MAKASSAR, BKM — Kasus pencabulan terhadap empat orang murid Sekolah Dasar (SD) oleh oknum kepala sekolahnya, telah mencoreng dunia pendidikan di Kota Makassar. Agar peristiwa serupa tak terulang kembali, perlu solusi yang tepat.
Salah satunya yang kini mencuat adalah pemasangan kamera pengintai alias Closed Circuit Television (CCTV). Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar bahkan telah merencanakan untuk memasangnya di setiap gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kamera tersembunyi itu nantinya dipasang di pintu gerbang sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah serta ruang kelas. CCTV ini bakal dikoneksikan dengan operation room yang ada di menara balai kota.
Kepala Disdik Kota Makassar Ismunandar mengatakan, rencana pemasangan kamera CCTV di sekolah tersebut merupkan bentuk pengawasan terhadap aktivitas murid/siswa dan guru. Selain itu, keberadaan CCTV di ruangan dapat mencegah terjadinya perbuatan cabul, seperti yang dilakukan SS terhadap muridnya.
Hanya saja, Ismunandar belum bisa memastikan kapan rencana itu terealisasi. ”Kita masih perlu bicarakan bersama-sama lagi. Termasuk dengan Pak Wali. Karena perlu ada kesiapan perangkat. Kalau sekolah yang diminta siapkan, akan sulit. Mereka biasanya hanya menerima apa yang telah menjadi program dari kita,” jelas Ismunandar, Jumat (8/12).
Karena alasan itu, pemasangan CTTV di sekolah akan dimasukkan sebagai program Disdik untuk diusulkan anggarannya sesuai kebutuhan. Mengingat, jumlah SD di Makassar saat ini lebih dari 500 unit dan SMP 300 unit.
”Jadi kami perkirakan ada ribuan kamera CCTV yang dibutuhkan untuk itu. Tapi yang terpenting untuk pertama dipasang adalah di pintu gerbang masuk sekolah, ruang guru dan kepsek. Setelah itu di ruang kelas,” terang Kadisdik.
Terkait rencana sebagian orang tua murid di SD Inpres Beringkat Melayu 1 yang ingin memindahkan putra putrinya ke sekolah lain, Ismunandar meminta agar hal itu diurungkan. Takut serta trauma bukan alasan yang tepat. Apalagi SS telah diberhentikan sebagai kepala sekolah, dan saat ini kasusnya sementara ditangani pihak kepolisian.
”Janganlah orang tua takut secara berlebihan. Kami sudah memberikan sanksi berat, dan pelakunya sudah ditangkap dan diproses hukum. Yang perlu dilakukan para orang tua sekarang adalah semakin dekat dengan anak-anak mereka. Sehingga kalau ada sesuatu, mereka bisa cerita dan orang tua bisa cepat mengetahuinya,” kata Ismunandar.
Berpindah sekolah, lanjut Kadisdik, boleh-boleh saja. Asal ada kursi yang masih kosong. Tapi kalau sekolah yang diinginkan tidak ada lagi kuotanya, pasti tidak akan diterima.
”Karena setiap SD telah dibatasi jumlah murid yang diterimanya. Untuk SD kategori unggulan, kuotanya 23 murid per kelas. Sementara SD lainnya 32 orang setiap kelas,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, anggota DPRD Kota Makassar menyatakan mendukung program Kadis Pendidikan untuk memasang CCTV di sekolah. Ketua Komisi D Sampara Sarip, menilai langkah tersebut akan efektif untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas guru dan kepala sekolah. Terutama ketika proses belajar mengajar berlangsung.
Legislator PPP ini menegaskan, pemasangan CCTV di SD dan SMP seharusnya sudah lama dilakukan oleh Disdik. Bukannya setelah ada kasus di sekolah yang membawa citra negatif.
”Perlu sekali itu pengadaan CCTV di sekolah. Seharusnya CCTV sejak dulu dipasang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Sampara Sarip.
Dia juga mengingatkan, murid dan siswa janganlah diberikan tugas untuk membersihkan di ruang guru dan kepsek. Sebab itu bukanlah pekerjaan mereka. Cukuplah mereka menjaga kebersihan di ruang kelas dan lingkungan sekolahnya yang lain.
Sebagai wakil rakyat, Sampara Sarip meminta Disdik untuk memberikan teguran keras kepada sekolah yang menungaskan siswanya untuk membersihkan ruang guru serta kepsek. Termasuk kewajiban bagi mereka untuk membawa peralatan kebersihan ke sekolah.
”Anak kita ini datang untuk belajar. Tapi banyak diantara mereka yang diberi tugas membersihkan ruang guru dan kepsek. Kenapa mereka yang disuruh. Ada juga yang diminta bawa peralatan sekolah. Disdik perlu menegur sekolah yang seperti itu,” tandasnya.
Sekretaris Komisi D Supratman, sepakat jika Pemkot Makassar melalui Dinas Pendidikan memprogramkan pengadaan CCTV di sekolah. Termasuk di ruang guru dan kepala sekolah.
Bukan sekadar untuk mencegah terulangnya kejadian pelecehan seksual. Melainkan bisa membantu dalam memantau kegiatan serta aktivitas guru yang membolos dan tidak melaksanakan tugasnya mengajar di jam kerja.
Bagi Supratman, pengadaan CCTV hanyalah sebagai alat pengawasan. Karena sebenarnya banyak faktor lain di luar sekolah yang seharusnya memberikan perhatian lebih dalam mengawasi perilaku orang dewasa dan anak-anak.
“Artinya, CCTV ini hanya alat untuk mencegah. Namun secara non fisik, peran orangtua, masyarakat dan pemerintah juga berpengaruh,” tandasnya.
Tetap Pindahkan Anak
Harapan Kadis Pendidikan agar orang tua murid tidak memindahkan anaknya dari SD Inpres Bertingkat Melayu I, sepertinya bertepuk sebelah tangan. Mereka yang dilingkupi kekhawatiran peristiwa serupa akan terulang, tetap pada rencananya.
”Saya tetap akan kasih pindah anakku kalau kepala sekolahnya laki-laki,” cetus seorang ibu, salah satu orang tua murid yang ditemui kemarin.
Ia mengaku trauma dengan kejadian yang menimpa empat orang murid di sekolah anaknya itu.
Rencananya, hari ini Sabtu (9/12) akan digelar pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Langkah yang ditempuh pelaksana harian (plh) kepala sekolah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para orang tua. Sebab SS telah dicopot dari jabatannya sebagai kepsek dan kini menjalani proses hukum di kepolisian. (arf-ita-jun/rus)
