MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Golkar selaku Ketua Komisi D DPRD Sulsel HA Kadir Halid siap memperjuangkan pengoperasian Teman Bus ke Pemerintah Pusat untuk tetap diberi subsidi.
Kadir Halid beralasan, kehadiran Teman Bus memiliki manfaat besar untuk masyarakat.
Menurutnya, berhentinya pengoperasian Teman Bus di beberapa koridor lantaran Kementrian Perhubungan mencabut subsidi. Untuk itu, Komisi D akan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementrian Perhubungan.
“Nanti akan konsultasi ke Kementrian Perhubungan, kita akan coba juga konsultasi ke Komisi V DPR RI, khususnya dari Anggota DPR dari Sulawesi Selatan yang duduk di Komisi V, untuk bisa kita sampaikan keluhan-keluhan yang ada,” kata Kadir Halid pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bappelitbangda serta Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi, Senin (10/2).
Dijelaskan bahwa, pencabutan subsidi Teman Bus memiliki dampak signifikan. Utamanya Trans Sulawesi meliputi Selayar, Pangkep, Parepare, Palopo dan Luwu. Di mana, Teman Bus di wilayah tersebut, manfaat untuk anak sekolah cukup besar.
Kadir menyebut, apabila Kementrian Perhubungan tidak bisa melanjutkan pemberian subsidi, pihaknya mendorong Pemprov Sulsel mengambil alih. Jika berat, kata dia, Pemprov bisa melakukan sharing anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Legislator Nasdem yang juga Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar menambahkan soal kerjasama pengadaan bus dengan pihak ketiga, statusnya belum diketahui. Apakah kerjasama tersebut kontraknya selesai atau seperti apa.
Namun ia menekankan, pengoperasian Teman Bus sangat dibutuhkan masyarakat. Khususnya Trans Sulawesi yang meliputi Kabupaten/Kota tersebut.
“Inikan ada kontraknya, antara pihak ketiga dan kementerian dengan jangka waktu yang ditentukan. Kecuali ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kesepakatan. Saya sama sekali tidak mengharapkan lima koridor ini ditarik karena sangat dibutuhkan masyarakat,”pungkasnya. (rif)
