MAKASSAR, BKM — Sebanyak 45.904 warga di Makassar tercatat sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP) tahap satu. Data PBP untuk tahun 2024 ini bersumber dari P3KE Kemenko PMK yang dilengkapi dengan NIK, sehingga berbeda dengan tahun 2023 yang bersumber dari Kemensos.
Warga yang masuk dalam data PBP tahap pertama tersebut nantinya akan menerima bantuan berupa beras 10 kg secara gratis. Agar distribusi bantuan pangan berjalan lancar, Pemkot Makassar bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Ruang Pertemuan Sipakalebbi, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kamis (25/1).
Dari data yang ada, tercatat penerima PBP terbanyak adalah Kecamatan Tallo berjumlah 8.297 warga, Kecamatan Tamalate 6.722, dan Kecamatan Makassar 4.382. Sementara kecamatan dengan PBP paling sedikit adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 237 warga, Wajo 351, dan Kepulauan Sangkarrang 843.
Untuk penyaluran beras tahap I bagi seluruh PBP, kata Pemimpin Perum Bulog Cabang Makassar Karmilah Hasmin Maruntah, pihaknya sudah menyiapkan 459 ton beras. “Kita sudah siapkan kebutuhan beras tahap satu untuk PBP di Kota Makassar sebanyak 459.040 kg,” ungkap Karmilah.
Pihaknya tinggal menunggu informasi dari Pemkot Makassar kapan penyaluran tersebut akan dilaksanakan.
Lebih jauh dikemukakan, selain stok beras untuk PBP, saat ini terdapat sekitar 7.000 ton beras di gudang Bulog. Dia memastikan, cadangan beras yang ada aman untuk memenuhi kebutuhan warga Makassar sampai akhir Ramadan 2024 ini.
Dikonfirmasi terpisah, Asisten II Bidang Perekonomian Pemkot Makassar Fatur Rahim, menjelaskan data jumlah PBP sebanyak 45.904, yang akan menerima penyaluran beras bersifat quantum. Artinya, merupakan data valid. Namun sewaktu-waktu bisa saja berubah kalau ada penerima manfaat yang meninggal dunia atau pindah ke daerah lain.
Mantan Kepala Dinas Kearsipan Makassar itu mengatakan, seluruh aparat terkait lingkup Pemkot Makassar, mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga Dinas Ketahanan Pangan sudah siap untuk melakukan penyaluran beras tersebut kepada warga yang berhak menerima.
“Pada saat rapat, kami sudah tekanan penyalurannya harus betul-betul dilaksanakan setelah siap semua. Itu untuk meminimalisir hal-hal negatif di lapangan,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, pihak kelurahan maupun kecamatan juga harus memperhatikan updating data di wilayah masing-masing. Walaupun data penerima manfaat sudah ada, namun kemungkinan bisa saja ada perubahan data selama bulan berjalan.
“Karena siapa tahu ada warga penerima manfaat yang pindah daerah, ada yang meninggal, itu harus segera diupdating,” tandas Fatur.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Makassar Alamsyah Sahabuddin, menegaskan pihaknya akan segera memfasilitasi penyaluran beras untuk para penerima manfaat. “Secepatnya akan kita laksanakan. Kita atur dulu waktu yang tepat. Kalau semua sudah siap, kita akan fasilitasi penyalurannya,” tandas lelaki yang akrab disapa Ancha itu. (rhm)
