Legislator Sepakat Hentikan Proyek IPA PDAM

BANTAENG, BKM — Lima anggota DPRD Bantaeng dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, mencakup Bissappu, Sinoa dan Uluere, mendatangi lokasi proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sinoa, Selasa (25/8).
Kelimanya adalah M Arasy Pakkanna (Demokrat), HM Said Samaleng (PKB), M Ridwan (PKS), Hj Wahidah Nurming (Hanura) dan Marwani (Golkar). Mereka ingin melihat langsung proyek yang dihentikan paksa oleh masyarakat, Minggu (16/8) lalu.
Proyek yang menelan anggaran Rp6 miliar lebih ini ditengarai merugikan warga di tujuh desa. Di Kecamatan Sinoa tiga desa, yakni Bonto Maccini, Bonto Karaeng, Bonto Majannang. Bissappu empat desa, masing-masing Bonto Lebang, Bonto Salluang, Bonto Manai dan Bonto Jai.
Camat Sinoa Ijas Fajar yang mendampingi legislator, mengatakan dia memerintahkan untuk menghentikan aktifitas penyambungan pipa di TKP. “Saya suruh hentikan,” akunya.
Ijas beralasan, penghentian tersebut bertujuan untuk mencegah masyarakat tidak bertindak brutal. Pasalnya, kata dia, saat kejadian, masyarakat yang datang dengan emosi, mencincang kabel penghantar arus listrik yang digunakan untuk las.
Seorang saksi mata lainnya Jasad bin H Bandu menuturkan, warga yang datang tidak hanya memutus kabel dengan parang. Mereka juga merusak generator listrik milik kontraktor.
Menyikapi masalah ini, kelima legislator tersebut akan membahas di tingkat komisi untuk selanjutnya diparipurnakan. “Kami akan membahas dalam rapat gabungan komisi untuk dibawa ke rapat paripurna,” kata Arasy.
Dua legislator lainnya, yakni Ridwan dan Said, menegaskan akan menghentikan proyek IPA tersebut. “Kami akan hentikan proyek ini,” tandas keduanya.
Alasannya, selain proyek ini tidak dikoordinasikan dengan pemerintah setempat dan DPRD, juga peruntukannya tidak jelas. “Ada informasi mengatakan, air dari pembangunan IPA Sinoa akan dikemas. Kalau benar, berarti bukan masyarakat Bantaeng yang menikmati. Jadi harus dihentikan,” ketus Ridwan yang diamini Said.
Menurut Arasy dan keempat rekannya, pihaknya tidak bermaksud menghalangi pembangunan IPA kalau peruntukannya jelas, dan tidak merugikan masyarakat petani.
Ironisnya, kata Arasy, Ridwan dan Said, pembangunan IPA Sinoa mengancam petani di tujuh desa. “Masyarakat petani di tujuh desa tersebut akan menderita karena sawah mereka tidak mendapat suplai air akibat pembangunan IPA Sinoa,” bebernya.
Mereka berjanji akan memanggil pihak terkait untuk dihearing dalam waktu dekat. Terutama penanggungjawab dari PDAM. (wam/rus/b)