MAKASSAR, BKM — Sebanyak 50 legislator Makassar akan mendapatkan pakaian seragam baru. Hal yang sama juga diperuntukkan bagi wali kota dan wakil wali kota Makassar.
Pemkot Makassar melalui Bagian Perlengkapan mengusulkan anggaran sebesar Rp50 juta untuk pengadaan seragam wali kota dan wawali. Sementara untuk anggota dewan, diusulkan Rp400 juta. Dana tersebut diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018.
Kepala Bagian Perlengkapan Kota Makassar Aidil Adha, menjelaskan saat ini usulan pengadaan seragam untuk Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto dan Wawali Syamsu Rizal masih dalam tahap pembahasan di DPRD.
“Setiap tahun kita usulkan pengadaan seragam. Anggarannya untuk tahun ini sama tahun lalu, yaitu Rp50 juta. Kita masih tunggu apakah usulan itu diterima atau ditolak, karena masih dibahas dewan,” kata Aidil, kemarin.
Aidil mengklaim, anggaran pengadaan seragam yang diusulkan untuk dua petinggi pemkot itu tidaklah besar. Sesuai standar kualitas kain yang ingin dibuat dan didesain untuk digunakan.
Ada empat setel jenis pakaian seragam untuk wali kota dan wawali. Masing-masing Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan batik.
“Dibuat di Makassarji. Jadi Pak Wali dan Wawali diukur dulu lalu dibuatkan seragamnya. Kalau nama tempatnya itu tailor ataukah apa, saya tidak tahu di mana lokasinya. Untuk pin, sama sekali tidak dianggarkan karena masing-masingji yang beli,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) Makassar Adwi Awan Umar, menerangkan bahwa setiap tahun ada seragam baru bagi PNS serta para wakil rakyat.
“Tiap tahun ada dianggarkan. Kalau seragam PNS pasti ada, tapi tidak semua dapat. Hanya pegawai baru yang dapat,” ujarnya di gedung DPRD Makassar, kemarin.
Adwi merinci, untuk seragam satu legislator Makassar dibanderol sebesar Rp4 juta. Sementara masing-masing anggota dewan mendapatkan dua pakaian seragam. Untuk keseluruhannya, dianggarkan sebesar Rp400 juta.
Pengadaan ini dilakukan, ujar Adwi, dalam rangka memperbarui kembali pakaian dewan yang memang menjadi tanggungan negara. Apalagi, pakaian dinas yang ada saat ini sudah mulai kusam. Pengusulannya dilakukan melalui badan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali punya pandangan berbeda. Ia menegaskan, pengadaan seragam dinas baru untuk PNS, wali kota, wawali serta anggota dewan belum saatnya diusulkan. Sebab pakaian dinas yang mereka kenakan saat ini masih layak.
“Mau wali kota, PNS ataupun dewan sama saja. Kalau masih bagus kenapa perlu pengadaan baru,” cetusnya.
Meski begitu, ia juga tidak mempermasalahkan jika memang diusulkan. Asalkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dilebih-lebihkan anggarannya.
Pemborosan
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel Musaddaq turut mengkritisi pengadaan pakaian seragam tersebut. Kata dia, anggaran untuk privat dewan sangat besar. Hal itu berbanding terbalik dengan kinerja yang selama ini diperlihatkan.
Terlepas dari itu, ujar Musaddaq, sejumlah fasilitas yang dibelanjakan dari uang rakyat banyak yang disia-siakan. Ia mencontohkan pengadaan Ipad sebesar Rp750 juta pada 2015 lalu, yang tidak dimaksimalkan dengan baik. Dari 50 legislator, tidak sampai 15 persen yang memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Pengadaan baju seragam itu hanyalah pemborosan. Karena masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Untuk itu, Musaddaq berharap, Pemerintah Kota dan DPRD Makassar bisa lebih arif dan bijaksana dalam pengusulan anggaran. Termasuk menganggarkan kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang lebih layak. (arf-ita/rus)
