KONTESTASI pemilu 2024 telah usai. Banyak hal yang tentunya harus ditingkatkan dan dievaluasi oleh pemerintahan yang akan datang. Salah satunya tentang pendidikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat dari konstitusi. Karena itu wajib bagi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari pengajar sampai ke pelajarnya.
Sudah menjadi kewajiban bagi anak muda, khususnya Gen Z untuk menyuarakan ini sebagai bentuk dari kepekaan terhadap isu yang sangat fundamental. Kita masih sering melihat fenomena di mana begitu banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya karena persoalan finansial, di mana akibat ekonomi yang terbatas terpaksa harus mengubur mimpi anak bangsa dalam melanjutkan pendidikan. Untuk itu penting bagi pemerintah untuk mencari langkah atau solusi konkrit dalam mengatasi faktor perekonomian yang menghalangi pendidikan anak bangsa selaku generasi penerus nantinya.
Para tokoh politik seringkali menyampaikan narasi bonus demografi yang akan menghasilkan Indonesia Emas 2045. Pada tahun itu Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk Indonesia sebanyak 70 persen berada pada usia produktif. Namun hal ini hanya akan menjadi dongeng belaka manakala akses pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat tidak merata, sehingga menghasilkan individu yang tidak kompeten yang akan berdampak pada kegagalan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini tentunya bukan sebagai bentuk dari rasa pesimis, namun merupakan realitas masyarakat yang harus ditingkatkan dan dievaluasi oleh pemerintahan berikutnya.
Selanjutnya adalah pemerintah ke depannya harus meningkatkan kesejahteraan para pengajar, karena seorang guru merupakan pilar dari peradaban suatu bangsa. Makin baik kualitas gurunya maka akan semakin baik peradaban bangsa tersebut. Maka sangat penting untuk memperhatikan kesejahteraannya sebagaimana jasa yang telah diberikannya.
Tentunya akan sangat miris ketika melihat seorang pengajar yang telah mengabdi sebagai honorer selama bertahun-tahun namun belum mendapatkan penghasilan serta tempat tinggal yang layak. Fenomena ini tentu begitu mengiris hati nurani, di mana seorang guru yang telah mengabdikan dirinya guna mencerdaskan kehidupan bangsa justru mendapatkan bayaran yang jauh dari kata layak. Padahal tidak akan lahir seorang pemimpin yang berkualitas tanpa guru yang hebat. Jadi sangat penting untuk memperhatikan kesejahteraannya dari segi sandang dan pangannya. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintahan yang akan datang dalam meningkatkan kualitas hidup para pengajar.
Tak kalah pentingnya, pemerintahan ke depannya juga harus semakin memperhatikan para tuna aksara, baik yang masih muda maupun yang berusia lanjut. Karena prinsip keadilan selalu memberikan kesetaraan pada setiap individu, tak peduli agama, suku, maupun usia. Semua berhak mendapatkan akses pembelajaran yang layak.
Hal tersebut merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah selaku penyelenggara negara yang secara khusus diperintahkan oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud dari pengabdian kepada negara. (yus)
