MAKASSAR, BKM — Memasuki triwulan terakhir Tahun Anggaran 2022, ternyata masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar dengan serapan anggaran yang masih sangat rendah. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar 10 November 2022, tercatat masih ada tiga OPD dengan realisasi anggaran belanja di bawah 30 persen.
OPD tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum Makassar. Dari pagu anggaran belanja yang dikelola sebesar Rp636,696 miliar, yang terealisasi baru Rp65,423 miliar atau sekitar 10,28 persen. Sementara itu, dari anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp100 miliar, yang terealisasi baru sekitar Rp24,945 miliar atau sekitar 24,95 persen.
OPD lain dengan realisasi anggaran masih rendah adalah Dinas Lingkungan Hidup. Tercatat, dari pagu anggaran belanja yang dialokasikan untuk instansi tersebut sebesar Rp141,711 miliar, yang terserap baru sekitar Rp36,968 miliar atau sekitar 26,09 persen. Dari sisi pendapatan ditargetkan sebesar Rp910 juta, yang terealisasi hingga saat ini sebesar Rp394,89 juta atau sekitar 43,39 persen.
Selanjutnya, Dinas Sosial. Dari pagu anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp28,118 miliar, realisasi belanja baru sekitar Rp8,182 miliar atau sekitar 29,10 persen. Untuk pendapatan, tidak ada target yang diberikan ke Dinas Sosial.
OPD dengan realisasi belanja tertinggi adalah Satpol PP. Tercatat, dari Rp36,396 miliar anggaran yang dialokasikan untuk instansi tersebut, belanja yang sudah terealisasi sebesar Rp25,606 miliar atau sekitar 70,35 persen.
Di posisi kedua dengan persentase realisasi belanja tertinggi adalah Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 63,75 persen. Dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp48,477 miliar, terealisasi sebesar Rp30,853 miliar. Dari sisi pendapatan, sudah terealisasi sebesar Rp383,9 dari target sebesar Rp1 miliar.
OPD lain dengan serapan anggaran yang cukup tinggi adalah Dinas Kearsipan. Dari alokasi belanja Rp7,033 miliar, yang terealisasi sebesar Rp4,445 miliar 63,35 persen.
Secara umum, realisasi belanja Pemkot Makassar hingga saat ini masih di bawah 50 persen. Dari total pagu belanja sebesar Rp4,699 triliun, yang terealisasi baru sekitar Rp2,202 triliun atau sekitar 46,87 persen.
Sementara dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3,984 triliun, yang terealisasi sebesar Rp2,953 triliun atau sekitar 74,13 persen.
Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman, menerangkan hingga saat ini masih ada sembilam OPD dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran yang sangat rendah, di bawah 40 persen. Idealnya, di November 2022 ini, semua pencapaian, baik fisik maupun keuangan minimal sudah berada di angka 70 persen.
“Minimal 65 persen karena Desember itu hitungannya sudah tidak signifikan. Paling di angka 5 persen realisasinya. Begitu akhir bulan tutup 70 persen sudah sangat baik,” ungkap Helmy saat dihubungi BKM, Kamis (10/11).
Dia melanjutkan, secara akumulasi, target realiasi per OPD akan berpengaruh pada target realisasi kota. “Kalau rendah OPD secara umum, pasti rendah juga kota. Dan ini saya asumsikan kita ada anomali. Karen pendapatan masuk, uang masuk, tapi kenapa belanja pemerintah rendah,” lanjutnya.
Dia mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi OPD yang menyebabkan realisasi belanja masih rendah. Di antaranya ada proyek atau program yang kajiannya belum rampung, perencanaan detail atau DED (Detail Engineering Desain) belum selesai. Ada juga yang menghadapi kendala belum menyelesaikan perizinan, seperti proyek Balai Kota yang belum mengantongi izin dari Cagar Budaya.
Termasuk sejumlah kendala teknis dihadapi OPD akibat perubahan kenaikan harga bahan baku karena kenaikan BBM.
“Krisis pangan dan energi cukup berpengaruh terhadap penentuan harga, sehingga mau tidak mau banyak harga berubah di 2022. Paling berpengaruh harga elektronik,” terang Helmy.
Akhirnya, lanjut dia, menyulitkan pemerintah karena harus dilakukan pengaturan perubahan harga, penyesuaian RAB, dan lainnya.
“Itu membuat sejumlah OPD menunda pekerjaan. Akhirnya anggaran tersebut akan dimasukkan kembali, jadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau Silpa,” tambahnya.
Sesuai dengan komitmen dari Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, OPD dengan tingkat serapan atau realisasi belanja yang rendah ditangguhkan pembayaran TPP-nya. Dari itu sudah berlangsung sejak Juli lalu.
Namun, kata Helmy, ada beberapa OPD, kendati pada data terlihat serapan anggaran masih rendah, seperti Dinas Pekerja Umum dan Perumahan, namun saat ini sudah banyak proyeknya yang dalam tahapan pengerjaan dan proses tender. Sehingga dipastikan penyerapan anggarannya akan berproses cepat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar M Dakhlan memastikan banyak kegiatan yang tidak jalan tahun ini. Hal itulah yang memengaruhi kenapa penyerapan anggaran tetap rendah hingga dipengujung tahun 2022 ini. Anggaran dari kegiatan yang tidak berjalan tersebut otomatis akan menjadi Silpa.
Dia mengemukakan, Silpa saat ini berada pada posisi Rp783 miliar. Namun angka tersebut diperkirakan akan lebih dari itu, sebab masih ada beberapa kegiatan yang kemungkinan tidak bisa dijalankan fisiknya. Silpa tersebut nantinya akan difokuskan untuk membiayai sejumlah kegiatan atau program prioritas wali kota yang gagal dieksekusi tahun ini.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) berusaha menggenjot kinerja di sisa waktu dua bulan lebih tahun anggaran 2022. Selama ini, Dinas PU merupakan OPD dengan tingkat serapan anggaran dan progres kegiatan yang sangat rendah. Persentasenya berada di bawah 20 persen.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar Zuhaelsi Zubir, mengatakan sebenarnya progres kegiatan di instansinya sudah lebih dari 40 persen. Progres itu sejalan dengan pekerjaan fisik yang sudah dilaksanakan. Namun memang dalam pelaporan realisasi belanja masih rendah karena pencairan anggaran tergantung sebesar besar progres kegiatan terlaksana.
Namun diakui masih ada beberapa kegiatan yang progresnya berjalan sangat lambat. Salah satunya adalah proyek drainase.
“Tender proyek sejauh ini ada beberapa paket jalan sudah. Jalan dan jembatan juga. Tapi ada juga yang gagal. Terus, paket drainase ini yang agak lambat. Padahal sudah masuk musim hujan,” ungkap Helsi. (rhm)
