APPSI Minta Moratorium Penerimaan CPNS Dicabut

SURABAYA, BKM — Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar workshop selama tiga, 21-23 hari di Hotel Shangrilla, Surabaya. Beberapa agenda penting dibahas dalam pertemuan tersebut.
Salah satunya terkait peralihan SMK, SMA dan SLB dari kabupaten/kota ke provinsi. Ini sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat memberikan sambutan pada acara pembukaan, mengatakan Jatim melakukan berbagai langkah pascapengalihan tersebut, yaitu komitmen dalam vokasional.
Langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, mengubah komposisi persentase SMA:SMK dari 70:30 menjadi 30:70. Saat ini, posisinya telah mencapai 35 persen SMA dan 65 persen SMK. Dengan komposisi seperti itu, dan semua lulusan SMK dapat terkreditasi, sehingga mengurangi jumlah pengangguran.
“Setiap tahun ada 326 ribu tenaga kerja baru, sehingga kita harus berkerja keras. Termasuk menyiapkan lulusan yang link and match dengan industri maupun UMKM yang membutuhkan,” ungkapnya.
Dalam acara ini Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo didaulat menjadi narasumber utama dalam pembahasan peralihan SMA/SMK.
“Kita membahas peralihan, masalah dan kendala serta progres. Gubernur Jabar jadi koordinator, narasumber saya dan semua kadis pendidikan provinsi,” jelas None, panggilan akrab Irman YL.
Menurutnya, APPSI harus bereaksi atas masih ada permasalahan dalam peralihan kewenangan tersebut. Salah satunya persoalan kekurangan tenaga pendidik atau guru di beberapa daerah.
“Salah satu yang kita bahasa adalah kekurangan guru, akibat adanya moratorium CPNS. Ada beberapa daerah yang sudah kekurangan guru. Karena itu APPSI harus mencoba meminta Kemenpan RB untuk mencabut moratorium itu,” ujarnya.
Selama ini, untuk menutupi kekurangan guru, Disdik Sulsel terpaksa menarik guru PNS yang ada di sekolah swasta serta mengangkat guru bantu (honorer).
Selain itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo memimpin langsung kegiatan misi dagang di Hotel Shangrilla, Surabaya, Rabu pagi (22/11). Misi dagang merupakan tindaklanjut dari kegiatan workshop APPSI. SYL selaku Ketua APPSI 2015-2019 membuka langsung warkshop ini.
Sebanyak 800 peserta hadir dalam misi dagang ini. Diantaranya tujuh gubernur, tim pakar APPSI, seperti Ryaas Rasyid dan Aviliani serta pelaku bisnis sektor pertanian dan sektor industri.
SYL mengatakan, misi dagang ini merupakan solusi di tengah melambatnya perekonomian nasional.
“Ini merupakan sebuah langkah pasti dari APPSI untuk mengoptimalkan perdagangan antarpulau secara nasional, di tengah perekonomian yang cendrung melambat,” kata Syahrul.
Adapun misi dagang ini menargetkan jumlah transaksi sebesar Rp1 triliun. Dari catatan panitia sekitar pukul 10.00 Wita, kemarin telah mencapai angka Rp817 miliar.
Provinsi Sulsel juga menghadirkan sejumlah komoditas unggulan. Sulsel akan melakukan tindak lanjut komitmen kerja sama dengan para pengusaha di bidang peternakan.
“Sulsel juga sudah melakukan sejumlah transaksi. Tadi (kemarin) di akhir acara, Sekjen Kementerian Perdagangan mengatakan akan ada MoU di bidang peternakan sapi” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel Devo Khaddafi. (*/rus)