MAKASSAR, BKM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah merancang akan menyelenggarakan debat untuk dua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Debat akan dilaksanakan sebanyak dua kali dan bertepatan dengan tanggal hari bersejarah.
“Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan,” ujar Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Kamis (3/10).
Merespons hal itu, kubu paslon nomor urut satu Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) merasa dirugikan etrkait jadwal debat yang dipangkas dari umumnya tiga kali, tersisa hanya dua kali.
Juru bicara Danny-Azhar, Asri Tadda mengatakan, pemangkasan jadwal debat secara tidak langsung merugikan masyarakat Sulsel. Pasalnya, masyarakat tidak bisa mengetahui secara utuh visi-misi dan program dari paslon cagub-cawagub.
“Dalam pandangan kami, debat seharusnya bukan hanya dibatasi tiga kali saja sesuai dengan PKPU yang berlaku, tetapi lebih banyak lebih baik, sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih banyak untuk menilai kualitas paslon,” kata Asri Tadda, kemarin.
“Sementara KPU Sulsel justru menguranginya menjadi hanya dua kali saja. Ini tentu tidak baik bagi proses demokrasi di daerah ini,” sambungnya.
Menurut Asri Tadda, esensi demokrasi adalah membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk lebih mengenal ‘isi kepala’ kandidat sebelum memilihnya. Salah satu caranya melalui momentum debat.
Bahkan bagi kubu Danny-Azhar, sepatutnya debat kandidat digelar dengan berkaca sisi kewilayahan atau geopolitik di Sulawesi Selatan.
“Malah bagi Danny-Azhar, debat idealnya dilakukan sekurang-kurangnya enam tempat di Sulsel, yakni di wilayah Maminasata, Ajatappareng, Bosowa, Luwu Raya, Enrekang atau Toraja Raya, dan wilayah Jeneponto hingga Sinjai,” katanya.
Terkait protes jubir DIA, Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengatakan bahwa sesuai PKPU, debat kandidat dapat dilaksanakan sebanyak tiga kali. Meski demikian, pihaknya berencana hanya melaksanakan dua kali saja dengan pertimbangan untuk lebih mengefisienkan waktu kampanye.
“Karena waktu hanya 60 hari, sementara sudah ada jadwal bagi setiap calon. Tempatnya rencana di Makassar karena memperhitungkan mobilisasi, keamanan, jauh lebih efektif dan persiapan bagi untuk paslon jika dilaksanakan di ibu kota provinsi,” jelasnya.
Hasbullah mengakui, rencana dua kali debat yang akan dilaksanakan di Kota Makassar tersebut belum final. KPU Sulsel masih akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk kepada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
“Kami akan diskusikan dengan Bawaslu, pihak keamanan, termasuk dengan pasangan calon. Adapun materi debat terkait pembangunan daerah, kesinambungan visi misi dengan RPJPD dan lainnya,” sebutnya.
Anggaran tidak Mencukupi
Bukan hanya KPU Sulsel yang melaksanakan debat hanya dua kali. Namun, KPU Makassar juga melakukan hal yang sama. Hal itu disampaikan Ketua KPU Makassar Yasir Arafat di kantor KPU Sulsel.
Menurut Yasir Arafat, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan semua stakeholder dalam rangka persiapan debat yang akan dilaksanakan. “Tanggalnya memang belum ada, karena KPU harus melakukan koordinasi dengan empat pasangan calon,” ucapnya.
Salah satu alasan kenapa hanya digelar dua kali debat, lantaran anggaran KPU untuk debat tidak mencukupi.
Tentang lokasi debat, Yasir tidak menepis ada peluang di luar Makassar, meski diakui bila Makassar lokasi yang paling cocok untuk debat calon wali kota. (rhm-rif)
