Headline

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar akhirnya melunak. Dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Janji untuk melakukan perubahan itu diambil setelah mengumpulkan pandangan dan masukan dari masyarakat. Mereka hadir dalam rapat uji publik terhadap eksistensi perwali di Ruang Sipakalebbi Balai Kota, Selasa (17/1). Hadir anggota DPRD Makassar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi serta ketua RT dan RW dari tiap kelurahan.
Dalam revisi perwali nantinya, pemerintah kota akan menambahkan poin yang dimana persyaratan calon ketua RT dan RW. Mereka yang berusia 40 tahun ke atas dan telah memiliki pengalaman menjadi ketua RT dan RW minimal sepuluh tahun, dapat kembali mengikuti pencalonan meskipun tidak memiliki ijazah. Calon hanya memberikan pernyataan bukti atau data pengalaman.
Selain itu, calon ketua RT dan RW juga diwajibkan untuk memiliki sepuluh wajib pilih dengan bukti foto copy kartu keluarga (KK).
“Dari hasil uji publik, akan dilakukan revisi terhadap perwali dengan menambahkan poin di persyaratan,” kata Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar, Iskandar Lewa, kemarin.
Pemkot melalui Bagian Umu, juga telah mempersiapkan menyusun poin-poin untuk segera dirampungkan, agar pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW dapat tetap dilaksanakan di waktu yang telah ditentukan, yakni 26 Februari mendatang.
Anggota DPRD Kota Makassar, Rahman Pina yang hadir dalam pertemuan kemarin, menyatakan sangat mendukung kebijakan pemkot yang menggelar uji publik sebagai bentuk mengedepankan demokrasi.
Hanya saja, legislator Partai Golkar Makassar itu menyinggung tidak adilnya kebebasan berpolitik bagi masyarakat. Sebab sampai saat ini masih ada direksi perusda yang aktif sebagai pengurus partai politik, namun tetap bertahan. Sedangkan untuk calon ketua RT dan RW sama sekali tidak diberikan kesempatan ikut dalam pemilihan jika masih aktif sebagai pengurus partai.
“Jangan batasi hak demokrasi warga untuk menjadi tokoh di lingkunganya. Calon ketua RT dan RW yang aktif sebagai pengurus parpol dilarang ikut. Tetapi kenapa direksi perusda yang aktif sebagai pengurus parpol tetap dibiarkan,” cetus Rahman Pina.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memastikan pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW tetap berjalan sesuai rencana. Namun, sebelumnya ia akan merevisi perwali terkait persyaratan calon ketua RT dan RW.
“Merevisi perwali bukan barang haram. Revisi perwali demi menjadikan kota ini lebih baik untuk rakyat dan indahnya demokrasi,” ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Makassar, Mesyakh Raimon Rantepadang berpandangan, apa yang tertuang dalam perwali sudah tepat. Termasuk poin bahwa calon ketua RT/RW tidak boleh berasal dari kalangan atau pengurus partai politik (parpol) tertentu, yang ditolak beberapa legislator.
“Saya kira sudah tepat kalau ketua RT dan RW tidak boleh ada dalam struktur kepengurusan parpol. Termasuk rangkap jabatan dalam sebuah organisasi,” kata Mesyakh Raimon, kemarin.
Ketua Fraksi PDIP kemudian mengutip Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Seorang ketua RT/RW memang tidak boleh menjadi pengurus dalam parpol manapun. Selain itu, selaku orang yang bertanggung jawab merukunkan warga setempat, ketua RT/RW tidak boleh masuk dalam pusaran kepentingan.
“Sementara jika ada RT/RW yang bertatus pengurus dalam satu parpol, itu akan berpotensi memihak kepada salah satu kepentingan. Warga bukannya dirukunkan. Tapi bisa saja terpecah,” ujarnya.
Bukan hanya itu. Ketua RT/RW yang jangkauan lebih dekat dengan warga, akan mudah disusupi oleh berbagai kepentingan politik.
“Inilah alasan mengapa RT/RW tidak boleh dari kalangan politisi. Sementara kepala daerah, seperti wali kota dimungkinkan berasal dari partai. Karena kepala daerah yang berpartai tidak bisa secara langsung mempengaruhi masyarakat karena jaraknya jauh. Sementara RT/RW dekat dengan masyarakat,” jelasnya memberi argumen. (arf-ita/rus)

SINJAI, BKM — Sebanyak 22 kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) se-Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai berkunjung ke Balikpapan, Samarinda dan Tenggarong. Mereka berada di sana 14-17 Januari guna menambah wawasan dan pengalaman terkait proses pembelajaran.
Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sinjai Timur, Muh Kasim,SPd menyampaikan hal itu, kemarin. Selama berada di Balikpapan, para kepsek itu mengunjungi SD Kemala Bhayangkari Balikpapan.
”Sekolah ini pernah juara pertama tingkat nasional meraih Adiwiyata dalam lomba Sekolah Sehat 2014,” kata sarjana pendidikan STKIP Muhammadiyah Bone ini.
Terkait predikat sekolah sehat, suasananya sangat mendukung dengan budaya bersih para guru, pegawai dan siswa itu sendiri. Kedisiplinan para guru dan siswa menjadikan sekolah ini mampu meraih juara pada skala nasional.
Sarana dan prasarana dimiliki sekolah yang jadi pusat studi banding itu, kurang lebih sama yang dimiliki SDN yang ada di Sinjai Timur. ”Namun yang jadi masalah adalah, soal manajemen pengelolaan sekolah dan kedisiplinan yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan,” ungkap mantan staf Bagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ini.
Studi banding para kepsek ke sekolah yang telah memiliki reputasi dan mengukir kesuksesan akan terus dilakukan di masa mendatang, agar wawasan dan pengalaman bisa diaplikasi di sekolahnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah masing-masing. (rls)

SIAPA sangka jika seorang petani kecil, pernah bekerja sebagai kuli bangunan, kini punya omzet puluhan juta. Kesabaran dan kerja keras, menjadi kunci sukses Syaibani menjadi seorang pengusaha muda.

Laporan: Nugroho Nafika Kassa

SYAIBANI dilahirkan dari keluarga cukup sederhana. Mencangkul, membajak, dan menjaga sawah menjadi rutinitas sehari-harinya saat kecil. Maklum, orang tuanya hanya seorang petani yang cuma punya sepetak kecil sawah. Jauh dari kehidupan mewah.
Pendidikan seakan menjawab semua masalah perekonomian Syaibani. Karena kegigihannya menempuh pendidikanlah, kini ia mampu menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi keluarganya.
Kehidupannya semasa masih berstatus murid SD, punya banyak cerita yang tidak bisa dilupa oleh Syaibani. Ia mengisahkan, dari segi makanan, yang biasa ia konsumsi tergolong memprihatinkan. Terkadang Syaibani dan keluarganya hanya memakan ubi. Bahkan menjadi santapan pokok pengganti nasi. Lebih parahnya lagi, saking kurangnya uang yang dimiliki, Syaibani hanya memakan ubi yang dicampur dengan garam.
Selain ubi, Syaibani juga biasa hanya makan nasi aking. Nasi hampir basi yang kemudian dikeringkan supaya bisa dimakan kembali esok harinya. “Saat SD memang masa yang sulit. Saat itu kondisi ekonomi keluarga sedang krisis-krisisnya,” kenang Syaibani.
Saat menginjak SMP pun seperti itu. Selain bertani, mengajar mengaji, dan beternak, Syaibani ternyata juga menyisihkan waktu luangnya sebagai buruh bangunan. Gaji dari buruh bangunan tersebut, dikatakan Syaibani, sangatlah sedikit.
Untuk setengah hari saja ia digaji hanya Rp1.250. Kalau ada waktu, kadang juga ia mengambil waktunya seharian supaya bisa mendapat gaji yang lebih besar, Rp2.500.
Walaupun saat itu dirasa beban kerja cukup berat, namun Syaibani tetap menjalaninya dengan ikhlas. Pernah suatu hari, karena seringnya mengangkat semen, Syaibani mengalami cidera di bahunya. Hal yang sangat menyedihkan baginya saat itu, karena cidera itu menyebabkannya sulit bekerja.
Apakah Syaibani menyerah dengan keadaan? Rupanya tidak. Ia justru semakin termotivasi untuk terus bersekolah demi mengubah kehidupan keluarganya.
Dengan susah payah sampai pada bangku kuliah, Syaibani mendapatkan banyak manfaat dari masa pendidikannya di STIBA.
Saat memasuki masa kuliah, Syaibani mulai belajar berbagai metode pengobatan alternatif.
Pertama yang ia pelajari adalah ilmu ruqyah. Saat itu ia dipertemukan oleh salah satu pengobat ternama dari Makassar, Hermanto Aziz. Belajar bersama orang yang sudah dia anggap guru sendiri itu selama kurang lebih satu tahun.
Saat itu Syaibani mulai juga mempelajari bekam, akupuntur, pengobatan herbal, dan berbagai terapi yang ada. Mulai saat itulah, Syaibani fokus untuk mendirikan usahanya.
Saat ini klinik milik Syaibani telah banyak dikenal. Syaibani mengatakan, sejauh ini ia tidak melakukan promosi secara gencar. “Selama ini pasien saya mengetahui klinik ini hanya dari mulut ke mulut. Banyak temannya yang sudah merasakan manfaat klinik ini, sehingga mereka saling menyarankan,” jelas Syaibani.
Pasien yang datang ke Therapy Holistic Qolbun Salim ini ternyata bukan hanya berasal dari Makassar. Syaibani menyebutkan, sebagian datang dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Termasuk beberapa kabupaten yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pasien paling jauh berasal dari Sumatra.
“Untuk persentase, kurang lebih 50 persen pasien dari Makassar dan 50 persen pasien dari beberapa daerah lain,” kata Syaibani.
Bicara soal tarif yang dikenakan pada kliniknya, Syaibani mengatakan, tergantung dari jenis penyakit dan metode pengobatannya. Ia memisalkan, jika pengobatan ruqyah tidak ada sama sekali tarif. Hanya saja, jika ada yang menginfaq, baru ia terima.
Berbeda dengan metode pengobatan lain yang memang ia pasang tarif. Pengobatan herbal misalnya, tergantung dengan kondisi penyakitnya.
Contohnya penyakit asam urat atau kolesterol, jika diterapi herbal, biaya yang dikenakan dalam setengah bulan sebesar Rp300 ribu.
Berbeda dengan penyakit seperti tumor atau kanker. Tarifnya lebih tinggi. “Semua itu berdasarkan diagnosa dan ritme terapinya,” kata Syaibani.
Untuk bekam, Syaibani memasang tarif Rp100 ribu sekali bekam. Namun terkadang ia juga punya kebijakan sendiri terkait tarifnya. Misalkan ada pasien yang hanya punya uang Rp50 ribu, Syaibani bisa terima. Kadang juga ada pasien yang mau mengangsur pembayaran, Syaibani juga kadang menerima. Tergantung kondisi keuangan para pasiennya.
Syaibani saat ini sangat menikmati pekerjaannya. Ada Banyak manfaat yang diperoleh, baik bagi dirinya maupun orang lain. Terkadang ada pasiennya yang berobat memiliki kepribadian yang jauh dari tuntutan agama. Selain mengobati, Syaibani juga biasa memperbaiki pemikiran pasiennya dari segi mental untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhannya. Alhasil, banyak dari pasiennya yang bukan hanya sembuh dari penyakit, namun sisi religiusnya juga semakin baik.
Tak lupa pula Syaibani memberikan saran kepada para anak muda untuk lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan. “Islam mengajarkan kita untuk terus bekerja dan memberi. Jadi jangan berhenti berjuang, bagaimanapun kondisi kita,” kuncinya. (*/rus)

MAKASSAR, BKM — Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel terus menelusuri praktik penjualan mobil bodong di daerah ini. Apalagi melibatkan oknum kepolisian.
”Kasusnya masih dalam penyelidikan. Termasuk asal kendaraan yang diduga bodong. Demikian pula dengan BPKBnya. Kita ungkap dulu itu. Selanjutnya, semua yang terlibat akan kita kejar. Setelah lengkap akan diekspose,” kata Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Tri Atmojo, kemarin.
Hingga saat ini, ada 17 unit mobil berbagai merek yang telah diamankan Propam. Diantaranya enam Toyota Avanza, enam Toyota Rush, satu unit Honda Jazz dan, dua unit Daihatsu Gran Max.
”Kami belum kumpul semua barang bukti. Saat ini baru enam unit yang kami amankan di mapolda. Sebanyak 12 diantaranya dikuasai sejumlah oknum polisi di Palopo, Luwu dan Luwu Timur. Termasuk masyarakat umum,” terang Tri.
Rencananya, mobil bodong lainnya akan dibawa ke Makassar untuk pengecekan di laboratorium. Selanjutnya akan mencari asal usul kendaraan.
Dalam kasus ini, oknum perwira polisi yang diduga terlibat dan menjabat Kapolsek Burau, Polres Lutim, AKP Hariadi telah dicopot dari jabatannya. ”Yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan intensif. Jabatannya sebagai kapolsek telah dicopot,” tegas Tri lagi.
Kuat dugaan, masih ada mobil bodong lainnya yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan. Karena itu, polisi masih terus bekerja untuk mengungkap dan mencari barang bukti lainnya.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, membenarkan adanya 17 mobil bodong yang telah diamankan Paminal (Pengamanan Internal) Propam. Pengungkapan kasus ini bermula ketika polisi menerima informasi banyaknya mobil bodong yang diperjualbelikan dan melibatkan oknum polisi.
Selain AKP HT, tambah Dicky, praktik penjualan mobil bodong ini diduga melibatkan Iptu Fajar Maulana (anggota Polres Palopo), Bripka Iwan Kalla dan Brigpol Sudarmaji (keduanya anggota Satuan Lalulintas Polres Palopo). Ketiganya juga telah diperiksa.
”Sindikat perdagangan mobil bodong ini mendatangkan mobil dari Pulau Jawa untuk dijual kembali di Sulsel. Dari hasil interogasi sementara, Aiptu Fajar berperan mendatangkan kendaraan tersebut ke Sulsel. Sedangkan AKP Hariadi bertindak sebagai penyalur kepada yang berminat membeli mobil bodong. Diduga ada pemalsuan dokumen yang dilakukan,” terang Dicky.
Dari pantauan BKM di belakang ruang reskrim Polres Lutim, atau depan kantin kamtibmas, kemarin, sebanyak 10 mobil yang diduga bodong terlihat terparkir. Maisng-masing dua unit Toyota Innova, satu Hodan Jazz, satu Toyota Rush, empat Toyota Avanza dan dua Daihatsu Gran Max.
Kapolres Lutim, AKBP Parojahan Simanjuntak yang dimintai konfirmasinya, kemarin, enggan berkomentar banyak terkait banyaknya mobil bodong yang ditemukan di wilayah hukumnya. Dia hanya menyarankan agar menghubungi langsung pihak Polda Sulsel.
“Saya tidak komentar apa-apa dulu ya, karena berkaitan ada anggota kita. Biarkan dulu polda dalami secara jelas. Kalau mau konfirmasi, langsung ke polda,” kata Parojahan.
Dia menyatakan tidak sepakat dengan pemberitaan media yang ada di Makassar. Soalnya, laporan polisi (LP) terkait dugaan mobil bodong tersebut baru ada dua.
“Keterlibatan anggota itupun baru dicek. Hingga sekarang baru dua ada LPnya dari sekian banyak itu. Yang lain belum diketahui dan masih didalami. Makanya, saya tidak sepakat dengan media yang ada di Makassar,” cetus Parojahan.
Ditanya siapa dua LP tersebut, Parojahan mengaku kalau Polda lah yang lebih mengetahui. “Polda yang tahu, bukan saya. Tetapi saya menunggu informasinya dari polda,” kelitnya.
Salah seorang anggota kepolisian yang masuk dalam daftar pemilik mobil yang diduga bodong tersebut, tidak bisa berkomentar banyak. Dirinya hanya menyarankan agar menghubungi anggota kepolisian lainnya yang lebih senior.
Namun begitu, dirinya tidak membantah dan bahkan mengakui kalau biaya administrasi untuk mobilnya tersebut juga telah diserahkannya kepada Kapolsek Burau. “Tapi Propam bilangnya itu palsu,” ungkap anggota kepolisian yang enggan ditulis namanya. (ish-alp/rus/c)

MAKASSAR, BKM — Pelabuhan Nusantara Parepare masih menjadi pintu masuknya narkoba jenis sabu-sabu di Sulawesi Selatan. Hal itu terbukti dari sejumlah pengungkapan kasus penyelundupan barang haram ini dalam sebulan terakhir, yang lokasinya di pelabuhan tersebut.
Barang bukti narkoba itu telah dimusnahkan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Muktiono di halaman mapolda, Jumat (13/1). Hadir Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang, Kajati Sulsel Hidayat dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Pemusnahan dilakukan dengan cara dimasak untuk dicairkan.
Narkoba yang dimusnahkan berupa sabu seberat 15,3 kg dan ektasi 1.966 butir. Semuanya merupakan hasil operasi November dan Desember 2016.
”Dari barang bukti sabu yang dimusnahkan ini, 1,9 kg diantaranya diamankan di Pelabuhan Parepare. Dikemas dalam 40 bungkus besar. Pengungkapan kasusnya pada hari Kamis (12/1) pukul 13.00 Wita,” terang Kapolda, kemarin.
Diakui Muktiono, penyelundupan sabu-sabu melalui pintu masuk pelabuhan Parepare bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, sudah ada beberapa bandar dan pengedar yang diamankan di lokasi tersebut. Barang bukti yang disita juga tergolong besar.
”Setahu saya, bukan kali ini barang bukti sabu diamankan petugas Polsek KPN (Kawasan Pelabuhan Nusantara) Parepare. Tahun lalu, polisi juga mengamankan 30 kg sabu yang akan dikirim melalui pelabuhan. Termasuk yang diungkap sejak Kapolres AKBP Alan Gerrit Abast dan penggantinya AKBP Pria Budi. Kami apresiasi kedua kapolres ini,” kata Kapolda.
Terpisah, Kapolsek KPN Parepare, AKP Syarifuddin Limpo menjelaskan kronologis pengungkapan sabu seberat 1,9 kg tersebut. Menurut dia, barang bukti tersebut diamankan saat berlangsung patroli multi kejahatan, Kamis (12/1) pukul 13.00 Wita. Operasi rutin ini memeriksa para penumpang kapal dan barang bawaannya.
”Sabu tersebut dibawa dari Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) oleh seorang penumpang yang mengaku sebagai kurir. Namanyan Mansur. Ia menumpang KM (Kapal Motor) Bukit Siguntang dan bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare,” jelas AKP Syarifuddin Limpo yang memimpin langsung jalannya operasi.
Ketika turun dari kapal, polisi langsung menghentikan Mansur. Sebab gerak geriknya begitu mencurigakan. Tas serta barang bawannya kemudian diperiksa.
Dalam sebuah kardus Apollo, ditemukanlah 40 bal serbuk kristal putih yang dicurigai narkoba jenis sabu. Barang tersebut terbungkus kantong plastik. ”Penumpang tersebut langsung kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kapolsek, Jumat (13/1).
Dari hasil pemeriksaan aparat, Mansur yang berusia 37 tahun merupakan karyawan swasta. Ia beralamat di Jalan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kaltara.
Rencananya, barang yang dibawa Mansur akan diserahkan kepada pemesannya bernama Arlan. Alamatnya di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Tim gabungan Polda Sulsel dibackup aparat Polsek KPN saat ini tengah melakukan pengembangan di lapangan.
Tersangka Mansur bersama barang bukti sabu yang dibawanya, diamankan di Polda Sulsel. Karena saat barang bawaan tersangka digeledah di Pelabuhan Nusantara Parepare, tim gabungan dari Polda Sulsel juga berada di TKP. Selanjutnya, penanganan kasus ini ditangani Polda Sulsel.
Kapolres Parepare, AKBP Pria Budi mengkonfirmasi kebenaran pengungkapan kasus ini. ”Kami masih melakukan koordinasi dengan Polda Sulsel. Kami satu tim akan melakukan pengembangan lagi, karena kemungkinan jaringannya cukup besar,” tandasnya.
Wagub Sulsel, Agus AN yang hadir dalam pemusnahan barang bukti di mapolda, mengapresiasi kinerja kepolisian yang begitu gigih dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba. Dia menyebut, polisi tidak mengenal waktu dalam melakukan operasi ke wilayah yang menjadi sasaran peredaran narkoba.
Dalam kesempatan yang sama, Agus meminta kepada wali kota Makassar untuk menghadirkan duta narkoba pada setiap lorong di kota ini. Selanjutnya, duta tersebut rutin mengumpulkan warga yang tinggal di lorong untuk diberi pemahaman tentang bahaya narkoba. Dengan begitu, nantinya lorong yang ada di Kota Makassar bersih dari penyalahgunaan narkoba.
Terkait masuknya narkoba di sekolah-sekolah dalam berbagai bentuk dan daya tarik, Agus berharap agar para guru dan tokoh agama dilibatkan dalam upaya pemberantasannya. ”Mereka hendaknya diajak melihat langsung para korban penyalahgunaan narkoba,” saran Wagub.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto juga memberi apresiasi terhadap polisi yang telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba. ”Penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, kita mendukung sepenuhnya polisi yang terus berusaha mengungkap kasus ini,” kata Danny, sapaan akrab wali kota. (ish-smr/rus/b)