MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kini menerapkan program Keluarga Asuh. Dalam program tersebut, setiap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel mendampingi keluarga berisiko stunting. Pengurus Dharma Wanita Persatuan Pemprov Sulsel turut mengambil peran dalam upaya penurunan stunting, salah satunya program anak asuh yang melibatkan OPD.
Hal ini diungkapkan Ketua DWP Provinsi Sulsel Melani Simon Jufri usai mengikuti Musyawarah Daerah (Musda) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (16/5).
Ia menjelaskan program yang baru berlangsung satu bulan ini, sudah ada 20 OPD yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, minimal satu OPD memiliki anak asuh satu di mana mereka tinggal di daerah dari kantor OPD tersebut. Datanya diambil dari Dinas Kesehatan kota Makassar. Rencananya bulan depan akan mulai dilakukan intervensi, yaitu dengan membawa mereka ke rumah gizi.
“Pengurus DWP Sulsel, termasuk istri kepala OPD. Jadi program kita itu di setiap unit OPD DWP memiliki anak stunting satu minimal. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk mendapatkan data anak stunting yang berada di dekat kantor OPD masing-masing,” terang Melani.
Melani menyebut saat ini jumlah anak asuh sebanyak 20 anak. Adapun tiap OPD boleh memiliki lebih dari satu anak asuh.
“Karena ini program yang baru kita jalankan dan belum sampai satu bulan. Kita masih mengumpulkan data dulu dan sudah didapatkan dari Dinas Kesehatan. Rencananya bulan depan kita sudah masuk intervensi bekerja sama dengan PKK,” jelasnya.
Dalam kolaborasi dengan PKK dan rumah gizi, lanjut Melani, anak stunting akan dibawa ke rumah gizi. Di tempat ini bukan hanya diberikan makanan bergizi, tapi juga diedukasi. Orangtuanya diberi pemahaman bagaimana memasak makanan bergizi, mengolah makanan supaya sehat, serta diajarkan pola asuh.
”Jadi bukan hanya diberikan makanan, tapi juga bagaimana makanan itu bisa masuk ke tubuh anaknya. Karena terkadang kita beri sumbangan susu, telur, bukan anaknya yang selesaikan,” ungkap Melani.
Sementara Dewan Penasihat DWP yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Naomie Ocktarina, menjelaskan bahwa terkait masalah stunting, telah dilakukan komunikasi bersama agar nanti PKK dan DWP saling kolaborasi dalam pelaksanaan program anak asuh OPD.
Selain masalah stunting, Naomie juga memberi perhatian pada masalah UMKM. Menurutnya, pengembangan UMKM bisa dimulai dari istri para ASN dalam membentuk wirausaha baru mulai dari rumah, namun tetap didampingi oleh pihak terkait misalnya PKK, Dharma Wanita untuk administrasi untuk masalah legalitasnya.
Pelaksanaan Musda DWP Sulsel kali ini melibatkan puluhan UMKM binaan. Naomie mengapresiasi hal ini. Namun, ia menyampaikan masih diperlukan peningkatan kemasan
.
“Saya ingin mengajak para eselon II dan eselon III soal anak asuh, karena ini tanggung jawab kita secara personal. Isu stunting adalah isu bersama. Saya pribadi akan memulai keluarga asuh untuk 10 orang keluarga berisiko stunting,” ujar Naoemi. (jun)
