MAKASSAR, BKM — Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Selasa sore (10/12) kemarin, memantau ada enam titik banjir di Makassar yang tersebar di tiga kecamatan.
Kepala Pelaksanana (Kalak) BPBD Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin, menyebut di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala tercatat ada empat titik, diantaranya Jalan Kecaping Raya Blok 8, Jalan Ujung Blok 10, dan Jalan Terompet. Ketinggian genangan air di empat titik itu 10 hingga 20 cm.
Di Kecamatan Biringkanaya, terpantau genangan terjadi di Blok AF Kelurahan Katimbang dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Sementara di Kecamatan Panakkukang, satu lokasi yang terendam banjir adalah Jalan Adhyaksa Lorong 3 dan 5 Kelurahan Pandang dengan ketinggian air antara 100 hingga 130 cm.
Hendra mengatakan, hingga saat ini, baru ada satu lokasi pengungsian yang didirikan, yakni di Masjid Jabal Nur, Jalan Biola Blok 10, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala. “Saat ini sudah ada 13 jiwa (dua kepala keluarga) yang mengungsi di sana,” ungkap Hendra, kemarin.
Salah satu lokasi yang cukup parah saat ini, kata Achmad Hendra adalah di Jalan Adhyaksa Lorong 3 dan 5 Kelurahan Pandang. “Ketinggian air di wilayah tersebut antara 100 hingga 130 cm. Sebanyak 67 rumah yang dihuni 158 KK (731 jiwa) terdampak banjir,” ujar Hendra.
Hujan yang terus menerus turun juga menyebabkan longsor pada Selasa dini hari sekitar pukul 03.15 Wita di Jalan Telepon VI Telkomas. Tepatnya di perbatasan Kelurahan Berua dan Kelurahan Buntusu RT 4, RW 2, Kecamatan Biringkanaya.
“Pada pukul 03.15 dinihari hujan begitu lebat. Beberapa saat kemudian lahan fondasi dari Kelurahan Berua longsor ke arah Kelurahan Buntusu dan mengenai satu rumah warga yang dihuni lima orang. Satu warga mengalami cedera di lengannya,” ungkap Hendra.
Sementara itu, berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim, sebanyak tiga SMP dan lima SD terendam banjir. Dia menyebut, SMP yang terendam diantaranya SMPN 7, SMPN 29, dan SMPN 19. Sementara untuk SD, salah satu yang cukup parah adalah SD yang berlokasi di kompleks Cambayya, Kecamatan Tallo.
Muhyiddin mengaku, melalui grup WhatsApp kepala sekolah semua pihak diminta waspada. Beruntung, saat ini peserta didik baru saja menyelesaikan ujian semester sehingga tidak ada lagi proses belajar mengajar di sekolah. Peserta didik sisa menunggu jadwal penerimaan rapor dan selanjutnya libur semester.
“Kami menyampaikan ke seluruh kepala sekolah melalui grup, antisipasi kalau cuaca tidak memungkinkan, anak-anak sebaiknya beraktivitas di rumah saja. Demi keselamatan mereka,” kata Muhyiddin.
Dia juga mewanti-wanti seluruh kepala sekolah untuk mengamankan aset, utamanya barang elektronik.
Selain pemukiman penduduk dan sekolah, ruas jalan protokol dalam Kota Makassar tak luput dari genangan cukup tinggi hingga memicu terjadinya kemacetan parah. Seperti yang terpantau di Jalan AP Petta Rani, depan kantor Pos. Luapan air ke badan jalan membuat arus kendaraan melambat karena menghindari genangan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan banjir masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Kota Makassar. Sama dengan persoalan yang dihadapi sejumlah negara lainnya.
Menurutnya,ada empat kecamatan yang menjadi daerah rawan saat hujan, masing masing Kecamatan Panakkukang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea. Wilayah ini kerap dikepung banjir saat cuaca ekstrem melanda Kota Makassar. Ia pun menitip pesan kepada wali kota baru agar memperhatikan wilayah tersebut.
Danny mengakui, banjir di Makassar memang berlangsung sejak dulu, jauh sebelum ia menjabat wali kota. Salah satu pemicunya adalah banyaknya bangunan kompleks perumahan yang berdiri di tempat penyerapan air.
Misalnya Blok 8 dan 10 Antang Kacamata Manggala, dan kawasan-kawasan perumahan yang ada di wilayah Biringkanaya dan Tamalanrea. Salah satu solusi untuk mengatasi banjir, kata Danny ialah merevisi tata ruang di wilayah tersebut. Misalnya, mengonsolidasi lahan atau pemukiman rawan banjir kembali ke fungsinya, yaitu sebagai tempat penyerapan air.
”Tapi kan belum pernah ada skema seperti itu. Keuangannya yang berat. Kalau di luar negeri ada. Harus konsolidasi lahan namanya. Jadi ditukar di tempat lain yang lebih tertata, kemudian lahan itu kembalikan sebagai tempat air,” ulasnya.
Hanya saja, lanjut Danny, solusi itu tidak mudah. Selain keterbatasan lahan, pemerintah juga terbatas dari segi anggaran. Mestinya, masalah ini juga turut menjadi tanggung jawab pengembang, atau paling tidak membantu Pemkot Makassar menyelesaikan persoalan banjir.
“Mestinya (tanggung jawab pengembang), tapi Pemkot harus ambil alih. Itu kebijakan yang kuat. Dari dulu saya (mau), tapi secara politik susah sekali. Idenya ada,” kuncinya. (rhm)
