MAKASSAR, BKM–Partai Demokrat memiliki kalkulasi tersendiri atas upaya untuk terlibat dan berkontribusi secara politik di pemerintahan. Sebagaimana semboyan Partai Demokrat, ‘Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat’.
Berjuang untuk rakyat, demokrat harus memastikan terlibat dalam terbentuknya pemerintahan daerah khususnya jabatan politik gubernur dan wakil gubernur. Salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah ini merupakan pengambil kebijakan utama yang tercipta dari proses demokrasi di mana partai demokrat mengusungnya.
Akhirnya pada kontestasi Pilgub kali ini, Demokrat mengusung pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi yang dikenal dengan akronim Andalan Hati
Menurut sekretaris tim Andalan Hati, Andi Januar Jaury Dharwis usungan demokrat kepada Andalan Hati ini menunjukkan sebuah sikap serta reference kepada publik yang bermuatan jaminan serta garansi atas komitmen kinerja Andalan Hati saat kelak dipercayakan sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel. “Salah satu komitmen Andalan Hati yang terhubung dengan harapan demokrat ini adalah kebijakan pemerataan sumberdaya ekonomi (SDE) di Sulsel,”ujar Andi Januar, Rabu (11/9).
Untuk dapat mewujudkan hal tersebut Andalan Hati bersama demokrat serta seluruh partai koalisi senantiasa terlibat dalam perumusan program unggulan yang berdaya implementasi ke masyarakat.
Dengan inventarisasi masalah dan review indeks capaian pemerintah provinsi dari tahun ke tahun, Andalan Hati harus merumuskan program yang tepat dan berkeadilan merata bagi 9 juta lebih masyarakat Sulsel. Namun hal ini disadari tidak akan terwujud tanpa kerjasama kolaborasi dengan pemerintah kab/ kota. “Andalan Hati berkomitmen setelah kebijakan regional dipastikan telah mengakomodir hirarki program strategis nasional Prabowo-Gibran, mandatory, belanja pegawai, proporsional mesin APBD Sulsel selanjutnya bersinergi pada ruang urusan pemerintahan kongkuren dengan kab/kota. Sinergi ini bukan hanya terkait keterpaduan program di seluruh kab/kota, namun disaat kuantitas sasaran membutuhkan anggaran yang paralel, maka Andalan Hati juga akan melakukan kolaborasi fiskal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar saat terjadi hambatan kewenangan bagi pemerintah provinsi untuk memberikan sentuhan programnya kepada masyarakat kab/kota maka disalurkan melalui kewenangan pemerintah kab/kota,”jelas Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini.
Dengan terdistribusinya secara merata program Andalan Hati di seluruh kab/kota juga akan mendorong penyerapan belanja pemerintah di kab/kota tersebut. Pemberdayaan terhadap penyedia barang/jasa di kab/kota akan akseleratif yang pada akhirnya secara perlahan membuka lapangan kerja dan iklim usaha yang berkeadilan. Fungsi otorisasi selanjutnya dari mesin APBD Provinsi adalah kewenangan atas dampak, manfaat, serta aktivitas lintas kab/kota untuk merangkai segala kebutuhan pelayanan berbagai bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan, ekosistem ekonomi yang akhirnya berfungsi menata dan memperkecil jarang kesenjangan wilayah antar kab/kota. (rif)
