MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti pentingnya pembaruan data administrasi kependudukan, khususnya pengurusan akta kematian, sebagai langkah menjaga akurasi data warga dan daftar pemilih. Isu tersebut mengemuka berkaitan pelayanan administrasi kependudukan yang banyak perlu dibenahi.
Anggota DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin mengatakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan menjadi persoalan yang harus segera dibenahi. Menurutnya, banyak keluarga hanya mengurus surat keterangan kematian di tingkat kelurahan tanpa melanjutkan pencatatan resmi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Kalau akta kematian tidak diurus, maka yang bersangkutan masih tercatat hidup secara administrasi. Ini bisa berdampak pada banyak hal, termasuk daftar pemilih saat pemilu,” ungkapnya, Kamis (16/4).
Legislator PKB Makassar tersebut menilai ketertiban administrasi bukan sekadar urusan dokumen, tetapi menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat RT/RW agar kesadaran mengurus dokumen resmi semakin meningkat.
Ketua Fraksi PKB Makassar ini juga menyinggung masih adanya keluhan masyarakat terkait layanan administrasi yang semestinya gratis, namun diduga masih dimanfaatkan oknum tertentu. Ia meminta pengawasan diperketat agar pelayanan publik berjalan profesional, transparan, dan bebas pungutan liar. “Kita mengapresiasi langkah Disdukcapil Makassar yang terus melakukan pembenahan layanan, salah satunya dengan menghadirkan loket pelayanan di setiap kecamatan untuk memudahkan warga,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menegaskan data kependudukan yang valid sangat menentukan efektivitas berbagai program pemerintah, mulai layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga kebutuhan demokrasi. “Data yang akurat akan memudahkan pemerintah menyusun kebijakan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Karena itu masyarakat juga harus aktif memperbarui dokumen kependudukannya,” katanya.
Ia menambahkan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelayanan administrasi kependudukan semakin maksimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Dokumen kependudukan merupakan dasar seluruh pelayanan publik. Jika ingin mendapatkan pelayanan apa pun, masyarakat harus memiliki data yang terdaftar di Dukcapil dan ini harus di layani dan di wadahi,” jelasnya. (ita)
