MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar masih melakukan pengetatan atau efisiensi anggaran. Seluruh program yang direncanakan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun 2025 terus disisir.
Kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak terlalu menyentuh kebutuhan masyarakat dihapus. Begitu juga dengan sejumlah kegiatan infrastruktur yang hingga saat ini belum memasuki proses tender, dibatalkan dengan alasan kekhawatiran tak mampu diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
Sebelumnya, Pemkot Makassar sudah membatalkan dua program strategis peninggalan wali kota sebelumnya Mohammad Ramdhan Pomanto. Dua program yang dianggarkan ratusan juta itu adalah proyek panel surya dan motor sampah listrik.
Selanjutnya, dari hasil penyisiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Makassar, sejumlah proyek kembali dibatalkan. Diantaranya Pembangunan Makassar Goverment Centre (MGC) tahap kedua oleh Dinas Pekerjaan Umum yang dianggarkan sebesar Rp93 miliar. Begitu juga dengan pembangunan dermaga beton di Dinas Perhubungan senilai Rp29 miliar. Dari kedua proyek itu, jika dikalkulasikan angkanya mencapai Rp122 miliar.
Rencana pembangunan dua kantor lurah juga masih jadi tanda tanya apakah bisa dilaksanakan tahun ini atau tidak. Anggaran di kisaran Rp3 miliar untuk satu kantor lurah. Begitu juga dengan program Smart City Sensor di Dinas Kominfo yang dianggarkan sebesar Rp9,79 miliar. Termasuk kelanjutan revitalisasi Lapangan Karebosi yang sebelumnya putus di tengah jalan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin beralasan program-program tersebut dikhawatirkan tidak bisa jalan dan tidak bisa rampung sesuai batas waktu yang ditentukan.
“Ada beberapa kemungkinan tidak bisa jalan. Contohnya pembangunan fisik. Kalau kita mau jalankan sekarang apa iya. Anggaplah kita bikin bangunan, apakah akan selesai di akhir tahun,” kata lelaki yang akrab disapa Appi ini, kemarin.
Orang nomor satu Makassar itu mengaku tidak semua kegiatan yang dibatalkan di APBD pokok, tidak dilaksanakan kembali. Seperti pembangunan MGC tahap kedua misalnya. Appi mengatakan, program itu sampai sekarang belum ditender. Jika dipaksakan untuk dilaksanakan, dia khawatir tidak bisa rampung hingga akhir tahun.
“Jadi lebih bagus kita hold atau tahan dulu. Nanti dianggarkan di APBD Pokok 2026 supaya bisa langsung selesai di waktu yang tepat,” kata Appi.
Sejauh ini, kata politisi Partai Golkar itu, dari hasil penyisiran anggaran, termasuk efisiensi di sektor makan minum pegawai, perjalanan dinas, dan sebagainya, Pemkot Makassar berhasil melakukan rasionalisasi anggaran di kisaran Rp500 miliar lebih.
“Sudah diangka Rp500 miliar lebih, masih ada potensi tapi tidak banyak lagi. Bisa di kisaran Rp600 miliar. Rp650 miliar maksimal,” kata Appi.
“Anggaran tersebut nantinya akan dialihkan ke kegiatan seperti pembangunan infrastruktur pulau, dan kegiatan lain yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda menjelaskan, saat ini wali kota bersama TAPD melakukan rapat-rapat untuk memfinalisasi program apa saja yang akan dijalankan di APBD Perubahan.
“Sebelum masuk ke belanja perubahan, kita harus melihat apa-apa saja yang diefisiensi. Dua hari ini kita rapat,” kata lelaki yang akrab disapa Zul itu.
Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) ini, mengatakan memang ada beberapa program strategis yang dilakukan efisiensi. Diantaranya motor sampah listrik, solat panel, dan smart sensor.
Sementara untuk kelanjutan pembangunan MGC tahap kedua, saat ini sementara dikaji. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan, mengingat waktu yang tidak cukup, program itu akan ditunda.
“Bisa jadi tahun depan baru dilaksanakan karena sekarang baru masuk masuk ke tender Manajemen Konstruksi.
Untuk kegiatan Smart Sensor yang dibatalkan, kata Zul, anggarannya akan dialihkan pada pembangunan infrastruktur pulau serta perbaikan sekolah. (rhm)
