MAKASSAR, BKM–Dinas Pendidikan Kota Makassar memastikan tidak ada anak putus sekolah pada proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026.Pemerintah Kota Makassar menggandeng 60 sekolah swasta gratis untuk mengatasi ketimpangan daya tampung antara lulusan SD dan kursi SMP negeri.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait keterbatasan daya tampung SMP negeri.
“Jumlah lulusan SD saat ini kurang lebih 18 ribu siswa, sementara daya tampung SMP negeri sekitar 15 ribu siswa. Artinya ada sekitar 3 ribu siswa yang kemungkinan tidak tertampung di sekolah negeri. Tapi kami pastikan semua anak tetap bisa sekolah,” ujarnya, saat menggelar jumpa pers terkait SPMB di Kantor Disdik Makassar, Jalan AP Petta Rani, Sabtu (16/5).
Menurut Achi, solusi yang disiapkan pemerintah adalah kerja sama dengan sekolah swasta yang bersedia menerima siswa tanpa biaya pendidikan.
“Saat ini sudah ada 60 sekolah swasta yang siap menerima lulusan SD. Tidak ada bayaran sama sekali, sama seperti sekolah negeri karena sudah ada kerja sama dengan Dinas Pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, pada tahun lalu sekitar 600 siswa dialihkan ke sekolah swasta gratis setelah tidak lolos di SMP negeri. Kebijakan tersebut dinilai efektif dan akan kembali diterapkan tahun ini.
“Sekolah swasta juga punya kualitas yang baik. Lulusannya berprestasi dan standar pendidikannya juga sama. Jadi orang tua tidak perlu ragu,” tambahnya.
Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, Pemkot Makassar juga menghadirkan sistem digital baru bernama Lontara Plus untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kecurangan.
Achi menjelaskan, sistem tersebut merupakan penyempurnaan dari pelaksanaan tahun sebelumnya yang masih memiliki sejumlah kendala teknis.
“Banyak kekurangan tahun lalu yang kami perbaiki lewat sistem Lontara Plus ini. Transparansi penerimaan siswa baru akan lebih jelas kepada masyarakat,” jelasnya.
Seluruh operator sekolah mulai jenjang PAUD, SD hingga SMP juga akan mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) sebelum pelaksanaan pendaftaran dibuka.
Untuk tahun ajaran baru, Pemkot Makassar menargetkan penerimaan sekitar 18 ribu siswa SD dan 15 ribu siswa SMP negeri.
Sementara untuk PAUD negeri, tersedia kuota sekitar 500 siswa dari lima sekolah negeri yang ada.
Mekanisme penerimaan pun dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan.
PAUD membuka dua jalur yakni afirmasi dan domisili. SD menggunakan tiga jalur yaitu domisili, afirmasi, dan mutasi. Sedangkan SMP membuka empat jalur meliputi prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili.
Khusus jalur domisili, penentuan penerimaan akan menggunakan sistem koordinat presisi berdasarkan alamat di Kartu Keluarga (KK).
“Bukan lagi sekadar wilayah zonasi, tetapi dilihat dari titik koordinat alamat di KK,” terang Achi.
Tim Ahli Bidang IT Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan akses saat pendaftaran online berlangsung.
“Tahun lalu server dijadikan satu sehingga terjadi penumpukan akses. Tahun ini kami pisahkan menjadi tiga server, masing-masing untuk PAUD, SD, dan SMP,” katanya.
Selain itu, tim IT juga telah melakukan penetration test atau pen-test hingga tiga kali lipat dari estimasi jumlah pengguna yang akan mengakses sistem pada hari pelaksanaan.
Pemkot Makassar juga menyiapkan layanan pengaduan melalui grup Telegram, sekolah, hingga posko di kantor Dinas Pendidikan.
“Semua aduan akan kami layani, baik melalui sekolah, Disdik, maupun aplikasi Lontara Plus,” jelas Andi Gita.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan sistem baru tersebut juga dirancang untuk meminimalkan praktik percaloan dan keterlambatan verifikasi berkas.
Melalui dashboard pengawasan internal, pihak Dinas Pendidikan hingga Wali Kota dapat memantau langsung proses verifikasi di setiap sekolah secara real time.
“Kalau ada sekolah yang belum memverifikasi berkas, itu langsung terlihat dan bisa segera ditegur. Jadi pengawasan dilakukan secara melekat,” tegas Achi.
Dengan berbagai pembenahan tersebut, Pemkot Makassar optimistis proses SPMB 2026 akan berlangsung lebih transparan, cepat, dan adil bagi seluruh calon peserta didik. (rhm)
