MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akhirnya membuka pendaftaran lelang jabatan untuk enam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang lowong. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar Akhmad Namsum mengatakan pendaftaran lelang jabatan mulai dibuka sejak Jumat (6/10).
“Jadi pendaftaran mulai kita buka hari ini (kemarin). Untuk mekanisme dan tata caranya, bisa dilihat di website BKPSDM,” ungkap Akhmad Namsum saat dihubungi via telepon, kemarin.
Dia menerangkan, pendaftaran terbuka bukan hanya untuk pegawai Pemkot Makassar, namun seluruh PNS yang memenuhi syarat sesuai yang telah ditetapkan. Pendaftaran dibuka selama 14 hari kalender. Setelah itu, timsel akan mulai melakukan seleksi berkas disusul dengan tahapan seleksi lainnya.
Mantan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar itu mengingatkan, untuk para pendaftar wajib mengantongi dokumen atau sertifikat yang membuktikan jika sudah melaksanakan Diklatpim III. “Kami mengingatkan, salah satu persyaratan seperti pangkat pegawai dan telah mengikuti Diklatpim tingkat tiga,” tambahnya.
Proses pelaksanaan lelang jabatan berlangsung hingga November mendatang. Tiga besar nama hasil lelang jabatan nantinya diumumkan pada November 2023. Selanjutnya disetorkan ke Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk menentukan satu orang yang menempati posisi kepala SKPD.
“Pada umumnya sama seperti sebelumnya, Tapi yang penting Diklatpim tiga bagi pejabat struktural yang harus selesai, harus ada kelengkapan itu,” tambahnya.
Enam jabatan yang dilelang Pemerintah Kota Makassar, di antaranya posisi kepala Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Selanjutnya Kepala Satpol PP, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Daldul), dan Dinas Perpustakaan Makassar. Jabatan tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan dirinya sudah menyetujui mekanisme lelang jabatan untuk dilaksanakan. “Semua persyaratan untuk melaksanakan lelang jabatan kan sudah dipenuhi. Jadi tidak ada lagi hambatan untuk melakukan lelang jabatan,” kata Danny.
Lebih jauh dia mengemukakan, enam jabatan eselon II yang kosong harus segera diisi oleh pejabat definitif agar kerja-kerja OPD bisa lebih maksimal. Untuk proses lelang jabatan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke tim seleksi. Dirinya sisa menunggu hasil seleksi yang dilakukan.
“Nantinya akan keluar tiga besar atau tiga nama untuk satu posisi. Nah, nanti itu akan menjadi hak prerogatif saya untuk menentukan siapa yang layak untuk mengisi posisi. Tentunya berdasarkan banyak pertimbangan. Mulai dari rekam jejak, kemampuan tata kelola pemerintahan, dan masih banyak lagi indikatornya,” tandas Danny. (rhm)
