MAKASSAR, BKM–Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Selatan, panitia mulai membuka ke publik skema pemilihan ketua yang akan diberlakukan dalam forum penting tersebut.
Ketua Panitia Musda, Irmawati Sila, menjelaskan bahwa sistem pemilihan telah dirancang untuk tetap mengakomodasi prinsip demokrasi internal, meski tetap memberi ruang kontrol kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai pemegang mandat tertinggi partai.
Dalam forum Musda nanti, sebanyak 27 suara akan menjadi penentu arah kepemimpinan Hanura Sulsel ke depan. Rinciannya, 24 suara berasal dari para Ketua DPC kabupaten/kota, satu suara dari DPD, satu dari Dewan Pengarah, dan satu suara dari DPP.
”Jika DPP hanya mengeluarkan satu nama dalam rekomendasinya, maka proses akan langsung ditetapkan secara aklamasi. Tapi kalau ada lebih dari satu yang direkomendasi, baru dilakukan voting,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (23/7).
Dalam mekanisme voting, calon yang meraih suara terbanyak dari total 27 suara akan ditetapkan sebagai Ketua Formatur, dan berwenang menyusun struktur kepengurusan baru DPD Hanura Sulsel periode berikutnya.
Syarat pencalonan disebut tidak memberatkan dari sisi administratif. Cukup melampirkan ijazah minimal SMA dan surat keterangan berkelakuan baik. Namun demikian, satu poin yang tak bisa ditawar adalah rekomendasi dari DPP. Tanpa dokumen tersebut, seorang kandidat tidak bisa maju, meski seluruh syarat administratif lainnya telah lengkap.
”Rekomendasi dari pusat adalah kunci. Nama-nama yang berminat cukup kami fasilitasi, selanjutnya mereka bisa berkomunikasi langsung dengan DPP, termasuk Ketua Umum. Ini bagian dari sistem demokrasi partai yang tetap terarah,” jelasnya.
Musda Hanura Sulsel dijadwalkan berlangsung di Makassar pada 31 Juli 2025. Sejumlah kader dan elite partai mulai memanaskan mesin lobi politik, menanti siapa saja yang akan mendapat restu dari pusat untuk bertarung memperebutkan posisi Ketua DPD Hanura Sulsel.(ita/rif)
