Proyek Diduga Fiktif di APBD Sulsel 2015

MAKASSAR, BKM — Proyek yang diduga fiktif ada dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel tahun 2015. Kegiatan pembangunan fisik itu dilaksanakan tanpa pernah dibahas di dewan.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, HA Kadir Halid mempertanyakan sejumlah kegiatan proyek dalam APBD 2015 lalu yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Legislator Partai Golkar ini membeber, dari RKA terdapat 445 paket kegiatan. Namun dalam laporan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), terdapat 509 paket kegiatan. Atau terjadi penambahan sebanyak 64 paket kegiatan.
“Artinya, ada paket kegiatan yang tak pernah dibahas tapi muncul. Ini tak ada di RKA, mungkin ada di perubahan, tapi tak boleh ada program baru,” cetusnya.
Dia menilai adanya keganjilan dalam pelaksanaan kegiatan di APBD 2015. “Contoh, penataan infrastruktur lingkungan yang nilainya Rp6 miliar lebih tak ada dalam RKA, masuk dalam paket pembangunan Wisma Negara sebesar Rp60,7 miliar,” jelasnya.
Selain itu, dalam DIPA ada perencanaan pembangunan Aula Kantor Polda Sulsel, ada perencanaan gedung Sangiaseri. Padahal judulnya gedung Wisma Negara. “Lantas apa hubungannya kantor Polda dengan Wisma Negara. Demikian pula pembangunan mess Polwan Panaikang, Penimbunan kawasan MoI (Mall Of Indonesia) kok masuk juga dalam program wisma negara,” cetus Kadir.
Kadis Tarkim Sulsel, Bakti Haruni menegaskan bila pelaksanaan kegiatan tahun 2015 memang berasal dari RKA Dinas Tarkim. Namun semua merupakan hasil pembahasan dari komisi.
”Memang ada kegiatan yang tak masuk di RKA, namun kami lakukan penyesuaian di komisi sehingga tetap muncul di DIPA. Yang penting ada cantolannya di KUA PPAS antara SKPD dengan dewan,” jelas Bakti mencoba lepas tangan.
Sekretaris Komisi D, Ariadi Arsal menanggapi pernyataan Bakti yang menyebut semua yang dilakukan Distarkim merupakan hasil persetujuan dengan dewan. “Saya tak sependapat. Sejak awal saya sampaikan bila harus dipisah kegiatan di Polda dan Wisma Negara. Kita sudah minta agar dilakukan perubahan, tapi Tarkim tak lakukan itu,” bela legislator PKS Sulsel ini.
Anggota Komisi D lainnya, Andi Irwandi Natsir menegaskan bila rapat tersebut sesungguhnya bukan merupakan forum untuk membahas item program. “Tapi rapat ini lebih mengarah pada evaluasi anggaran secara umum,” kata legislator PAN Sulsel ini.
Wakil Ketua Komisi D, Rudi Pieter Goni yang memimpin rapat, mengharapkan agar apa yang disampaikan Kadir Halid menjadi catatan khusus bagi komisi D, khususnya pada pembahasan-pembahasan berikutnya.
Ketua Komisi D, Darmawangsya Muin yang dihubungi secara terpisah karena berhalangan ikut rapat kerja Komisi D setelah rapat Paripurna DPRD Sulsel, dengan agenda jawaban Gubernur Sulsel atas pandangan fraksi-fraksi atas pelaksanaan APBD tahun 2015, mengaku tidak ada persoalan jika data di RKA berbeda dengan DIPA, sepanjang kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Hanya saja, Darmawangsyah yang juga legislator Gerindra ini sependapat jika paket Wiswa Negara tidak memiliki korelasi dengan program yang dicurigai sebagai proyek ‘siluman’. “Kalau soal itu memang tak ada hubungannya dengan Wisma Negara. Kami juga sejak awal meminta agar Distarkim tidak digabungkan. Bahkan diminta agar dipisah,” terang Darmawangsyah.
Anggota Komisi D lainnya, Selle KS Dalle juga membantah ada proyek yang dilakukan di Kabupaten Soppeng. “Saya orang Soppeng dan saya tahu tidak ada proyek seperti ini di Soppeng,”ujar Selle.
“Kalau soal itu, mungkin hanya salah tulis,” ujar Kadis Tarkim membela.
Dalam APBD 2015, Distarkim mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp175 miliar lebih. Terdiri dari belanja tak langsung Rp17 miliar lebih dan belanja langsung Rp158 miliar lebih.
Sebagian proyek yang masuk dalam program pembangunan Wisma Negara di kawasan COI, yakni perencanaan renovasi aula kantor Polda Sulselbar sebesar Rp85 juta lebih, perencanaan gedung aula pertemuan Sangiaseri sebesar Rp98 juta lebih, rehab mess Polwan Panaikang sebesar Rp 594 juta lebih, renovasi markas komando (Mako) Brimob Pa’baeng-baeng sebesar Rp243 juta lebih dan penimbunan kawasan MoI Kawasan sebesar Rp415 juta lebih. (rif/rus)