, kemarin.
Lebih lanjut Aslam mengatakan, peniadaan buka puasa bersama bagi para ASN dan pejabat ini sebagai bentuk responsif dan kehati-hatian. Sebab saat ini masih dalam transisi pandemi covid-19 menuju endemi.
”Jadi ini kan masih dalam rangka transisi dari pandemi covid-19 yang sempat melanda ke endemi. Dengan begitu, maka diminta untuk tidak melakukan buka puasa bersama,” terangnya.
Aslam menyambung, Pemprov Sulsel akan langsung mengeluarkan kebijakan setelah menerima surat edaran. Selanjutnya, akan diteruskan juga ke Pemkab dan Pemkot di daerah.
”Untuk imbauannya masih kami tunggu dulu surat edarannya dari pusat. Karena di situ nanti diminta juga untuk diteruskan ke bupati dan wali kota,” tandasnya. (rhm-jun)
