MAKASSAR, BKM — Sebuah surat bertulis tangan yang mengatasnamakan guru dari SDN Kumala Makassar viral di media sosial. Surat tersebut tersebar di berbagai grup whatsapp menyoroti pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang tidak transparan.
“Sejak kepala sekolah berganti tahun 2024, sampai sekarang dijabat plh/plt, suasana sekolah berubah. Bukan menjadi lebih baik, malah sebaliknya. Begitu besar dana operasional untuk sekolah, dana BOS yang seharusnya untuk mendukung pembelajaran… tidak jelas ke mana perginya. Anggaran operasional awal tahun 100 juta rupiah lebih, kami tidak tahu ke mana dan untuk apa penggunaannya. Kami bertanya tapi hanya dapat tatapan dingin. Suara tinggi, bahkan intimidasi”… Demikian kutipan dari isi surat tersebut.
Informasi ini pun sudah sampai ke Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Makassar Andi Bukti Djufrie. Kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (21/5), ia mengaku sudah turun ke SDN Kumala bersama anggota Komisi D pada hari Senin (19/5), untuk melakukan cross check kebenaran surat tersebut. Termasuk sudah memanggil plt kepala sekolahnya untuk mengklarifikasi persoalan itu.
“Saya katakan itu surat kaleng karena tidak ada namanya. Saya pun kumpulkan seluruh guru. Ternyata tidak semua benar. Bahwa melakukan kegiatan menggunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukan, itu tidak benar,” terang Andi Bukti.
Dia pun mengaku tidak percaya kalau kepala sekolah terkait melakukan intimidasi terhadap para guru. “Mengintimidasi itu tidak benar karena kurus sekali ini kepala sekolah. Gimana caranya mengintimidasi. Yang ada itu keterlambatan ATK, spidol untuk proses belajar mengajar,” tambahnya.
Lelaki yang saat ini juga menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melanjutkan, sebenarnya persoalan yang terjadi hanya komunikasi yang lancar. Apalagi kepala sekolahnya punya karakter diam. Sementara sebagian besar guru di sana selalu aktif, ingin direspons cepat.
“Jadi saya sampaikan kepala sekolahnya tolong diubah polanya supaya teman-teman guru juga, ketika ada yang dibutuhkan cepat direspons,” ungkap Andi Bukti.
Dia juga menginstruksikan agar pola komunikasi diubah. Andi Bukti memberi tenggat waktu hingga tiga bulan. Jika tidak ada kecocokan, maka kepala sekolahnya akan diganti.
“Alhamdulillah sudah selesai, kita tunggu bagaimana reaksinya kepada sekolah dan guru. Tiga bulan tidak ada perubahan kita ganti kepada sekolah,” tegasnya. (rhm)
