Pembebasan Lahan Bersoal, Bendung Kareloe Mandek

MAKASSAR, BKM — Bendungan Kareloe merupakan satu dari empat unit bendungan besar yang akan dibangun di Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada berbagai kesempatan selalu memperkenalkan megaproyek tersebut.
Namun sayang, untuk merealisasikan kehadiran bendungan itu, berbagai tantangan dan hambatan harus dihadapi. Salah satunya terkait proses pembebasan lahan.
Menurut Kepala Satuan Kerja Danau dan Sungai Balai Besar Sungai Pompengan Anshar, sesuai kontrak pelaksanaan, bendungan tersebut mulai diproses pada Desember 2013. Targetnya selesai Desember 2017 mendatang.
Namun, hingga saat ini, progres pekerjaan fisik yang terealisasi baru sekitar 11 persen. Itupun belum menyentuh fisik bendungan. Yang baru dibangun adalah akses jalan dan jembatan. Termasuk fasilitas barak kerja dan kantor serta outlet terowongan. Sudah bisa dipastikan proyek tersebut tidak bisa rampung tahun ini.
Anshar menjelaskan, hambatannya karena masih banyak masyarakat yang tidak mau membebaskan lahannya. Dia mengemukakan, dari 229 hektare yang harus dibebaskan, baru sekitar 94 persen yang sudah diproses. Dari 94 persen itu, 34 persen pembebasannya dilakukan secara konsinyasi.
“Sekitar 1.000 bidang lebih tanah harus dibebaskan. Sekitar 77 hektare masuk proses konsinyasi. Sementara 14 hektare belum dibebaskan,” kata Anshar.
Menurutnya, masyarakat masih ada yang belum mau membebaskan tanahnya dengan alasan persoalan harga tidak sesuai dan sebagainya.
Pihak balai besar sudah melakukan berbagai upaya agar lahan masyarakat bisa digunakan untuk pembangunan bendungan tersebut. Termasuk sudah mendekati dan meminta tokoh masyarakat membantu proses pembebasan lahan.
“Namun tetap saja masih ada kendala,” ungkap Anshar di kantornya, Rabu (22/2).
Yang menjadi persoalan hingga bendungan ini terkesan mandek, karena mayoritas lahan yang belum dibebaskan merupakan lokasi dimana konstruksi Bendungan Karaloe itu mau dibangun. Akibatnya, pelaksana pekerjaan tidak bisa berbuat apa-apa.
“Makanya, kita tidak bisa bekerja sampai saat ini,” ungkapnya.
Menurut Anshar, pihaknya sementara mengajukan dan mengurus proses usulan perpanjangan pekerjaan hingga tahun 2020 mendatang.
“Step satu untuk perpanjangan waktu pekerjaan sudah kami ajukan ke pusat. Kemungkinan besar akan disetujui, mengingat kendala yang dihadapi,” ungkapnya.
Untuk pembangunan Bendungan Karaloe, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp815 miliar. Sudah termasuk untuk pembebasan lahan. Khusus untuk pembebasan lahan, disiapkan Rp82 miliar. Anggaran yang sudah terserap untuk pengerjaan konstruksi sekitar Rp70 miliar. Untuk tahun ini, dana yang dikucurkan sekitar Rp99 miliar.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ketika dikonfirmasi terkait persoalan Bendungan Karaloe, berjanji akan segera turun tangan membantu menyelesaikan persoalan yang ada. Dia mengaku, selama ini tidak tahu jika Bendungan Karaloe bersoal cukup berat terhadap pembebasan lahan.
“Saya tidak dikasih tahu sih. Segera saya turun untuk membantu penyelesaian persoalan yang ada, ” pungkas Syahrul. (rhm/rus)