MAKASSAR, BKM — Sistem pembayaran tunjangan bagi guru honorer di Kota Makassar mengalami perubahan. Jika sebelumnya diserahkan secara tunai, kini dilakukan dengan cara non tunai atau melalui buku rekening.
Penyerahan buku rekening tersebut berlangsung di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Minggu (7/1). Sebanyak 2.328 guru kontrak SD dan SMP menerimanya.
Kepala Disdik Kota Makassar Ismunandar mengatakan, perubahan sistem pembayaran ini dimaksudkan untuk mencegah pemotongan tunjangan guru kontrak pada saat pencairan.
”Pembayaran tunjangan guru kontrak saat ini dilakukan melalui rekening Bank Sulselbar. Sesuai SK wali kota, 2.328 guru kontrak mendapatkan tunjangan,” ujar Ismunandar, kemarin.
Menurutnya, dari total 2.328 guru kontrak yang mendapatkan tunjangan, sebanyak 1.800 diantaranya diberikan tunjangan yang dimulai Oktober sampai Desember 2017. Sementara selebihnya, 528 guru kontrak dibayarkan untuk satu bulan berdasarkan SK wali kota yang dikeluarkan dan mulai berlaku di Desember 2017.
“Jadi 1.800 guru kontrak dibayarkan tunjangannya mulai Oktober sampai Desember. Selebihnya, 528 guru kontrak dibayarkan di Desember saja sesuai SK wali kota,” sebutnya.
Dia menambahkan, pemberian tunjangan bagi guru kontrak sudah lama dilakukan. Tetapi untuk pembayaran non tunai baru dilakukan di awal 2018. Diharapkan dengan pembayaran cara ini para guru tidak lagi mendapat pemotongan pada saat penerimaan tunjangan.
Tunjangan yang diberikan kepada guru honorer angkanya bervariasi. Mereka yang terangkat pada bulan Desember sesuai SK wali kota, mendapat tunjangan sebesar Rp850.000.
Sementara guru honorer yang lebih dulu diusul namanya diusul ke BKD Makassar dan mulai terangkat berdasarkan SK wali kota sebanyak 1.800 orang, mendapat tunjangan sebesar Rp550.000 di Oktober, Rp550.000 di November dan Rp850.000 di bulan Desember.
Dalam proses pemberian tunjangan berbeda-beda. Itu didasari dengan dana pokok dan perubahan. Karena 1.800 orang lebih dulu namanya diusulkan melalui APBD Pokok. Selebihnya di APBD Perubahan. ”Kenapa mesti ada perberbedan tunjangan? karena kita memproyeksikan untuk BPJS mereka (guru honorer) nantinya. Tetapi ke depannya, tunjangan yang didapatkan guru honor di Desember selanjutnya akan tetap sama, yaitu sebesar Rp850.000. Itu dibayarkan melalui rekening,” jelas Ismunandar.
Dewan Mendukung
Pembayaran tunjangan guru honorer melalui buku rekening, mendapat dukungan dari anggota DPRD Kota Makassar. Mereka menilai sistem tersebut merupakan hal baru dan pertanggungjawabannya lebih jelas.
Ketua Komisi D Sampara Sarip menegaskan, pembayaran tunjangan secara non tunai akan memudahkan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Khususnya dalam laporan pertangungjawabannya nanti.
“Bagus itu. Saya dukung. Sudah terlalu banyak potongan-potongannya tunjangan guru honorer. Baru gajinya kecilji kasian,” ujar Sampara Sarip yang dihubungi, Minggu (7/1).
Legislator Fraksi PPP ini berharap, sistem baru ini benar-benar bisa meminimalisir kecurangan dan segala upaya yang ingin memotong tunjangan guru honorer.
Ia juga mendesak pemkot untuk terus memperhatikan dan memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer. Apalagi menjelang penerimaan CPNS, agar mereka diprioritaskan.
“Kemarin saya usulkan kekurangan guru PNS itu ditutupi dengan menggangkat 2.000 guru honorer menjadi PNS. Tidak perlu cari lagi,” imbuhnya. (arf/rus)
