Politik

MAKASSAR, BKM–Bakal calon Gubernur Sulsel Prof Dr Nurdin Abdullah (NA) akan membuktikan bila dirinya siap membesarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sebagai langkah awal NA akan bersama PPP di Pilgub Sulsel 27 Juni 2018 mendatang. Janji NA dikemukakan menanggapi harapan dari Ketua DPW PPP Sulsel HM Aras ketika mengembalikan formulir sebagai bakal calon gubernur di sekretariat DPW PPP Jalan Sungai Saddang Makassar, Rabu (14/6). “Saya ingin agar PPP mendapat dukungan di Pileg 2019 mendatang. Saya juga berharap dapat
bersama PPP didalam kontestasi Pilgub 2018 – 2023 dan bersama beberapa partai yang mendukung,”ujar NA kemarin.
Meski NA yang tak lain adalah Bupati Bantaeng dua periode ini belum menyebut partai apa saja yang akan mengusungnya di Pilgub, namun informasi yang dikumpulkan koran ini, bila guru besar Fakultas
Pertanian Unhas ini berpeluang diusung Partai Demokrat yang mengontrol 11 kursi di parlemen serta PDIP yang mengontrol 5 kursi di parlemen. PPP sendiri memiliki 7 wakil diparlemen. “Jika hal ini berhasil, maka NA yang hampir pasti berpasangan dengan Ahmad Tanribali Lamo setidaknya diusung tiga partai dengan 23 kursi,”ujar salah seorang tim pemenangan NA.
Ketika mengembalikan formulir ke kantor DPW PPP Sulsel, NA ditemani kerabat dan tim pemenangannya pukul 10.30 wita .
Rombongan NA disambut ketua DPW PPP Sulsel HM Aras beserta jajaran pengurus. Sebelumnya, HM Aras berharap agar NA dapat mengendarai PPP dan membesarkan partai berlambang kakbah tersebut. “Membesarkan bukan dari sisi berapa banyaknya pengurus dan baiknya gedung yang akan dibangun, tetapi dengan suksesnya Prof Nurdin Abdullah menjadi Gubernur kedepan dapat menambah perolehan
kursi di Sulsel,”ujar Aras yang pernah tercatat sebagai sekretaris DPW PPP Sulsel ini. (rif)

MAKASSAR, BKM–Akademisi Andi Mustaman mengaku siap bersaing dengan bakal calon Wali Kota Makassar lainnya untuk mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Kesiapan untuk bersaing dikemukakan mantan legislator PDK Sulsel ini usai mengikuti fit and proper tes di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulsel, Jalan Gunung Bawakaraeng, Senin, (12/6).
Andi Mustaman adalah bakal calon yang pertama mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Partai Gerindra. “Pak Andi Mustaman ini adalah calon yang pertama mengikuti fit and proper test, sehingga meninggalkan kesan tersendiri bagi kami,”ujar ketua DPD Partai Gerindra Sulsel, Andi Idris Manggabarani.
Adapun syarat mutlak yang wajib bagi bakal calon wali kota yang ingin diusung Partai Gerindra, kata Idris adalah komitmen untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang dan siap membesarkan partai berlambang kepala burung garuda ini di Kota Makassar.
Idris menyampaikan Andi Mustaman merupakan calon Wali Kota Makassar yang tegas menyatakan siap untuk mendukung Prabowo Subinato di Pilpres 2019 mendatang. Hal ini membuat peluangnya semakin besar untuk mengendari Partai Gerindra.
Aman-panggilan akrab Andi Mustaman juga menegaskan kesiapannya untuk memenuhi seluruh persyaratan Partai Gerindra. “Syarat utamanya adalah komitmen mendukung pak Prabowo Subianto di Pilpres dan siap membesarkan Partai Gerindra di kota Makassar. Kami siap untuk laksanakan ini,” tegas Aman.
Saat ini Gerindra mengontrol 5 kursi di DPRD Makassar, sehingga masih membutuhkan teman koalisi untuk mengusung pasangan calon. Tak hanya Aman yang siap bersaing, namun dua balon lainnya juga mengaku siap yakni Nunung Dasniar serta Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Sulsel Andry S Arief Bulu. NUnung dan Andry juga mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Bahkan Andry yang pernah tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel ini mendapat pujian dari sang penguji Prof Dr Asdar. (rif)

SIDRAP, BKM–Partai Nasdem sangat berharap terbangunnya koalisi gemuk untuk memenangkan istri Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel H Rusdi Masse (RMS) Hj Fatmawati di Pemilihan Bupati (Pilbup) Sidrap 27 Juni 2018 nanti. “Sampai saat ini upaya untuk membangun koalisi gemuk terus dilakukan, termasuk mengintensifkan komunikasi lintas partai ditingklat provinsoi,”ujar Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif, Senin (12/6).
Sebelumnya, RMS benar-benar serius untuk memenangkan istrinya Hj Fatmwaty Azis untuk Pilbup mendatang.
RMS yang tak lain adalah Bupati Sidrap dua periode ini berjanji akan menggaet sejumlah partai politik peraih kursi di DPRD Sidrap menjadi sebuah koalisi gemuk.
Ketika menggelar acara buka puasa yang dirangkaikan dengan penyerahan SK rekomendasi DPP Partai Nasdem dan PPP di Masjid Agung, Pangkajene, akhir pekan lalu, RMS menegaskan keinginannya dihadapan ketua Parpol di Sidrap yang hadir.
Mereka yang hadir yakni Ketua DPD PAN Andi Iksan Hamid, Ketua DPC PBB Muchlis Mustafa, Ketua DPK PKPI Wahyuddin Bandung, Ketua DPC PKS Muhammad Ali Hafid, Ketua DPD Nasdem Syamsu Marlin serta Ketua DPC PPP H Raufong Dalle.
PAN mengontrol 3 kursi di parlemen, PBB 2 kursi, PKPI 1 kursi, PKS 4 kursi, Nasdem 4 kursi serta PPP 2 kursi. “Saya undang semua ketua-ketua parpol naik memberikan pernyataan mendukung Fatmawati. Biar semua orang tahu siapa-siapa parpol mendukung istri saya, meski surat rekomendasi belum keluar,”ucap RMS yang diikuti para ketua parpol ikut memberikan statement dukungannya, disela-sela buka puasa bersama.
Begitupun juga, bupati dua periode ini berjanji akan menggaet Partai Golkar untuk ikut koalisi mengusung anggota legislator senayan DPR RI dari fraksi PPP ini. “Saya adalah mantan ketua DPD Golkar Sidrap. Bagaimanapun perolehan 9 kursi di DPRD Sidrap adalah perjuangan saya. Partai Golkar akan ikut mengusung. Jangan khawatir ibu Fatmawati, Golkar akan kita ambil juga,”lontar RMS disambut applaus hadirin.
Jika benar Golkar yang mengontrol 9 kursi di DPRD Sidrap ikut memberikan rekomendasi kepada Fatmawati, berarti koalisi besar akan terwujud dalam Pilbup mendatang. “Insyallah kita akan jadi koalisi gemuk mengusung Fatmawati,”tandasnya.
Sejumlah parpol lain juga dikabarkan akan ikut mendukung yakni PKB pemilik 1 kursi, Hanura 2 kursi dan Gerindra 2 kursi meski baru tahaon penjaringan dan penggodokan. (ady/rif/c)

MAKASSAR, BKM–Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang harus mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat atau Partai Gerindra jika ingin berkompetisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel Juni 2018 mendatang.
Baik Demokrat maupun Gerindra sama-sama mengontrol 11 kursi di DPRD Sulsel. Sebab tanpa salah satu partai diatas, maka bisa jadi Agus yang juga ketua Depidar SOKSI Sulsel ini hanya jadi penonton. Saat ini modal Agus baru PKB pemilik 3 kursi di parlemen. Kalaupun mendapat dukungan dari PDIP dengan 5 kursi dan PBB serta PKPI Masing-masing 1 kursi masih sangat kurang. “Insya Allah dukungan parpol cukup,”ujar Agus usai mengembalikan formulir di kantor DPD PDIP Sulsel, Minggu (11/6).
Tak hanya Agus, namun Nurdin Abdullah (NA) juga wajib mendapat dukungan Demokrat atau Gerindra.
Meski saat ini PKS yang mengontrol 6 kursi lebih dekat dengan NA, namun partai yang dipimpin Mallarangeng Tutu ini juga menunggu teman koalisinya yakni Gerindra serta Nasdem. Di Pilgub DKI, Gerindra dan PKS berkoalisi, sementara di Pilbup Takalar PKS berkoalisi dengan Nasdem.
Adapun HAM Nurdin Halid (NH) sudah mendapat rekomendasi dari Golkar. Bahkan NH-Azis juga mengincar dukungan Hanura, PKS dan PBB serta PKPI.
Sementara itu, Ichsan Yasin Limpo hampir pasti mendapat dukungan dari PAN yang mengontrol 9 kursi. Selain itu, mantan Bupati Gowa ini juga berpeluang diusung PPP dan Nasdem yang masing-masing mengontrol 7 kursi serta Hanura pemilik 6 kursi.
Pemerhati politik dari Indeks Politika Indonesia (IPI) Suwadi Idris Amir menilai jika NA sangat berpeluang diusung parpol pro pemerintah seperti PDIP, PPP dan Nasdem. “Selain itu, Pak NA juga berpeluang diusung parpol koalisi seperti Gerindra, Demokrat dan PKS,”ujar Suwadi, Minggu (11/6).
Sedangkan Agus, menurut Suwadi sepertinya harus menunggu kedua gerbong ini bersikap, dimana Agus harus menunggu salah satu gerbong partai pro pemerintah atau oposisi.
Dosen politik Unibos Dr Arief Wicaksono membenarkan peran strategis yang dimainkan Demokrat dan Gerindra. “Demokrat dan Gerindra termasuk penentu dari upaya perebutan kendaraan di Pilgub Sulsel 2018,”ujar Arief kemarin.
Menurutnya, karena Demokrat dan Gerindra sama-sama memiliki 11 kursi dan itu cukup signifikan untuk upaya mengimbangi, Golkar yang tidak perlu koalisi karena faktor kecukupan kursi untuk mendorong calon telah terpenuhi, yaitu 18 kursi. “Jadi, sebetulnya bukan hanya pak Agus atau Prof Nurdin saja yang membutuhkan Gerindra dan Demokrat, melainkan semua calon. Karena signifikansi jumlah kursi itulah sebenarnya, yang kemudian memunculkan anggapan bahwa jika pak Agus atau Prof Nurdin tidak dapat rekomendasi dari Gerindra atau Demokrat, maka sebaiknya jadi penonton saja. (rif)