Headline

MAKASSAR, BKM — Razia tempat hiburan malam (THM) dilancarkan Direktorat Narkoba Polda Sulsel. Menariknya, bukan hanya personel kepolisian yang dilibatkan. Tapi juga anjing pelacak.
Pelibatan binatang yang memiliki penciuman tajam ini cukup membantu. Bahkan bisa mengungkap keberadaan barang bukti obat-obatan terlarang yang sengaja disembunyikan.
Razia Antik 2017 ini berlangsung, Minggu malam (16/4) pukul 23.30 Wita. Ada dua lokasi yang jadi sasaran. Masing-masing One-Up Kitchen & Bar di Jalan Pattimura serta Barcode Jalan Amanagappa.
Puluhan personel kepolisian, baik yang berpakaian seragam maupun dinas datang ke lokasi dengan membawa perlengkapan berupa alat tes urine. Begitu masuk, ruangan THM langsung diblokade sehingga tidak ada pengunjung yang bisa keluar.
Mereka kemudian dites urine. Sementara anjing pelacak juga melakukan tugasnya. Binatang yang dikontrol salah seorang polisi berpakaian seragam itu mengendus tiap sudut dalam ruangan. Alhasil, ditemukan barang bukti di sebuah ruangan yang jadi sasaran razia.
Dari hasil tes urine yang dilakukan, aparat mengamankan dua orang. Mereka positif menggunakan obat-obatan daftar G.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani menyebut kedua orang itu. Masing-masing Dadang Tika Priatna, warga BTN Bukit Hartaco Indah Blok 2H/12, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya. Satu lainnya adalah Gatot Sarwo Sardadi Benny Liem, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan km 13 Perumahan Griya Alam Permai Blok J No 21 Makassar. Ia bekerja di salah satu perusahaan rokok.
”Ada dua THM yang jadi sasaran razia. Di lokasi tersebut petugas langsung melakukan tes urine. Hasilnya, ada dua pengunjung yang terbukti menggunakan narkoba,” beber Dicky, Senin (17/4).
Selain keduanya, petugas juga mengamankan barang bukti berupa obat daftar G jenis somadril sebanyak enam butir. Ditemukan juga saset plastik berisi 14 biji obat daftar G jenis THD dan Tramado.
”Barang bukti yang disita di lokasi ditemukan anjing pelacak dalam kemasan plastik. Disembunyikan oleh pelaku saat di dalam ruangan. Keduanya kini diamankan di mapolda untuk pemeriksaan lebih lanjut,” terang Dicky. (ish/rus)

RUANG kerja berukuran kira-kira 6×4 meter tampak tertata rapi. Sejumlah buku karya penulis besar mengisi lemari di pojok kiri meja kerja.
Tumpukan koran dari berbagai media massa tersimpan di atas meja yang tersusun rapi. Terpajang di dinding sebuah foto berukuran besar, yang tengah bersalaman dengan seorang wanita cantik berpakaian putih.
”Foto Sekertaris DPRD bersama Bupati perempuan pertama di Sulsel.” Begitu keterangan yang tertera di bawah foto tersebut.
Lelaki berbadan besar berpajau batik berwarna sedikit coklat itu adalah Muktar Jaya,SE. Dia kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Sejak awal Januari 2017, lelaki yang karib disapa Bung MJ ini dipercaya sebagai plt sekwan. Sebelumnya, ia pernah menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara.
Baru sepekan dipercaya memimpin sekretariat dewan, Bung MJ langsung membuat gebrakan. Terutama di bidang informasi (humas) sekretariat DPRD. Ia meluncurkan tabulasi informasi dewan berbentuk website dprd.lutra.id.
Bukan hanya itu. Muktar juga mengumpulkan semua tim ahli DPRD. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Luwu Utara tahun 2018. Rangkaian penyusunan draf pokok pikiran DPRD oleh tim ahli terkait dengan penyusunan RKPD tahun anggaran 2018.
Langkah tersebut ditempuh untuk berburu waktu dengan prinsip kerja Bupati Luwu Utara dengan istilah; ayo bekerja, run.. run.. run… agar jangan tertinggal.
Bagi Bung MJ, bekerja maksimal merupakan bentuk loyalitasnya kepada pimpinan yang telah memberi kepercayaan dalam suatu jabatan.
Ayah dua anak ini punya motto hidup; loyalitas dan kepercayaan di atas segalanya. Dia juga memegang teguh prinsip; pemimpin yang baik itu disegani, bukan ditakuti. Karenanya, pribadi Muktar yang ramah dan ceria amat disenangi sekaligus disegani oleh anak buah, relasi serta rekannya.
Kesuksesannya dalam beberapa jabatan tak membuatnya sombong dan berbangga diri. Dengan rendah hati, dia menyebut bahwa dirinya bukanlah apa-apa tanpa dukungan pimpinan yang telah memberikan amanah serta tanggung jawab. Tak terkecuali dukungan dari seluruh stafnya.
Dalam memimpin sebuah SKPD, Muktar selalu memposisikan diri sebagai bapak, kakak sekaligus teman. ”Di kantor ini bagaikan satu keluarga kecil. Ibarat tubuh manusia yang saling membutuhkan dan melengkapi. Saya sebagai kepala dan anak buah sebagai anggota tubuh yang lain,” katanya memberikan analogi. (yusran)

MAKASSAR, BKM — Kodam VII Wirabuana resmi berganti nama menjadi Kodam XIV Hasanuddin. Prosesi penggantian nama itu dilakukan dalam sebuah upacara kemiliteran di Lapangan Karebosi, Rabu (12/4). Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono hadir dan memimpin langsung jalannya upacara.
Ada beberapa alasan sehingga Kodam VII Wirabuana berubah nama. Menurut Jenderal Mulyono, Kodam XIV/Hasanuddin merupakan bagian dari program penataan organisasi TNI AD sesuai Renstra 2015-2019. Tujuannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peran dan fungsinya dalam menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan yang semakin kompleks serta multidimensional.
”Berangkat dari pertimbangan dan pemahaman tersebut, TNI AD secara terus menerus menata organisasi di jajarannya. Dan salah satu diantaranya adalah pemekaran Kodam VII/Wirabuana menjadi Kodam XIII/Merdeka dengan wilayah pembinaan meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, serta Kodam XIV/Hasanuddin dengan wilayah meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara,” jelas Jenderal Mulyono .
Ditambahkan pemilik empat bintang ini, gelar kekuatan TNI AD merupakan bagian dari pembangunan postur TNI AD, yang tercantum dalam dokumen MEF (Minimum Essential Force) dan dokumen Renstra TNI AD 2015-2019, menjadi upaya untuk mengatasi rentang komando yang cukup luas dan panjang. Di mana Kodam VII/Wirabuana semula bertanggung jawab atas seluruh wilayah Pulau Sulawesi dan Kepulauan di sekitarnya.
Jenderal Mulyono memaparkan, secara historis, cikal bakal Kodam XIV/Hasanuddin, yaitu Teritorium VII/Indonesia Timur. Membawahi Sulawesi dan Maluku. Dibentuk pada tahun 1950 sebagai respon dari pemerintah dan TNI dalam mengatasi pemberontakan dan aksi bersenjata di seluruh tanah air.
Pada tahun 1957, Teritorium VII/Indonesia Timur dilikuidasi menjadi empat kodam. Diantaranya, Kodam XlV/Hasanuddin dengan wilayah meliputi Sulawesi Selatan dan Tenggara, serta Kodam XllI/Merdeka dengan wilayah meliputi Sulawesi Utara dan Tengah.
Pada tahun 1985, diadakan reorganisasi di lingkungan ABRI yang menyederhanakan 17 kodam menjadi 10 kodam, berdasarkan kebutuhan dan hakikat ancaman pada saat itu. Keberadaan kodam-kodam, terutama di luar Pulau Jawa dianggap tidak efisien, baik dari segi penggunaan dan pemusatan kekuatan maupun dari segi anggaran pertahanan.
Keberadaan Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XIV/Hasanuddin kala itu sudah tidak efektif lagi untuk mewujudkan konsepsi pertahanan pulau utama, yang menerapkan penghematan tenaga serta pemusatan kekuatan yang memiliki mobilitas tinggi.
“Inilah yang mendasari likuidasi kedua kodam tersebut menjadi Kodam VII/Wirabuana,” ungkap Jenderal Mulyono.
Namun seiring waktu, dan menjawab tantangan kebutuhan saat ini, nama Kodam XIV Hasanuddin kembali digunakan.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sangat mengapresiasi penggantian nama ini. Malah, secara langsung dia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena nama Kodam XIV Hasanuddin kembali digunakan.
Orang nomor satu di Sulsel itu, berharap penggunaan kembali nama Sultan Hasanuddin dapat mengembalikan marwah, kehormatan serta kebanggaan Kodam beserta seluruh satuan dan prajurit jajarannya terhadap Sultan Hasanuddin, sang pahlawan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.
“Terima kasih sudah mengembalikan nama Kodam XIV Hasanuddin. Kami sangat mengapresiasi perubahan nama Kodam VII Wirabuanan menjadi Kodam XIV Hasanuddin,” kata Syahrul.
Menurut dia, Sultan Hasanuddin merupakan nama yang sakral dan memiliki nilai sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia.
“Sultan Hasanuddin bukan hanya milik Sulsel. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan nasional yang perjuangannya mengusir penjajah telah diakui dunia,” tambahnya .
Dia melanjutkan, gelar Ayam Jantan dari Timur yang disematkan oleh penjajah, merupakan simbolik sebuah keberanian dan konsistensi Sultan Hasanuddin dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia..
Lanjut Syahrul, pembangunan pulau Sulawesi menjadi dua Kodam, merupakan sebuah kebutuhan dalam pertahanan keamanan. Sebab, perkembangan negara yang semakin besar, pasti beragam ancaman juga menyertainya. Sehingga pembagian wilayah ini akan mempermudah pemetaan dan pengendalian teritorial dengan berbagai ancaman konflik yang ada di dalammya. (rhm/rus)