SK Copot Empat Kadis Terbit Malam Hari

MAKASSAR, BKM — Gerbong mutasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus bergulir. Empat kepala dinas (kadis) tiba-tiba saja diganti untuk kemudian ‘diparkir’ dan dinonjobkan.
Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Alimuddin Tarawe, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Marimin Tahir, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Kadis Infokom) Muh Ismoenandar, serta Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Nurah Agung Lahmuddin.
Pergantian keempatnya dilakukan secara mendadak. Mereka baru mendapat SK dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Rabu (1/6).
Padahal sehari sebelumnya, Selasa (31/5), Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto telah melantik 84 pejabat eselon II dan III, bersamaan dengan 21 badan pengawas pada enam perusahaan daerah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang.
Ironisnya, tidak ada pejabat definitif yang menduduki posisi empat kadis yang diganti tersebut. Semuanya merupakan pelaksana tugas.
Memang, sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat eselon II diangkat setelah melalui proses lelang jabatan. Artinya, untuk mengisi empat jabatan kadis yang lowong harus terlebih dahulu dilakukan lelang jabatan. Hanya saja, belum ada kejelasan kapan lelang jabatan tersebut akan dilaksanakan.
Dari SK yang diserahkan BKD kemarin, Plt Kadis Infokom dipegang Ismail Hajiali. Sehari sebelumnya, mantan anggota KP3S (Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis) ini dilantik sebagai Sekretaris Dinas Infokom yang definitif.
Proses yang sama terjadi di Dinas Perhubungan. Marimin Tahir tiba-tiba saja dicopot dari jabatannya dan ditempatkan sebagai staf di Bagian Umum Pemkot Makassar. Posisi yang ditinggalkannya kemudian diisi Mario Said sebagai pelaksana tugas (plt). Sehari sebelumnya, Mario Said dilantik sebagai Sekdis Perhubungan.
Hal berbeda terjadi pada dua plt kadis. Ismunandar yang juga Staf Ahli Wali Kota ditunjuk sebagai Plt Kadis Dikbud menggantikan Alimuddin Tarawe. Dulunya, Ismunandar memang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan.
Sementara untuk jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan yang ditinggalkan Agung Lahmuddin, dipegang Muh Faturahman sebagai pelaksana tugas. Selama ini Faturahman menjabat sebagai Sekdis Perumahan dan Gedung Pemerintahan.
Selain itu, untuk Plt Kadis Sosial yang sehari sebelumnya dipegang Yunus Said, beralih ke tangan Muhtar Tahir. Pada pelantikan di TMP, Muhtar Tahir mendapat jabatan sebagai Sekdis Sosial.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kota Makassar, Ngurah Agung Lahmuddin yang dihubungi, kemarin mengaku pada saat pelantikan di TMP, dirinya tidak mendengar adanya pernyataan dari Wali Kota Makassar akan mencopot dirinya. Sehingga dia sama sekali tidak menyangka jika dirinya dicopot dari jabatannya.
“Waktu pelantikan saya tidak dengar ada namaku disebut. Saya baru tahu kalau saya akan dicopot pada malam harinya. Dan pagi harinya (Rabu kemarin) saya mendapat SK pencopotan dari BKD Makassar dan dipindahkan menjadi staf Bagian Umum,” aku Agung, Rabu (1/6).
Kepala BKD Kota Makassar, Baso Amiruddin membenarkan adanya beberapa kepala SKPD yang dicopot secara mendadak. Penyampaikan sekaligus penyerahan SK dilakukan secara tertutup di Balaikota pada pagi hari, kemarin.
”SK sudah diserahkan. Tinggal serah terima fisiknya nanti baru dilaksanakan. Tinggal menunggu waktu,” jelas Baso.
Mantan Kabag Humas Pemkot Makassar ini, mengakui kalau pada saat pelantikan, nama empat kepala SKPD tersebut tidak disebut. Baru pada malam harinya SK masing-masing kepala SKPD itu diterbitkan, lalu diserahkan keesokan paginya.
Menariknya, SK pencopotan empat kepala dinas tersebut diserahkan saat Wali Kota, Moh Ramdhan Pomanto tidak berada di Makassar. Informasi yang diperoleh kemarin, Danny sedang berada di Jakarta. Selanjutnya, pada hari ini, Kamis (2/6) akan terbang ke Madrid, Spanyol.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh mengaku tidak mengetahui secara pasti pergeseran sejumlah kepala dinas secara tiba-tiba. Apalagi, pada pelantikan sebelumnya dia mengakui tidak ada penyampaian akan dilakukannya pergantian empat kepala SKPD.
Meski begitu, Ibe –sapaan akrab Sekkot– pergantian atau pergeseran kepala SKPD lingkup Pemkot Makassar bisa saja dilakukan sewaktu-waktu oleh wali kota. Karena wali kota memiliki kewenangan untuk mengganti para pejabatnya sesuai yang telah diatur.
”Kalau pergantian secara mendadak itu saya tidak tahu, dek. Karena wali kota memiliki wewenang penuh untuk mengganti pejabatnya, dan itu memang sudah diatur,” kata Ibe, kemarin.
Dia mengaku, sebelumnya sudah mendengar isu pergantian empat kepala SKPD tersebut. Namun dirinya tidak bisa berkomentar banyak soal itu, karena sama sekali tidak tahu. Termasuk terbitnya SK plt.
Hal senada disampaikan Wakil Wali Kota, Syamsu Rizal. Dia mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya rencana wali kota untuk melantik kepala SKPD secara mendadak.
“Saya tidak tahu itu soal pelantikan mendadak, ataupun penyerahaan SK plt untuk mengisi beberapa SKPD,” kata Deng Ical, kemarin. (arf/rus)