Anggota DPRD Makassar ini menilai pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya penertiban bersama aparat kecamatan, kelurahan, dan Satpol PP. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran yang kembali muncul setelah diberikan toleransi maupun waktu untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

“Biasanya masyarakat meminta diberikan waktu untuk membongkar sendiri bangunan atau lapaknya. Tetapi setelah diberi tenggat waktu dan dipantau kembali, kadang masih ada yang tetap bertahan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan aturan membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada proses penertiban semata, tetapi juga harus memastikan lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan secara melanggar.

“Aturan yang sudah ada harus dijalankan secara konsisten. Ketika pemerintah sudah memberikan kesempatan dan sosialisasi, maka setiap pihak juga harus menghormati aturan yang berlaku. Kalau tidak ada ketegasan, pelanggaran yang sama akan terus berulang,” katanya.

Ia menambahkan, koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting agar pelaksanaan Perda berjalan efektif. Pemerintah kota, aparat wilayah, hingga masyarakat perlu memiliki komitmen yang sama dalam menjaga ketertiban fasilitas umum.

Sementara itu, legislator Gerindra Makassar, Idris mengaku maraknya penertiban PKL di atas drainase menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda di lapangan. Menurutnya, drainase memiliki fungsi vital sebagai saluran air sehingga tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan usaha maupun aktivitas lainnya.

Ia menegaskan bahwa penegakan Perda harus dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah Kota Makassar tanpa membedakan lokasi maupun pelaku pelanggaran.

“Penertiban harus menjadi bagian dari upaya menjaga kewibawaan aturan daerah. Ketika ada fasilitas umum yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, pemerintah wajib hadir melakukan pengawasan dan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Anggota DPRD Makassar ini juga mengingatkan bahwa keberhasilan penegakan Perda tidak hanya diukur dari jumlah lapak yang ditertibkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Menurutnya, edukasi dan sosialisasi tetap perlu dilakukan, namun harus dibarengi dengan ketegasan agar tidak menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran dapat ditoleransi tanpa batas.

“Perda dibuat untuk menjaga ketertiban dan kepentingan bersama. Karena itu, penegakannya harus konsisten. Jika ada pelanggaran yang dibiarkan, maka akan muncul pelanggaran lain yang semakin sulit dikendalikan. Pemerintah harus memastikan aturan berlaku sama bagi semua pihak,” tuturnya. (ita/rif)

Artikel Legislator PAN dan Gerindra Minta Penegakan Perda Dilakukan Pasca Penertiban PKL pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Mardiana dalam amanatnya saat memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (17/6).

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana menekankan pentingnya menjaga semangat pengawasan pemilu sebagai amanah negara yang harus dijalankan secara konsisten, tanpa bergantung pada dinamika anggaran.

“Refleksi semangat pelaksanaan tugas pengawasan pemilu sebagai amanat undang-undang harus dilakukan secara konsisten, serta tidak terkooptasi dengan anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, masa non tahapan bukan berarti aktivitas penguatan demokrasi berhenti. Sebaliknya, periode tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan kelembagaan dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun budaya pengawasan pemilu secara partisipatif.

“Di masa non tahapan ini, kita perlu memperkuat konsolidasi demokrasi dengan jaringan dan kemampuan kita berinteraksi dengan masyarakat, mendorong semangat volunteeri,” katanya.

Menurut Mardiana, konsolidasi demokrasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi yang berkelanjutan. Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat, Bawaslu diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi.

“Konsolidasi demokrasi ini harus tetap dijalankan untuk memberikan pencerahan dan pendidikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu Sulawesi Selatan untuk menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum memperkuat komitmen pengabdian, profesionalitas. (jun/rif)

Artikel Masa Non Tahapan Momentum Perkuat Konsolidasi Demokrasi pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Ilham Ari Fauzi Amir Uskara usai memimpin rapat persiapan pelantikan 35 orang pengurus di kantor DPW PPP Jalan Sungai Saddang Makassar, Selasa (16/6) petang.

Menurut Ilham, cukup banyak politisi milenial yang diakomodir, bahkan ada yang menjabat Ketua, sekretaris atau bendahara DPC.
“Kader milenial juga dilibatkan pada acara pelantikan pengurus di Hotel Claro 20 Juni mendatang”ujar mantan calon wakil wali kota Makassar ini.

Ditambahkan bila pelantikan akan dihadiri Ketua umum DPP PPP Muhammad Mardiono dan bendahara umum Imam Fauzan. Pelantikan menjadi momentum penting untuk menggerakkan mesin partai sekaligus menampilkan wajah baru PPP yang lebih modern dan dekat dengan generasi muda.

Ia menjelaskan, pelantikan akan dikemas secara berbeda dengan mengusung konsep yang menggambarkan PPP di bawah kepemimpinan generasi muda. Berbagai teknologi modern akan ditampilkan, termasuk sinematografi dan kecerdasan buatan (AI).

“Nanti ada semacam seremonial yang megah. Kami ingin memperlihatkan bagaimana gambaran PPP di bawah komando Generasi Z. Jadi kita melibatkan sinematografi, AI, dan berbagai konsep kreatif lainnya,” katanya.

Selain ketua umum, Ilham juga telah mengundang Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, pejabat daerah, tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan pemuda Sulsel.

Pada momentum yang sama, akan dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 21 pengurus DPC PPP kabupaten/kota yang telah terbentuk.
Saat ini, kata Ilham, sebanyak 21 DPC PPP kabupaten/kota telah rampung dan siap menerima SK. Sementara tiga daerah lainnya, yakni Maros, Tana Toraja, dan Toraja Utara, masih dalam tahap penyelesaian kepengurusan.

“Untuk Maros misalnya, kami masih berupaya mengajak kembali beberapa pengurus lama yang memiliki pengalaman agar bisa bersama-sama membesarkan partai,” jelasnya.

Ia menambahkan, komposisi kepengurusan PPP Sulsel saat ini banyak diisi wajah baru dari kalangan muda dan profesional. Bahkan enam DPC dipimpin oleh tokoh yang bergelar doktor.

“Ini menjadi bentuk apresiasi PPP terhadap orang-orang yang memiliki kapasitas dan keilmuan. Kami juga berharap di setiap DPC ada unsur Generasi Z atau milenial yang menjadi bagian dari kepemimpinan partai,” ungkapnya.
Melalui pelantikan tersebut, Ilham berharap PPP Sulsel semakin solid dan siap menghadapi berbagai agenda politik ke depan dengan semangat pembaruan, kolaborasi, dan keterlibatan generasi muda.(rif)

Artikel PPP Sulsel Libatkan Kaum Muda Profesional Untuk Pelantikan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Hasil pemeriksaan gabungan yang melibatkan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan jajaran pemasyarakatan mengungkap fakta berbeda dari isu yang berkembang.
Pemasyarakatan Sulsel menegaskan bahwa insiden yang terjadi bukan dipicu dugaan penyalahgunaan narkotika, melainkan dari kesalahpahaman antarwarga binaan yang berujung pada perkelahian. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam serta inspeksi mendadak (Sidak) yang digelar, Senin (15/6).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr Hj Meity Rahmatia pun mengapresiasi Kanwil Direktorat Pemasyarakatan dan pihak Lapas Kelas I Makassar yang bergerak cepat dalam masalah ini.

“Saya pribadi mengapresiasi langkah cepat dari Kanwil Direktorat Pemasyarakatan yang melakukan sidak ke Lapas Kelas I Makassar. Adapun dugaan penyalagunaan Narkoba dalam kasus ini disebut hanya isu yang berkembang. Hanya perkelahian biasa yang melibatkan sesama napi. Begitu penjelasan pihak Kanwil yang telah menghubungi kami,” jelasnya.
Peristiwa bermula 25 Mei 2026 ketika sejumlah warga binaan mendapat teguran karena menimbulkan keributan saat warga binaan lainnya sedang melaksanakan salat. Teguran tersebut memicu adu argumentasi yang kemudian berkembang menjadi konflik fisik antarwarga binaan.

Petugas yang mengetahui kejadian itu langsung melakukan tindakan pengamanan dan memisahkan pihak-pihak yang terlibat guna mencegah situasi berkembang lebih jauh.
Menurut Meity, walau hasil pemeriksaan dinyatakan tak terkait dengan penyalagunaan Narkoba, ia tetap berharap kejadian serupa tidak terjadi. Politisi yang terpilih dari Dapil Sulsel I pada Pileg lalu itu, juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap penanganan kasus di dalam Lapas agar tidak kecurigaan dan menyisakan pertanyaan dari masyarakat.

“Stigma tentang Lapas yang sarat dengan masalah, seperti penyalagunaan dan peredaran Narkoba sangat sulit dihapus dari memori kolektif masyarakat. Apalagi dalam setahun ini, beberapa kasus terbukti, terjadi di daerah lain. Hal ini juga yang membuat saya mendorong investigasi menyeluruh agar tidak ada isu liar yang berkembang,” ungkapnya sembari menyebut bahwa citra Lapas saat ini terlanjur dianggap buruk.

Karena stigma tersebut, maka menurutnya, citra positif Lapas harus ditingkatkan kembali. Selain transparansi, juga melalui kerja-kerja profesional dan integritas petugasnya. “Nah, langkah pemasyarakatan dalam kasus Lapas Makassar sangat profesional dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam pemeriksaan,” puji mantan Anggota DPRD Sulsel in.
Dalam komunikasi bersama Meity, pihak Kanwil mengungkap, mereka telah mengantisipasi informasi simpang siur dengan melibatkan aparat hukum.

Tim pemeriksa dipimpin Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Pemasyarakatan Sulsel, Marwati. Kegiatan itu turut melibatkan tim Ditresnarkoba Polda Sulsel yang dipimpin AKBP Rafles G., didampingi Budi Gunawan dan Kompol Eddy Sumantri, serta Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Kemenkumham Sulsel, Mut Zaini. Termasuk adanya unsur Kejaksaan.
Dalam sidak tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk tes urin terhadap seluruh warga binaan yang terlibat. (rif)

Artikel Apresiasi Kanwil Direktorat Pemasyarakatan Cepat Tangani Kasus Pemukulan di Lapas pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kenaikan BBM harus diikuti dengan langkah konkret pemerintah untuk memastikan dampaknya tidak meluas ke sektor ekonomi masyarakat.
Menurutnya, meskipun penyesuaian harga menjadi kewenangan pemerintah pusat dan berkaitan dengan beban subsidi energi nasional, namu. pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Ia menegaskan bahwa Pemerintah kota (Pemkot) harus mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas pelayanan publik dan mengantisipasi gejolak yang berpotensi muncul pasca-kenaikan harga BBM.

“Tentu, sebagai wakil rakyat walaupun di tingkatan DPRD, kami sangat menyesalkan adanya kenaikan harga tersebut. Namun, mungkin hal ini sudah dihitung dan dipertimbangkan pemerintah pusat mengenai dampak atau imbas dari kenaikan tersebut,” ungkapnya, Selasa (16/6).

Ia menilai tantangan terbesar pasca-kenaikan harga bukan hanya soal daya beli masyarakat, tetapi juga potensi gangguan distribusi dan kepanikan di lapangan. Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta bergerak cepat untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan pasokan maupun antrean panjang di SPBU.
Baginya, kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan secara langsung. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah perubahan harga BBM.

“Dinas-dinas terkait harus bisa mengantisipasi dampak yang muncul, termasuk masalah kelangkaan BBM dan terjadinya antrean panjang. Bagaimana caranya dinas-dinas terkait ini bisa membantu masyarakat. Sudah harganya naik, masyarakat masih harus mengantre lagi,” ujarnya.
Politisi PKS tersebut juga menyoroti pentingnya keterlibatan Dinas Perhubungan dalam menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Menurutnya, lonjakan kendaraan yang melakukan pengisian BBM berpotensi menimbulkan kemacetan apabila tidak diantisipasi sejak awal.

“Di sinilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Misalnya, Dinas Perhubungan dapat turun tangan membantu di setiap SPBU untuk mengatur arus lalu lintas dan membantu masyarakat agar lebih tertib. Namun secara umum, kami memang menyesalkan adanya kenaikan tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Azwar berharap kenaikan harga Pertamax tidak memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat menambah beban masyarakat. Ia menilai segmentasi pengguna Pertamax yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas seharusnya membuat dampak langsung terhadap harga barang kebutuhan sehari-hari relatif terbatas.
“Semoga tidak berdampak ke sana. Karena kalau kita lihat, yang mengalami kenaikan ini adalah Pertamax, yang mana merupakan bahan bakar yang segmentasi penggunanya adalah masyarakat kelas menengah ke atas,” ucapnya.

Meski menyayangkan kenaikan harga Pertamax, Ia mengapresiasi keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Menurutnya, langkah tersebut setidaknya memberikan ruang perlindungan bagi masyarakat yang masih bergantung pada bahan bakar subsidi.
“Saya kira, mudah-mudahan kebijakan ini juga bisa membantu perekonomian kita, mengingat beban subsidi yang ditanggung pemerintah selama ini sudah cukup besar,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa isu BBM tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan energi, melainkan juga menyangkut stabilitas ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, seluruh potensi dampak harus dipetakan dan diantisipasi sejak dini.

“Jadi, semua potensi dampak harus diantisipasi. Di situlah kita bisa melihat kehadiran pemerintah daerah yang nyata di tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sedang susah, lalu ditambah susah lagi,” bebernya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat menghadapi beban berlapis akibat kenaikan harga BBM. (rif)

Artikel Politisi PKS Makassar Desak Pemkot Redam Dampak Kenaikan Pertamax pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sebab itu, Syahruni Haris yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba ini optimistis umat Islam bisa lebih maju.
“Selamat tahun baru 1448 Hijriah. Semoga kita semua bisa lebih baik ke depan untuk Bulukumba maju dan sejahtera,” kata Syahruni Haris di Bulukumba, Selasa (16/6).
Syahruni Haris menyatakan, perubahan ke arah yang lebih baik merupakan sunnatullah. Kata dia, umat Islam di Bulukumba harus bersifat lebih inklusif menghargai perbedaan di masyarakat.

“Masyarakat harus berdampingan secara harmonis dengan menaati norma-norma hukum maupun adat istiadat yang berlaku,” jelas Syahruni Haris.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bulukumba ini pun lebih dalam menyampaikan pentingnya menjaga persatuan. Dia menyebut, tahun baru Islam harus disambut secara positif.
Lebih lanjut, Syahruni Haris yang juga Ketua Kadin Bulukumba ini mengajak warga Bulukumba untuk terus mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat demi keadilan sosial dan keadilan ekonomi.

“Aturan agama kan menaati Allah dan Rasul-Nya melalui Alqur’an dan Hadist, serta taat kepada pemimpin di antara kita semua,” ungkap Syahruni Haris yang juga merupakan Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni HMI (KAHMI) Bulukumba.
Dia juga mengajak warga Bulukumba untuk terus mendoakan para pemimpin agar terus berbuat untuk kepentingan rakyat, mulai dari level pusat sampai daerah. Dengan begitu, pemimpin dapat memikul amanah dengan baik.

“Mari bersama-sama bergandengan tangan, hidup dengan rukun tanpa ada sekat di masyarakat. Segala perbedaan yang ada adalah kekuatan bagi kita semua,” ujar Ketua Karang Taruna Bulukumba ini. (ful/rif)

Artikel Syahruni Haris Ajak Umat Islam Jaga Persatuan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

DM mengatakan, dalam SE ini akan diperoleh akurasi data tentang sektor usaha dan hal ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengukur perkembangan ekonomi masyarakat.
“Sensus ekonomi ini juga menjadi sarana mengevaluasi efektivitas berbagai program pemberdayaan dan bantuan bagi pelaku usaha. Makanya sensus ini penting karena akan memberikan gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandas DM yang juga Sekretaris DPD Gerindra Sulsel ini.

Wabup Gowa pun mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk mendukung proses pendataan yang akan berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Pada masa kerja itu, petugas sensus akan melakukan pendataan langsung ke rumah maupun lokasi usaha warga.

Hasil sensus tersebut diharapkan menjadi basis data strategis bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Gowa.
“Karena itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi yang benar kepada para petugas sensus. Masyarakat harus jujur. Hasil pendataan ini akan sangat membantu pemerintah sebab akan memperoleh gambaran utuh mengenai potensi dan tantangan sektor ekonomi di daerah, ” sebut Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini yang hadir bersama para bupati dan walikota se-Sulsel.

Pada kesempatan itu, Kepala BPS Sulsel Aryanto menegaskan SE ini merupakan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun untuk mendata seluruh unit usaha, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar.
Aryanto mengatakan, pelaksanaan sensus di Sulsel mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk berbagai kalangan seperti pelaku usaha dan akademisi.
Disampaikannya, dalam SE ini, BPS Sulsel menurunkan sekira 8.000 petugas dan akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Sulsel.

“Dalam kegiatan itu, petugas mendata usaha fisik masyarakat termasuk aktivitas ekonomi berbasis digital yang berkembang di masyarakat. Kami berharap sensus ini menghasilkan basis data yang komprehensif sebagai landasan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Aryanto.

Hal senada ditegaskan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti yang hadir dalam pencanangan tersebut. Amalia menyebutkan, Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan pelaksanaan SE 2026.
Menurut Amalia, pendataan yang dilakukan merupakan sensus lengkap, bukan survei berbasis sampel, sehingga seluruh pelaku usaha akan menjadi sasaran pendataan. Data yang dikumpulkan juga dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sensus ini penting untuk menghadirkan potret ekonomi yang utuh, termasuk usaha rumah tangga dan usaha yang dijalankan melalui platform digital. Hasilnya akan menjadi referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” papar Amalia.

Kegiatan sensus inipun diapresiasi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Gubernur sangat menyambut baik pelaksanaan SE 2026 ini.
Menurut Andi Sudirman, data yang dihasilkan dari sensus akan membantu pemerintah memetakan pelaku usaha serta memastikan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan dapat disalurkan secara lebih akurat. (sar/rif)

Artikel Agar Hasilkan Akurasi Data, DM Minta Masyarakat Jujur ke Petugas SE pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Prosesi pelepasan almarhum di rumah duka di Jalan Andi Mappanyukki, Makassar, Kamis (11/6) pukul 11.00 WITA.
Kepergian Ahmad Eddy Baramuli yang pernah tercatat sebagai Ketua DPRD Sulsel menjadi duka mendalam bagi masyarakat Sulsel.
Ahmad Eddy Baramuli dikenal memiliki perjalanan panjang dalam dunia politik dan pengabdian kepada daerah.

Menurut Rahman Pina, kepergian Ahmad Eddy Baramuli tidak hanya menjadi kehilangan bagi keluarga besar Partai Golkar, namun juga bagi masyarakat Sulsel yang pernah merasakan buah pengabdian almarhum selama puluhan tahun berkiprah di dunia politik dan pemerintahan.

Almarhum dinilai merupakan salah satu tokoh politik senior Sulsel yang memiliki perjalanan pengabdian panjang.
“Banyak jasa yang telah diberikan untuk daerah ini,” ujar Rahman Pina.

Rahman Pina menuturkan, Ahmad Eddy Baramuli merupakan figur yang dikenal luas di kalangan politisi lintas generasi.
Pengalamannya di dunia politik membuat namanya dihormati, baik di lingkungan pemerintahan, legislatif, maupun organisasi kemasyarakatan.
Semasa hidupnya, Ahmad Eddy Baramuli tercatat pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Kiprahnya kemudian berlanjut di tingkat nasional sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Puncak karier politiknya di daerah terjadi ketika dipercaya menjabat Ketua DPRD Sulsel periode 1999 hingga 2004.
Pada masa itu, Sulsel tengah memasuki era reformasi yang diwarnai berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan dan politik daerah.
“Pengalaman dan pemikiran beliau ikut memberi warna dalam perjalanan pembangunan Sulsel,”ujarnya.
Selain aktif di dunia politik, Ahmad Eddy Baramuli juga dikenal sebagai aktivis organisasi.

Ia pernah menjabat Ketua Umum DPD SOKSI Sulsel dan aktif membangun jaringan organisasi hingga ke daerah-daerah.
Menurut Rahman Pina, salah satu hal yang patut dikenang dari sosok Ahmad Eddy Baramuli adalah konsistensinya dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan daerah.
Meski telah memasuki usia lanjut, almarhum tetap mengikuti perkembangan Sulawesi Selatan dan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan.

“Almarhum adalah sosok yang memiliki perhatian besar terhadap daerahnya. Semangat pengabdian itu yang perlu menjadi teladan bagi generasi penerus,” ujarnya.
Rahman Pina juga menyebut Ahmad Eddy Baramuli sebagai figur yang memiliki pengaruh besar, khususnya di Kabupaten Pinrang.
Nama Baramuli, kata dia, telah lama menjadi bagian dari perjalanan politik dan pembangunan daerah di Sulsel.

“Beliau merupakan tokoh asal Pinrang yang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Kiprahnya tidak hanya dikenal di Pinrang, tetapi juga di tingkat Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Kepergian Ahmad Eddy Baramuli di usia 90 tahun meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, kolega, dan masyarakat yang mengenalnya.
Rahman Pina berharap jasa dan pengabdian almarhum dapat terus dikenang sebagai bagian dari sejarah perjalanan politik Sulsel.

“Kita semua kehilangan salah satu tokoh senior yang telah mengabdikan hidupnya untuk daerah. Semoga seluruh pengabdian beliau menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang,” tutup Rahman Pina.
Ahmad Eddy Baramuli meninggal dunia di Makassar, Kamis (11/6).
Jenazah diberangkatkan ke kampung halamannya di Kabupaten Pinrang untuk dimakamkan. (rif)

Artikel Rahman Pina Antar Kepergian Senior Golkar Ahmad Eddy Baramuli pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

berlangsung di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI dan Gedung Merah Putih KPK RI tersebut merupakan bagian dari upaya KPK dalam memperkuat nilai-nilai integritas dan antikorupsi di kalangan penyelenggara negara.
Kegiatan PAKU Integritas dirancang untuk membangun karakter kepemimpinan yang berintegritas, beretika, dan mampu menjadi teladan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Melalui program ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai pencegahan korupsi, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta peningkatan komitmen dalam menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi.
Cicu-panggilan akrab Andi Rachmatika Dewi menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurutnya, penguatan integritas menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh penyelenggara negara, termasuk lembaga legislatif, dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pelatihan ini menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan amanah rakyat dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan prinsip-prinsip antikorupsi,” ujar Cicu yang juga Sekretaris DPW Nasdem Sulsel ini.

Cicu menegaskan bahwa DPRD Sulawesi Selatan memiliki komitmen untuk mendukung berbagai upaya pencegahan korupsi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam program PAKU Integritas, diharapkan para penyelenggara negara semakin memperkuat budaya integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan dipercaya oleh publik. (rif)

Artikel Cicu: DPRD Sulsel Memiliki Komitmen Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Menurutnya, pembangunan daerah harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan warga. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi sangat penting guna memastikan program yang dijalankan pemerintah tepat sasaran dan menjawab kebutuhan di lapangan.
“Pengawasan bukan hanya tugas DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan warga, sehingga program pemerintah dapat terus dievaluasi dan disempurnakan demi kepentingan warga,” ujarnya.

Ia mengaku pembahasan difokuskan pada pengembangan program urban farming yang saat ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan keluarga di kawasan perkotaan.
Menurut Irwan, urban farming memiliki manfaat yang jauh lebih luas daripada sekadar kegiatan bercocok tanam. Program tersebut dinilai mampu menjadi solusi dalam menghadapi tantangan kebutuhan pangan di perkotaan, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi masyarakat melalui pemanfaatan lahan-lahan yang selama ini belum produktif.

“Urban farming harus dipandang sebagai gerakan bersama. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan, program ini juga dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Karena itu, keberlanjutannya harus dikawal dan diperkuat melalui dukungan pemerintah serta partisipasi aktif warga,”ucapnya.

Ia menambahkan, di tengah tantangan global yang berdampak pada sektor pangan, pemerintah perlu memperkuat program-program berbasis kemandirian masyarakat. DPRD, kata dia, akan memastikan program yang dijalankan pemerintah memperoleh dukungan dan pengawasan yang maksimal agar manfaatnya bisa dirasakan.

Sementara itu, Sekretaris Camat Mamajang, Andi Muhammad Adri, menjelaskan bahwa Pemerintah terus mendorong pengembangan urban farming melalui berbagai program pendampingan dan pemberdayaan.
Menurutnya, program tersebut memanfaatkan pekarangan rumah, lahan kosong, fasilitas umum hingga kawasan perairan untuk budidaya tanaman dan perikanan. Selain mendukung ketersediaan pangan, program ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi keluarga dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau. “Urban farming menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketahanan pangan berbasis masyarakat. Kami terus mendorong keterlibatan warga agar program ini berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujarnya.

Akademisi Muhammad Alwi menilai urban farming merupakan konsep yang relevan bagi kota-kota besar yang menghadapi keterbatasan lahan pertanian. Menurutnya, pengembangan pertanian perkotaan dapat menjadi solusi dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

“Ke depan, urban farming tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan yang produktif dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan agar program ini terus berkembang,” jelasnya.

Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai masukan terkait pengembangan program tersebut, mulai dari kebutuhan bibit, sarana pendukung, hingga pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi kelompok masyarakat. (ita/rif)

Artikel Irwan Hasan Dorong Urban Farming Jadi Gerakan Kolektif Perkuat Ketahanan Pangan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kemenham RI diwakili Direktur Pelayanan HAM Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham RI Osbin Samosir.
Osbin menyebutkan, Kabupaten Gowa adalah daerah kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi Program Kampung Redam.
Kunjungan ini membahas Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung Redam) yang tengah disosialisasikan Kemenham ke berbagai daerah di Indonesia.

Program yang diinisiasi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai itu bertujuan memperkuat upaya penyelesaian konflik sosial berbasis masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya desa dan kelurahan yang sadar HAM.

Dikatakan Osbin, program Kampung Redam ini dirancang untuk mendorong desa dan kelurahan di seluruh Indonesia menjadi ruang yang mampu merawat perdamaian sekaligus menyelesaikan konflik sosial secara konstruktif.

“Kami membawa Program Kampung Redam untuk mendorong desa dan kelurahan merawat perdamaian. Program ini juga menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik di masyarakat. Desa Sadar HAM nantinya dapat didukung melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” kata Osbin.
Ia juga mengapresiasi kondisi sosial di Gowa yang dinilai berhasil menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, sebagai daerah dengan karakter multikultural yang kuat, Gowa menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjaga stabilitas sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Hampir tidak ada gejolak sosial yang mengkhawatirkan. Ini menunjukkan masyarakat dan pemerintah daerah mampu merawat kehidupan sosial yang harmonis,” terang Osbin sebelum lanjut kunjungan ke Maros, Pangkep, Bulukumba, Soppeng, Pinrang, Bone dan Makassar.

Dijelaskan, Program Kampung Redam dibentuk Kemenham untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam optimalisasi pembinaan Pos Bantuan Hukum desa dan kelurahan.
Program ini juga didukung dengan skema pembimbingan, pembinaan serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan Desa Sadar HAM efektif dan berkelanjutan.

Wabup Gowa DM menyambut baik kehadiran program tersebut. Bahkan DM menilai Kampung Redam sejalan dengan kondisi sosial masyarakat Gowa yang selama ini mampu menjaga stabilitas, toleransi dan penyelesaian berbagai persoalan melalui jalur hukum.

DM menjelaskan, kondisi HAM di Gowa saat ini dalam situasi yang aman dan terkendali. Meski beberapa waktu lalu sempat muncul dinamika sosial terkait kasus kekerasan seksual yang mendapat perhatian publik, namun persoalan tersebut dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kasus tersebut memang sempat menjadi perhatian masyarakat, namun tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan karena aparat penegak hukum serta dukungan berbagai elemen masyarakat mampu meredam potensi gesekan yang lebih luas,” kata Wabup Gowa.

Masyarakat Gowa saat ini tambahnya, semakin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum maupun hak asasi manusia. Kesadaran untuk menghormati proses hukum dan ketentuan perundang-undangan menjadi salah satu faktor yang menjaga stabilitas daerah tetap terpelihara.
Tidak hanya dalam aspek sosial, tapi menurut DM, dinamika politik di Gowa juga berlangsung dalam suasana yang kondusif. Perbedaan pandangan politik maupun berbagai isu publik yang berkaitan dengan hukum dan HAM tidak memicu polarisasi yang berlebihan di tengah masyarakat.

“Kedewasaan masyarakat dalam menerima informasi, termasuk yang berkembang di ruang publik dan media sosial, turut berkontribusi menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Para tokoh masyarakat, tokoh politik serta berbagai pemangku kepentingan juga lebih mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap proses hukum,” kata Sekretaris DPD Gerindra Sulsel ini.
Kondisi tersebut kata DM, menjadi modal penting bagi Gowa untuk terus menjaga kehidupan bermasyarakat yang harmonis sekaligus memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, supremasi hukum dan demokrasi yang sehat.

Khusus Program Kampung Redam, kata Wabup Gowa, Pemerintah siap menindaklanjuti program tersebut melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
“Program ini sangat baik karena mendorong terbangunnya kesepahaman dalam pelaksanaan Kampung Redam yang berbasis pembinaan dan pendampingan desa terkait isu-isu HAM. Kami menyambut baik dan siap berkolaborasi,” ucap DM. (sar/rif)

Artikel DM Sambut Positif Program Kampung Redam Kemenham. pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Agenda tersebut, dihadiri jajaran pengurus pusat dan kader Projo dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Budi Arie mengatakan Projo memiliki modal pengalaman politik yang kuat setelah tiga kali berturut-turut berada dalam barisan pemenangan pemilihan presiden, mulai dari dua periode kemenangan Joko Widodo hingga kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Kita akan kuatrik pada 2029. Dengan organisasi yang semakin solid dan terorganisir, saya yakin Projo kembali menjadi bagian dari kemenangan Pilpres 2029,” kata Budi Arie.
Menurutnya, target tersebut bukan sekadar optimisme, melainkan harus dibarengi dengan penguatan organisasi secara menyeluruh di seluruh daerah. Karena itu, Projo saat ini tengah menjalankan agenda konsolidasi nasional sebagai amanat kongres organisasi.

la menjelaskan Konferda Sulawesi Selatan menjadi provinsi keempat yang melaksanakan konsolidasi setelah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Riau, Seluruh pengurus daerah ditargetkan menuntaskan proses konsolidasi organisasi sepanjang tahun 2026.

“Konsolidasi ini penting agar Projo semakin siap menghadapi berbagai dinamika bangsa dan mampu morespon persoalan rakyat dengan lebih cerdas dan terukur,” ujarnya.
Selain membahas agenda organisasi, Budi Arie juga menegaskan komitmen Projo untuk terus mengawal berbagai program pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap program harus dievaluasi berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, sejumlah program strategis nasional masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan. Meski demikian, kritik yang disampaikan Projo ditujukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan menolak substansi kebijakannya.
“Kalau ada yang perlu diperbaiki, itu pelaksanaannya. Program yang baik harus tetap didukung, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar memberikan mamfaat
kepada masyarakat,” tegasnya.

Budi Arie juga menyebut Projo akan tetap menjaga posisinya sebagai organisasi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Konsolidasi yang dilakukan di seluruh daerah dapat memperkuat semangat gotong royong sekaligus memperbesar kontribusi organisasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” harapnya. (jun/rif)

Artikel Projo Konsolidasi Menghadapi Pemilu 2029 pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Dalam audiesi itu, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, didampingi Asisten 1, Kepala Baperida, Kepala PTSP, Kepala PMD, Kepala BKPSDM serta para Kabag dari bidang pemerintahan,hukum dan organisasi. Sementara dari pihak STIA LAN Makassar hadir Direktur Sulaeman, Wakil Direktur I Prof. Dr. Najmi Kamariah, Wakil Direktur III Alam Tauhid Syukur, Ketua Jurusan Deasy Mauliana, dan Kepala Unit P3M Erwin Musdah.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Fokus pembahasan diarahkan pada kesiapan penuh Pemkab Barru untuk bersinergi demi kemajuan daerah.
“Kami siap bersinergi antara Pemerintah Kabupaten Barru dan STIA LAN Makassar. Di tengah keterbatasan anggaran yang ada saat ini, Kabupaten Barru harus tetap mampu melahirkan berbagai inovasi, dan kemitraan dengan perguruan tinggi adalah salah satu kunci strategisnya,” ujar Andi Ina Kartika Sari.

Kerja sama ini mencakup beberapa poin krusial, di antaranya pemanfaatan hasil penelitian dari STIA LAN Makassar. Bupati Andi ina menyampaikan agar Hasil riset dan kajian akademis tersebut nantinya akan diwujudkan dalam bentuk dokumen rekomendasi kebijakan. Dokumen ini akan menjadi catatan penting dan potret riil kondisi daerah, yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data.

Sementara itu, pihak STIA LAN Makassar berharap kolaborasi ini dapat langsung menyentuh masyarakat melalui program pengabdian mahasiswa. Secara khusus, STIA LAN Makassar mendorong agar dalam kegiatan kemahasiswaan nantinya, para Kepala Desa dapat mendampingi mahasiswa untuk fokus pada dua agenda utama:
Tata Kelola Pemerintahan Desa: Mendampingi aparatur desa dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan desa demi mewujudkan birokrasi yang lebih prima dan akuntabel.
Diharapkan dari kerjasama ini dapat Membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) desa, salah satunya melalui inovasi dan perbaikan kemasan produk makanan agar lebih menarik dan lebih bernilai jual tinggi.

Melalui kemitraan yang kuat ini, kedua belah pihak optimistis dapat membawa dampak positif yang signifikan, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa maupun dalam mendorong roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Barru. (udi/C)

Artikel Pemkab-STIA LAN Gagas Kerjasama pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Muhammad Yusuf menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem tidak hanya berbicara soal angka, tetapi menyangkut kondisi nyata masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Masih ada ribuan warga yang hidup dalam kondisi sangat terbatas, bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan harian saja masih sulit,” katanya.
Ia juga mengigatkan pentingnya validasi data penerima bantuan agar penanganan kemiskinan tidak salah sasaran.

“Data harus benar-benar akurat. Jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak justru tidak tersentuh bantuan, sementara yang sudah mampu masih menerima,” tambahnya.
Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maros, James David Mangawe menjelaskan, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketika seseorang memiliki pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan normal.

Perhitungan kemiskinan ekstrem menggunakan formula 0,8 kali dari garis kemiskinan.
“Contoh untuk 2025, garis kemiskinan itu Rp560.172. Berarti garis kemiskinan ekstrem sebesar Rp448.138,” katanya, Senin (1/6).
Artinya, warga dengan pengeluaran di bawah Rp448.138 per bulan masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Dalam situasi ini, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal layak, akses air bersih, dan pendidikan.
“Seluruh penduduk miskin ekstrem hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan makan minimal satu kali sehari,” katanya.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Maros terus menjalankan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Program tersebut mencakup penjaminan pelayanan kesehatan, perbaikan rumah warga, penyaluran bantuan makanan bergizi, penyediaan perlengkapan sekolah hingga pemberian beasiswa bagi anak-anak sekolah.

Meski demikian, James menilai penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan intervensi khusus dan berkelanjutan.
Sebab, pemerintah tidak hanya menargetkan warga keluar dari status miskin ekstrem, tetapi juga terbebas dari kemiskinan secara umum.
“Untuk ekstrem perlu perlakuan khusus, karena program yang diberikan bukan hanya sampai penduduk itu keluar dari miskin ekstrem tapi dari kemiskinan secara umum,” tutupnya. (ari/rid/d)

Artikel Anggota Dewan Soroti Tingginya Angka Kemiskinan Ekstrim pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Hal itu diungkap HA Edy Manaf saat menggelar forum Sharing Sessions bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Wakil Bupati Bulukumba, Kamis (4/6).
Forum Sharing Sessions berlangsung selama dua hari, yakni Rabu hingga Kamis (4/6), sebagai upaya mengelaborasi berbagai potensi ekonomi daerah yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Kegiatan tersebut menghadirkan OPD pengelola PAD beserta OPD pendukung guna membahas secara mendalam berbagai peluang, tantangan, serta strategi percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Pertemuan ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sekaligus merumuskan langkah-langkah solusi yang dapat segera dijalankan guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Dalam sesi pemaparan, sejumlah kepala OPD menyampaikan target dan capaian kinerja hingga akhir Mei 2026, termasuk berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Mereka di antaranya Kepala Dinas Perhubungan, Idham Khalid, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Esfar Tenrisukki, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Trismiati, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Hamrina, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Emil Yusri, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Supratman Jayaatmaja, hingga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Ashadi.

Selain memaparkan kondisi aktual, para kepala OPD juga menyampaikan berbagai kebutuhan dukungan, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan strategis, yang diperlukan untuk mengoptimalkan capaian program dan pelayanan kepada masyarakat.
Seluruh paparan dicermati secara seksama oleh Edy Manaf. Dia menilai forum tersebut untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap capaian kinerja OPD, baik dalam aspek pelayanan publik maupun peningkatan PAD.

Menurut Edy Manaf, upaya menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
“Optimalisasi pendapatan daerah jangan dilihat secara angka, tetapi bagaimana pendapatan tersebut kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkaya pembahasan, para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati turut hadir memberikan pandangan serta masukan terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi masing-masing OPD. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daud Kahal didapuk sebagai koordinator sekaligus moderator jalannya forum.

Turut hadir memberikan respons dan masukan terhadap berbagai persoalan yang mengemuka, Kepala Badan Pendapatan Daerah Muhammad Arfah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sufardiman, Kabag Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Ahmad Natsir, Inspektorat Daerah yang diwakili Irban Nuryanto Rauf, serta Kabid Bapperida Ahmad Rizaldi.
Forum tersebut membahas berbagai alternatif solusi, termasuk dukungan penganggaran, distribusi sumber daya, dan sinkronisasi kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat kinerja OPD.
Forum Sharing Sessions ini akan terus berlanjut dengan melibatkan OPD lainnya, di antaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perikanan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pemerintah daerah menargetkan seluruh OPD yang telah dipetakan dapat mengikuti forum tersebut sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan perangkat daerah.

Wakil Bupati Edy Manaf optimistis pendekatan yang dilakukan melalui forum ini akan memberikan dampak terhadap percepatan pencapaian target pembangunan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sehingga berbagai persoalan yang telah teridentifikasi dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu siklus penganggaran tahun berikutnya.
Berbagai hasil pembahasan dan rekomendasi yang mengemuka dalam forum tersebut akan segera dibahas sebagai bahan pengambilan kebijakan strategis ke depan.(ful/rif)

Artikel Edy Manaf Minta Optimalisasi PAD Selaras Peningkatan Layanan Publik pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Legislator PKB dan Golkar mengingatkan agar proses pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tidak semata-mata berorientasi pada kuantitas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat di lapangan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menilai langkah pemerintah harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan riil yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurutnya, polemik mengenai sektor mana yang lebih diprioritaskan seharusnya tidak menjadi perdebatan berkepanjangan selama kebijakan tersebut berpijak pada kepentingan masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Makassar menegaskan, jika hasil kajian pemerintah menunjukkan kebutuhan paling mendesak berada pada tenaga pendidikan anak usia dini dan tenaga kesehatan, maka formasi tersebut harus segera dipenuhi demi menjaga kualitas pelayanan publik.

“Persoalan ini jangan dilihat dari sudut pandang siapa yang diprioritaskan, tetapi siapa yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Ketika BKD telah melakukan pemetaan dan menyimpulkan bahwa kebutuhan mendesak ada pada guru PAUD dan tenaga dokter, maka pemerintah harus fokus memenuhi kebutuhan itu. Karena yang kita jaga adalah keberlangsungan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dua sektor yang menjadi fondasi pembangunan daerah,” ungkapnya, Kamis (4/6).

Politisi PKB itu menambahkan, pemenuhan tenaga pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, ia meminta seluruh proses rekrutmen PPPK dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai kebutuhan daerah.
Sementara itu, Legislator Fraksi Golkar DPRD Makassar, Apiaty K. Amin Syam, melihat kebijakan pengangkatan PPPK sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Menurutnya, keberadaan PPPK bukan hanya soal penataan birokrasi, tetapi juga bentuk penghargaan negara kepada tenaga kerja yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Saya kira ini langkah yang sangat baik selain menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, kebijakan ini juga memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pegawai yang selama ini telah bekerja dan mengabdi. Pemerintah memang harus hadir memberikan jaminan kesejahteraan kepada mereka yang menjadi bagian penting dari pelayanan publik,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengangkatan PPPK harus diikuti dengan peningkatan kualitas aparatur. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan jumlah pegawai yang cukup, tetapi juga aparatur yang mampu bekerja profesional dan bertanggung jawab.

“Tugas pemerintah berikutnya adalah memastikan pegawai yang telah diangkat mampu menjalankan tupoksi dengan baik, disiplin, dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Jangan sampai kita hanya fokus pada proses pengangkatan, tetapi lupa memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik dari waktu ke waktu,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar ini juga akan mengawal kebijakan kepegawaian agar tetap berada pada jalur kepentingan publik. Bagi DPRD, pemenuhan PPPK harus menjadi instrumen penguatan pelayanan dasar, bukan sekadar agenda administratif, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kota Makassar. (ita/rif)

Artikel PKB dan Golkar Minta Pemkot Utamakan Kebutuhan Pelayanan Dasar pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Syaharuddin turun langsung ke sawah untuk melakukan penanaman bibit padi. Ia didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian), Ibrahim, serta Camat Baranti, Mastura.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kapolsek Baranti AKP Zakariah, Danramil Baranti Kapten Infanteri Abdul Muis, perwakilan PSDA, para lurah se-Kecamatan Baranti, jajaran KUA, kepala sekolah, serta kelompok tani dan masyarakat setempat.

Bupati mengungkapkan, total lahan sawah di Kelurahan Panreng mencapai 172 hektare. Sebagian di antaranya masih mengandalkan sistem tadah hujan, sehingga pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan maksimal.
“Hari ini kita lakukan penanaman di Kelurahan Panreng. Total sawah kita ada 172 hektare. Sebagian masih tadah hujan, maka saya berusaha semaksimal mungkin,” ujar Bupati di sela-sela kegiatan.
Bupati memastikan distribusi pupuk kini lebih lancar dan program “Listrik Masuk Sawah” tengah berjalan tahap penyelesaian jaringan. Ia juga mendorong petani untuk beralih dari metode tradisional ke modern dengan target produktivitas 10 ton per hektare.

Bupati juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani melalui kenaikan harga gabah yang kini menjadi yang tertinggi di Indonesia. Hal ini berkontribusi pada lonjakan pendapatan petani, dari rata-rata Rp70 juta menjadi Rp150 juta per hektare per tahun.

Terkait ketersediaan air, pemerintah juga telah memproses pengerukan sungai bagi lima kelompok tani melalui program optimalisasi lahan (oplah) non-rawa.
Selain fokus pada sektor pertanian, Bupati memaparkan capaian selama satu tahun empat bulan memimpin Sidrap. Ia menyebutkan bahwa 14 program unggulan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama program BPJS Kesehatan yang telah menjangkau 99 persen warga, menempatkan Sidrap di peringkat tertinggi di Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, Bupati menegaskan komitmennya dalam perbaikan infrastruktur jalan. “Pekerjaan berat saya mulai dari jalan poros. Insya Allah 2026 ini saya fokus di jalan utama. Setelah jalan utama selesai, seluruh jalan di Kecamatan Baranti akan saya maksimalkan pengerjaannya,” tegas Syahar-panggilan akrab Syaharuddin Alrif.
Sementara itu, Camat Baranti, Mastura, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. “Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para kelompok tani atas kerja kerasnya. Upaya ini sangat mendukung program swasembada pangan dan menjaga kesuburan tanah untuk generasi mendatang,” ujarnya.(rif)

Artikel Syahar dan Koptan Tanam Padi Organik di Pareng pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Mengusung tema “From Position to Power: Strategi Anggota Dewan PKS Mengelola Kebijakan dan Mempengaruhi Arah Pemerintahan”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PKS untuk memperkuat kapasitas dan kualitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi representasi, législasi, penganggaran, dan pengawasan.

Pada pembukaan kegiatan tersebut, seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hadir secara lengkap. kehadiran Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Mallarangan Tutu bersama Yeni Rahman, Nur Hasbiah Main, Abdul Rahman, Haris Abdurrahman, Andi Syafiuddin Patahuddin, dan Andi Irwan Wirasasti menunjukkan komitmen kuat Fraksi PKS Sulsel dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bimtek dibuka Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai (BPPKP) DPP PKS, Dr. HM Iqbal.

Dr HM Iqbal menegaskan bahwa peningkatan kapasitas Aleg menjadi kebutuhan penting agar mampu menjawab tantangan pembangunan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang.
“Bimtek ini bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan momentum penting untuk mempertajam kemampuan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Muh. Iqbal.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri Ketua DPW PKS Sulsel Anwar Faruq, Sekretaris Umum DPW PKS Sulsel Kasman, Bendahara Afriyanto, Anggota DPR RI Ismail Bahtiar, jajaran Dewan Syariah Wilayah (DSW), Bidang Kaderisasi, serta pengurus harian DPW PKS Sulsel.

Kegiatan terlaksana selama empat hari ke depan, para legislator PKS dari berbagai kabupaten dan kota di Sulsel akan mengikuti sejumlah materi strategis yang berfokus pada penguatan kapasitas kelegislatoran, kebijakan publik, komunikasi politik, advokasi anggaran, serta penguatan peran anggota dewan dalam memengaruhi arah pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, PKS Sulsel berharap para legislator mampu meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat di seluruh wilayah Sulsel. (ita/rif)

Artikel PKS Sulsel Bimbing Alegnya Selama Empat Hari pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

“Anggota legislatif PKS bukan sekadar penonton di parlemen, melainkan aktor strategis yang mengadvokasi kepentingan publik. Melalui Grand Alignment ini, kita memastikan setiap produk legislasi, anggaran, dan pengawasan yang lahir di Sulsel sejalan dengan komitmen pelayanan PKS,” ujar Dr. Agung di hadapan ratusan peserta, Kamis (4/6).

Ia juga menambahkan bahwa tantangan politik dan dinamisnya kebijakan publik ke depan menuntut para legislator PKS untuk lebih responsif, adaptif, serta menguasai regulasi secara mendalam.
Bimtek ini dirancang sebagai wadah peningkatan kapasitas sekaligus konsolidasi pemikiran agar langkah politik PKS di Sulawesi Selatan semakin solid dan berdampak nyata. Acara dipandu Dr. Andi Tahal Fasni selaku Ketua Bidang Advokasi Dan Kebijakan Publik DPW PKS Sulsel.

Kehadiran seluruh Aleg PKS se-Sulsel dalam forum ini mempertegas komitmen partai dalam mengawal aspirasi masyarakat Sulsel secara terstruktur dan profesional. (jun)

Artikel Dr Agung: Memastikan Setiap Produk Legislasi, Sejalan Dengan Komitmen Pelayanan PKS pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Muncul dugaan kuat adanya harga yang melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta indikasi perpanjangan mata rantai distribusi secara ilegal.
Legislator Gerindra selaku

​Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud, mengungkapkan bahwa pihak legislatif telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyikapi laporan resmi dari masyarakat dan petani asal Kabupaten Bone.
​”Kami menerima laporan dari petani mengenai harga pupuk bersubsidi yang ditengarai melebihi HET. Selain itu, ada dugaan perpanjangan mata rantai penyaluran. Seharusnya dari produsen ke PUD (distributor), lalu ke PPTS (pengecer), baru ke kelompok tani. Namun, ternyata ada pihak lain yang ikut bermain melakukan jual beli di antaranya,” ujar Yasir usai RDP di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (3/6).

​Berdasarkan hasil RDP tersebut, DPRD Sulsel mencatat sedikitnya ada lima kecamatan di Kabupaten Bone yang menjadi titik krusial temuan, pada lima kecamatan yakni ​Kecamatan Amali, Sibulue, Cina, Tonra dan Mare.
​Dari lima wilayah tersebut, Yasir menyebut sudah ada dua distributor (PUD) yang terindikasi melakukan pelanggaran. Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD Sulsel dijadwalkan segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
​”Kami akan melakukan kunjungan langsung ke lima kecamatan tersebut bersama pihak pelapor dan PT Pupuk Indonesia. Kami juga melibatkan instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan untuk mengusut tuntas masalah ini,” tegasnya.

​Yasir membeberkan, laporan dugaan pelanggaran ini mencakup periode tahun 2025 hingga 2026. Berdasarkan bukti awal berupa video yang dibawa pelapor, terdapat selisih harga yang signifikan akibat modus manipulasi biaya pengantaran.

​Secara nasional, HET pupuk bersubsidi di tingkat kios resmi adalah; ​Urea: Rp90.000 per sak (50 kg) dan NPK Phonska Rp92.000 per sak (50 kg)
​Namun di lapangan, petani terpaksa menebus pupuk tersebut dengan harga mencapai Rp110.000 per sak. Pihak pengecer berdalih kenaikan tersebut sudah termasuk ongkos kirim, namun formulasinya dinilai sangat janggal.
​”Yang dipermasalahkan adalah beban ongkos kirimnya. Untuk jarak yang sama, Urea dibebankan biaya angkut Rp20.000 per sak, sementara NPK Phonska Rp18.000 per sak, padahal beratnya sama-sama 50 kg. Ini ada modus-modus tertentu yang harus kita cek secara detail di lapangan,” paparnya.

​DPRD Sulsel memastikan tidak akan tinggal diam. Hasil rapat secara resmi merekomendasikan evaluasi total terhadap kinerja para distributor (PUD) di wilayah tersebut.
​”PUD memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPTS (pengecer). Kalau ada pengecer yang melanggar, maka pembinaan dari PUD-nya yang kita pertanyakan. Jika nanti dalam kunjungan lapangan terbukti ada pelanggaran, baik distributor maupun pengecer yang nakal pasti akan dijatuhi sanksi tegas,” pungkas Yasir.

Rapat dihadiri Ketua Komisi DPRD Sulsel Andi Azizah Irma Wahyudiyati, Sekretaris Komisi B Zulfikar Limolang, beberapa anggota, perwakilan PT Pupuk Indonesia, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta LSM Merdeka Bone sebagai pelapor.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Sulsel bersama PT Pupuk Indonesia, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta pihak terkait lainnya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. (rif)

Artikel Dewan Akan Tinjau Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Bone pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.