Masih Pro-Kontra

RENCANA pemerintah untuk mengumumkan ASN yang tergabung dalam HTI, menuai pro-kontra di kalangan anggota DPRD Sulsel.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah, mengaku, prihatin dengan langkah tersebut. “Saya hanya prihatin,koq, kesannya makin sewenang-wenang. Tapi, suka-suka pemerintah aja, rakyat juga sudah bisa menilai yang tepat dan yang gak tepat,” ujar Ni’matullah yang juga legislator Demokrat ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya yakni Yusran Sofyan juga mengkritik. “Ini rencana yang berlebihan, sebaiknya Pemerintah mempertimbangkan untuk membatalkan rencana tersebut. Pemerintah sebaiknya mengayomi bukan malah bertindak represif seperti itu. Nilai-nilai keadilan sosial mesti berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas legislator Partai Gerindra ini.
Sementara itu, politisi PAN, Andi Irfan AB, meminta agar pemerintah obyektif dan tidak semana-mena melakukan itu. “Pemerintah harus berpedoman pada UU ASN yang ada. Kalau ini terjadi, maka akan menjadi preseden buruk nantinya,” jelas Irfan.
Legislator Demokrat lainnya Selle KS Dalle berharap, agar sebaiknya pimpinan atau atasan hukum masing-masing ASN yang terindikasi sebagai anggota HTI memanggil staf atau bawahannya secara baik-baik, diajak bicara secara persuasif daripada diumumkan secara terbuka.
Hal berbeda dilontarkan legislator Partai Nasdem, M Rajab. Menurutnya, pemerintah memang harus tegas terhadap mereka yang hendak mengganti dasar negara. Apalagi mereka ASN yang notabene sebagai penyelenggara negara. “Semua kelompok yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak tegas,” jelas Rajab.
Legislator Partai Golkar Sulsel, HA Kadir Halid, mengemukakan,a lebih elok jika dilakukan pembinaan dulu kepada para ASN yang tergabung dalam HTI, sebelum disanksi tegas. (rif)