MAKASSAR, BKM–Lambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 ditanggapi serius Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Wali kota mengaku cukup heran melihat sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar yang menunda pengesahan APBD P tersebut.
Bahkan terkesan, kata Danny sapaan akrab wali kota, sejumlah anggota dewan tidak memiliki kepedulian kepada masyarakat di Kota Makassar. Padahal semua keinginan anggota dewan telah dipenuhi Pemerintah Kota Makassar seperti menyepakati usulan untuk menaikkan gaji pegawai honorer, LMP maupun imam masjid di APBD Perubahan 2017.
“Prosedur semuanya sudah diikuti, dan keinginan mereka juga sudah kita penuhi termasuk membayarkan gajinya anggota DPRD Kota Makassar. Tetapi masih ada sebagian yang seperti itu, maksudnya ada indikasi-indikasi lain lah seperti ada yang mau sabotase,” kata Danny kepada BKM, Jumat (10/11).
Melihat kondisi seperti itu, orang nomor satu di Kota Makassar berharap masyarakat bisa mengetahui siapa sebenarnya yang berpihak dan tidak berpihak kepada masyarakat dan untuk Kota Makassar manjadi lebih baik. Kalaupun rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2017 belum juga dilaksanakan mengesahkan maka Pemerintah Kota Makassar akan menempuh jalur hukum.
“Dampaknya tentu rakyat telantar. Banyak rakyat meminta perbaikan dan pembangunan jalan termasuk didapil anggota dewan, tetapi tetap mereka masih hambat. Jadi rakyat tahu bukan kami Pemkot Makassar yang hambat pembangunan kota tetapi sebagian anggota dewan,” kesalnya.
Hal senada disampaikan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel. Kopel menuding ada niat terselubung yang diperlihatkan sejumlah legislator Makassar. Seperti diduga karena permintaan jatah di APBD Perubahan tidak diakomodir, antara sesama legislatif atau legislatif dengan eksekutif.
“Lagi-lagi dewan memperlihatkan adanya dugaan unsur kepentingan dalam pembahasan anggaran yang sudah diatur oleh legislatif dan eksekutif. Padahal jika mereka mengutamakan masyarakat, mereka sudah membahas anggaran di APBD Pokok 2018 dan bukan malah memperdebatkan di perubahan,” Ungkap Direktur Kopel Sulsel, Musaddaq, kemarin.
Penetapan APBD Perubahan yang begitu alot dan tanpa kepastian adalah ego yang dipertontonkan. “Itu modus yang kerap diperlihatkan anggota dewan yang terhormat. Sudah rahasia umum kalau sikap anggota dewan kadang diduga karena jatahnya tidak diakomodir,” katanya.
Bahkan Kopel meminta aparat penegak hukum pro aktif mempelajari sikap kurang patut ini. Sebab berdampak pada jalannya roda pemerintahan yang artinya rakyatlah yang menjadi korban. “Modus seperti ini adalah ranah pidana korupsi,” tegasnya.
Sementara dikonfirmasi terpisah, Koordinator Bamus DPRD Makassar, Erik Horas mengaku, telah menetapkan kembali jadwal penetapan APBD Perubahan 2017, pada Senin (13/11) mendatang, sekaligus pembahsan gambaran umum APBD Pokok.
“Kita sudah rapat dan sudah diputuskan Senin kita akan menggelar paripurna APBD perubahan, persoalan riak-riak kemarin itu adalah hal yang biasa,” bebernya. (arf-ita)
