PAREPARE, BKM — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare resmi meluncurkan layanan pengaduan digital bertajuk Lapor Pak Wali. Ketika warga masyarakat mengalami pelayanan yang tidak sesuai standar operasional.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto, inovasi ini dirancang sebagai media interaktif yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan atau laporan terkait pelayanan pemerintah secara langsung, cepat, dan efisien.
“Kami menghadirkan layanan Lapor Pak Wali sebagai bentuk nyata komitmen untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari masyarakat. Melalui layanan ini, aduan yang masuk bisa segera kam tindak lanjuti demi perbaikan dan peningkatan layanan publik,” ungkap Wali Kota Tasming Hamid, Senin (19/5).
Layanan ini terintegrasi melalui aplikasi WhatsApp. Masyarakat cukup memindai QR code yang tersedia di berbagai platform digital dan media informasi milik Pemkot Parepare. Setelah dipindai, pengguna akan diarahkan otomatis ke akun WhatsApp resmi layanan pengaduan dengan nomor 0811-4100-7777.
Sebelumnya, Camat Ujung didampingi Sekretarisnya Haidal, mengakui bahwa belum lama ini kantornya pernah didatangi wali kota terkait penataan ruangan yang harus diubah untuk memudahkan pelayanan masyarakat ketika ada urusan di kantor kecamatan. ”Kami sudah menata semua ruangan dalam kantor agar pelayanan masyarakat mudah dan nyaman. Tidak ada seorang pegawai kecamatan terkesan abai pada pelayanan, dan Kantor Kecamatan Ujung jadi percontohan dari semua kantor kecamatan se-Kota Parepare,” ujarnya.
Melalui layanan yang dibuka, warga dapat menyampaikan beragam laporan seperti keluhan pelayanan di kantor kelurahan/kecamatan, fasilitas umum yang rusak atau tidak berfungsi, aduan r kebersihan dan lingkungan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga pelaporan praktik pungutan liar (pungli) dan ketidaksesuaian prosedur pelayanan.
Wali Kota berharap, dengan hadirnya layanan ini, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka, serta menjadi langkah konkret menuju pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif.
“Parepare butuh pengawasan kolektif. Dengan layanan ini, warga bisa ikut menjadi pengontrol pembangunan dan pelayanan, karena kami percaya, pemerintah yang baik dibangun dari kolaborasi bersama rakyatnya,” ujar Tasming Hamid. (mup/c)
