SELAYAR, BKM — Kebakaran melanda Mapolres Selayar, Rabu (18/10). Api mulai melalap bangunan kantor menjelang azan subuh berkumandang, sekitar pukul 04.00 Wita. Personel kepolisian bersama pemadam kebakaran serta warga sekitar berjibaku memadamkan si jago merah.
Kobaran api berlangsung tak jauh dari gudang penyimpanan senjata dan amunisi. Hal ini membuat panik. Jilatan api dikhawatirkan merembes ke bagian gudang.
Bahkan, sebagian dari personel Polres Selayar memberanikan diri masuk ke dalam gudang guna menyelamatkan senjata dan amunisi. Upaya tersebut berhasil mengeluarkan bahan yang mudah meledak itu.
Kapolres Selayar AKBP Syamsu Ridwan yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan peristiwa tersebut. Beruntung, kata dia, personel yang bertugas dengan sigap menyelamatkan senjata serta amunisi. ”Alhamdulillah, senjata dan amunisi yang ada di gudang berhasil diselamatkan,” ujarnya.
Dijelaskan kapolres, kebakaran pertama kali diketahui piket SPKT Bripka Ihwan. Api bermula dari salah satu ruang bagian Sumda. Kemudian menjalar ke ruang Satuan Binmas hingga SPKT.
Selain meluluhlantakkan bangunan tersebut, api juga membakar satu unit mobil operasional Satuan Binmas. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini.
Api berhasil dipadamkan setelah tiga unit armada diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, serta berapa jumlah kerugian. Dugaan sementara, api bermula dari korsleting listrik AC di ruang Bagian Sumda. (ish/rus)
Headline
Halaman Utama | Berita Kota Makassar
MAKASSAR, BKM — Suatu kebanggaan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar). Karena mereka yang bermukim di daerah ini sudah berhasil keluar dari krisis listrik.
Dengan kerja keras yang telah dilakukan manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar, sehingga sekarang sudah terjadi surplus daya listrik hingga ratusan megawatt.
”Surplus daya listrik ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya para pelaku usaha di daerah ini untuk mengembangkan usahanya. Surplus daya listrik sebagai salah satu upaya PLN Sulselrabar dalam mendukung perkembangan dunia usaha dan perekonomian masyarakat di daerah ini,” ujar Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo sesaat sebelum membuka talkshow mengenal lebih dekat kendaraan listrik yang berlangsung di Baruga Karaeng Pattingalloang, kawasan rumah jabatan gubernur Sulsel, Selasa (17/10).
Seiring dengan peningkatan daya listrik tersebut, Sulsel kini memasuki era baru. Kendaraan listrik, baik roda dua maupun empat telah hadir.
Gubernur SYL bahkan melakukan test drive terhadap dua kendaraan tersebut di halaman rumah jabatannya, kemarin. Bahkan, satu unit mobil dikendarai Sang Komandan di jalan raya depan rujab.
Dalam penjelasannya, Syahrul menyambut baik kehadiran kendaraan listrik ini. Menurutnya, kendaraan ini memiliki banyak keunggulan. Diantaranya memaksimalkan penggunaan energi listrik yang kini surplus. Selain itu, juga menghindari terjadinya polusi. Karena kendaraan ini tidak mengeluarkan asap.
”Saya selaku ketua asosiasi pemerintah provinsi akan mengajak seluruh kepala pemerintah provinsi di Indonesia untuk mensosialisasikan dan menggalakkan penggunaan kendaraan listrik. Karena ini bagian dari menggalakkan industri otomotif dalam negeri yang ramah lingkungan,” kata Syahrul.
Satry Nugraha, Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kementerian Lingkungan Hidup RI mengatakan, makin tingginya jumlah pengguna kendaraan tentunya turut berdampak pada meningkatnya polusi udara.
”Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan percepatan program kendaraan listrik ini,” ujarnya.
Untuk mendukung keberadaan kendaraan listrik ini, PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah melakukan pembangunan infrastruktur untuk pengisian energi pada kendaraan listrik ini.
”Kami dari PLN Wilayah Sulselrabar sudah melakukan kesiapan. Tidak saja pada penyediaan daya listrik yang memadai di Sulsel, tapi juga penyediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU),” kata General Manager (GM) PLN Sulselrabar Bob Saril.
Saat ini, tambah Bob, pihaknya sudah memasang SPLU di 57 titik lokasi di Sulsel. Di Makassar sendiri telah terpasang 27 titik. Jumlah ini akan terus ditambah sejalan dengan makin meningkatnya pengguna kendaraan listrik di daerah ini.
Untuk kendaraan roda dua atau motor menggunakan daya sekitar 800 watt. Sedangkan untuk kendaraan roda empat atau mobil daya yang digunakan sekitar 2.000 watt.
”Menggunakan kendaraan listrik sangat irit dan efisien biaya. 800 watt itu sama dengan 0,8 kWh. Chargingnya hanya butuh waktu sampai 4 jam. Jadi energi yang digunakan hanya sekitar 4 kWh. Jika harga per kWh rumahtangga Rp1.400, maka untuk 4 kWh hanya Rp5.600. Itu berarti, untuk menempuh jarak sekitar 70-an kilometer hanya butuh biaya Rp5.600. Sedangkan kalau menggunakan premium bisa sampai dua liter atau setara dengan Rp12.000-an,” terang Bob.
Keberadaan SPLU ini tidak saja untuk mendukung pengisian energi kendaraan listrik, tapi bisa juga digunakan untuk kepentingan lainnya. Misalnya untuk charging handphone, ataupun untuk memasak yang menggunakan peralatan listrik.
”Jadi di SPLU ini PLN hanya menyediakan kWh meter untuk menunjukkan berapa jumlah daya yang dibeli masyarakat, serta tempat colokan untuk melakukan pengisian daya listrik di kendaraan listrik maupun di peralatan lainnya,” jelas Bob Saril. (mir)
MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto hadir di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (16/10). Ia datang untuk memberi kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.
Asisten I Pemkot Makassar Muh Sabri menjadi terdakwa dalam kasus ini. Ia bersama dua orang lainnya, yakni Rusdin dan Jayanati Ramli.
Di depan majelis hakim yang diketuai Bonar Harianja, wali kota yang akrab disapa Danny itu membeber fakta-fakta tentang kasus Buloa. Menurutnya, terkait urusan serta masalah tanah menjadi salah satu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) asisten I dalam hal koordinasi.
Soal rencana proyek strategis nasional pembangunan Makassar New Port (MNP), kata Danny, pihak pemkot telah menerima surat permintaan dari pihak PT Pelindo terkait pembebasan lahan di lokasi proyek.
“Pihak Pelindo meminta Pemkot Makassar untuk pembebasan lahan, namun kami menolak,” tegas Danny di persidangan.
Permintaan itu, kata Danny, terkait rencana akan digunakan sebagai akses lahan jalan masuk ke proyek MNP. “Rasa-rasanya permintaan itu sudah pernah ada di era sebelumnya (wali kota sebelumnya),” kata Danny.
Dikatakan Danny, dirinya pernah dua kali mengikuti rapat terkait akselerasi tata ruang. Termasuk membahas pembebasan lahan untuk jalur masuk ke lokasi proyek MNP.
“Saya khawatir akan menggusur masyarakat, makanya saya mendisposisikan ke sekda,” terangnya.
Namun, diposisi wali kota tersebut tidak pernah ditunjukkan dan diserahkan sekda kepada asisten I untuk ditindaklanjuti, sebagai acuan dalam hal mempercepat proses pelaksanaan proyek pembangunan MNP.
Selain itu, Danny menuturkan, ada juga permintaan anggaran dari PT Pelindo. Namun hal itu ditolaknya. Dengan alasan, pemkot tidak memiliki anggaran untuk proyek tersebut.
Ada tiga surat yang diajukan pihak PT Pelindo, kata Danny. Yakni permintaan anggaran, permintaan akselerasi tata ruang dan permintaan akses jalan proyek MNP.
Ditanya terkait persoalan adanya sewa menyewa di lahan Buloa, Danny mengaku tidak tahu menahu. “Justru saya malah heran dan kaget kenapa ada persoalan seperti itu. Saya juga mengetahui ada masalah di Buloa setelah membaca berita di media,” kilahnya.
Peran pemkot dalam proyek pembangunan MNP, kata dia, hanya sebatas untuk mempermudah pengerjaannya. “Soal mediasi lahan, itu memang sudah tugas dan tupoksi asisten I,” bebernya.
Danny menyebutkan, siteplan MNP itu sudah ada sejak tahun 1997. Namun, nanti setelah Presiden Jokowi baru proyek berjalan. (mat/rus)
Penghargaan dan Sertifikat:
