KPU Ajukan Rp654 M untuk Pilgub

MAKASSAR, BKM–Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilgub Sulsel 2018 diperkirakan meningkat hingga 500 unit TPS.
Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, yang ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, usai rapat koordinasi membahas pilgub mengatakan, rakor membahas rencana anggaran untuk pilgub.
Iqbal mengatakan, dari asumsi dan perhitungan awal, KPU Sulsel mengestimasikan anggaran Rp654 miliar. “Untuk asumsi awal sebelum dibahas, nanti kan dilakuan penyesuaian-penyesuaian. kita ajukan Rp654 miliar,” jelasnya.
Menurutnya sedikitnya ada 3 faktor yang menyebabkan meningkatnya anggaran tersebut, yakni, adanya perubaha regulasi yang membawa konsekuensi pada jumlah anggaran. “Misalnya alat peraga kampanye. Dulu tidak ada, sekarang ada, itu KPU yang biayai,”lanjutnya.
Faktor kedua adalah adanya perubahan administrasi kewilayahan di Sulsel. Menurutnya ada peningkatan jumlah kecamatan dan desa di Sulsel akibat pemekaran, yakni 1 kecamatan dan 24 desa.
Hal itu juga berdampak pada peningkatan jumlah anggaran. Dan faktor yang ketiga adalah honor penyelenggara yang meningkat hingga 60 persen daripada pilgub sebelumnya.
“PPK dan PPS sudah ada standar dari kementerian keuangan, kalau dibandingkan yang lalu meningkat 60 persen. Nominalnya saya tidak hapal,” paparnya.
Yang menarik, menurutnya, meski honor penyelenggara seperti PPK dan PPS meningkat, tetapi untuk KPU, baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak ada lagi honor yang diberikan. Yang ada hanya pokja.
Mengenai jumlah pemilih yang terdaftar, Iqbal mengaku tidak mengetahui apakah terjadi peningkatan atau tidak, dan daerah mana saja yang meningkat.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi, mengatakan, rakor tersebut merupakan rapat perdana dengan Pemprov untuk mendiskusikan anggaran Pilgub.
Menurutnya, sebelum rakor ada diskusi penyusunan anggaran di Provinsi, dan dilanjutkan kemarin. “Hari ini belum diserahkan, cuma memberi gambaran bahwa hasil penyusunan awal sekitar Rp400 miliar, tapi itu akan kita rasionalkan kembali termasuk sharing dengan kabupaten/kota,” jelasnya. (rhm/rif)